Agar dapat diakui sebagai pahlawan nasional, Megawati perlu memulainya dengan memberikan keleluasaan kepada Jokowi untuk melakukan reformasi terhadap Polri serta memperkuat KPK.
Bagi banyak kalangan, Megawati Soekarnoputri bersama Abdurrahman Wahid dipandang sebagai tokoh pahlawan karena berani menentang rezim otoriter Soeharto serta berperan sebagai penggerak utama reformasi politik.
Setelah sempat bersatu dalam pemerintahan, hubungan keduanya berakhir dalam persaingan tajam yang berujung pada pemakzulan Gus Dur pada tahun 2001. Kendati telah lengser, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Gus Dur akan segera dianugerahi gelar pahlawan nasional anumerta atas jasanya dalam memperjuangkan pluralisme.
Isu tentang kelayakan Megawati menyandang gelar pahlawan wanita masih diperdebatkan, dengan banyak orang yang berpendapat sebaliknya.
Menurut sebagian besar pengamat, Megawati kerap dilihat sebagai faktor yang memperlambat kemajuan sekaligus tokoh yang mengarahkan jalannya kepresidenan dari posisi tertinggi.
Pada masa kini, Megawati dipandang sebagai mantan presiden dengan pengaruh terbesar, tanpa ada pesaing yang sebanding.
Selain menjabat sebagai pemimpin sekaligus pemilik partai terbesar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati juga dipandang sebagai figur pelindung yang terlihat patuh kepada Presiden Joko Widodo.
Ia pernah menyebut Jokowi hanya sebagai petugas partai dan menginstruksikan agar mantan ajudannya, Budi Gunawan, diangkat sebagai Kapolri, meskipun saat itu Budi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usai rangkaian peristiwa dramatis yang disertai kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Budi pada akhirnya resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian.
Banyak pihak secara otomatis beranggapan bahwa Megawati merupakan sosok yang berada di atas Jokowi.
Ucapan Megawati yang mengecam serta mendorong pembubaran KPK telah memperuncing kontroversi yang ada.
Dengan citra internasional yang tercoreng oleh korupsi serta maraknya praktik suap di lingkup pemerintahan tertinggi, pernyataan Megawati mengenai pembubaran KPK dianggap sangat mengkhawatirkan dan bertentangan dengan agenda reformasi nasional.
Terlepas dari apakah pernyataan Megawati itu keliru dipahami media atau tidak, hal tersebut tetap tidak menghapus kesan sikap acuh, meremehkan dan kurang hormat yang ditunjukkan terhadap lembaga yang telah berhasil membawa pejabat tinggi korup ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman penjara.
Tindakan terbaru berupa penyelarasan strategi partainya bersama lima partai politik lain dalam upaya mengubah UU KPK No. 20/2002 telah memunculkan kritik dan penolakan dari masyarakat luas.
Megawati memiliki peluang untuk mengarahkan PDI-P menjadi partai yang berkomitmen pada agenda antikorupsi.
Rancangan revisi tersebut mencantumkan ketentuan bahwa KPK akan dibubarkan 12 tahun setelah undang-undang baru diberlakukan.
Sebagai respons terhadap tekanan publik, Jokowi bersama DPR memutuskan untuk menunda pembahasan revisi tersebut hingga sidang berikutnya.
Kegagalan Megawati dalam memperkuat KPK serta mengupayakan posisi lembaga itu setara dengan Polri dan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak difokuskan pada dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Berbekal statusnya sebagai putri tokoh pendiri, Megawati membangun karier politiknya hingga mencapai posisi presiden kelima, serta saat ini dipandang sebagai mantan presiden dengan kekuasaan paling dominan.
Meski demikian, banyak orang meyakini bahwa Megawati memegang peran berbeda selain yang sudah dikenal.
Harapannya, suatu saat Megawati dapat tampil dan mengambil peran sebagai sosok ibu sekaligus pelindung bangsa.
Yang sebelumnya dianggap sebagai kelemahan, gender Megawati justru menjadi keunggulan dalam arena politik yang didominasi laki-laki. Berdasarkan data Survei Nilai-nilai Dunia, Smawy dan rekan-rekan (2000) menyimpulkan bahwa perempuan cenderung tidak membenarkan praktik korupsi maupun terlibat dalam penyuapan.
Pendapat tersebut menyatakan bahwa perempuan, karena keterlibatannya dalam membesarkan anak, cenderung mengutamakan kejujuran sebagai sarana menanamkan nilai moral yang baik. Di samping itu, perempuan biasanya melihat hukum sebagai bentuk perlindungan, sehingga lebih bersedia untuk mematuhinya.
Studi ini menimbulkan kontroversi dan menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak selalu menjadi jawaban instan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Megawati memiliki kekuatan besar, dan pengaruh, tindakan serta pilihan kata-katanya mampu memberikan dampak pada tingkat nasional.
Untuk dapat tampil sebagai pahlawan nasional, Megawati perlu memberikan ruang kebebasan bagi Jokowi dalam mereformasi Polri serta memperkuat KPK. Selain itu, ia harus menanggalkan kepentingan pribadi dalam keputusan administratif yang lebih luas yang diambil oleh Jokowi.
Meski pernah dijuluki sebagai partai terkorup oleh KPK Watch, PDI-P berpotensi diarahkan oleh Megawati menjadi partai yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi dan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hanya dengan langkah tersebutlah Megawati dapat tampil sebagai pahlawan bangsa; pahlawan dalam pemberantasan korupsi.
Dalam menghadapi keraguan, Megawati dapat melihat contoh dari pemimpin perempuan lain yang konsisten melawan korupsi secara global. Ellen Johnson Sirleaf, presiden perempuan pertama di Afrika, telah berkomitmen pada perjuangan antikorupsi di Liberia sejak awal masa jabatannya pada tahun 2006, bahkan dengan risiko besar terhadap keselamatannya.
Pada tahun 2011, ia menerima Hadiah Nobel Perdamaian sebagai pengakuan atas keberaniannya melawan korupsi dan kekerasan di Liberia.
Presiden Malawi yang kemudian digulingkan, Joyce Banda, berupaya memberantas kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara, kalangan pengusaha serta politisi yang diadili atas tuduhan pencurian sebesar $29 juta dari anggaran negara.
Selain itu, ia memulai penyelidikan terhadap mantan pemimpin sebelumnya atas dugaan skandal korupsi sebesar $208 juta.
Inilah momentum bagi Megawati untuk menorehkan sejarah dengan membentuk masa depan baru. Dengan komitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi, ia dapat menegaskan perannya sebagai sosok ibu, pengasuh sekaligus pusat kehidupan bangsa. Seorang pahlawan sejati.