Banyak pihak sering menyebut Indonesia sebagai negara besar yang paling kurang mereka kenal; pengaruh luar negeri Indonesia belum mencapai potensinya. Kini kesempatan emas muncul untuk mengubah keadaan: Indonesia bisa meraih kursi Dewan Keamanan PBB tahun depan atau pada 2018. Momennya tepat saat harus merespons kebangkitan ISIS dan krisis Laut Cina Selatan.
Pertanyaan kuncinya: bagaimana Presiden Joko Widodo memanfaatkan peluang ini? Sejauh ini, langkah internasional lebih menitikberatkan investasi dan perdagangan ketimbang mendorong agenda diplomasi yang substantif. Bahkan ketika Jokowi bersikap tegas di Konferensi Asia–Afrika 2015 di Bandung, tindak lanjutnya minim. Ia menyerukan reformasi PBB agar lebih mewakili negara-negara Global Selatan, namun langkah konkret hampir tidak terlihat.
Kursi di badan PBB paling berpengaruh akan memberi panggung utama untuk mendorong reformasi PBB dan agenda luar negeri lainnya. Namun, jika kita menjadikan satu setengah tahun terakhir sebagai tolok ukur, Jokowi dan Indonesia bisa kembali melewatkan peluang ini.
Indonesia tidak selalu tampil lemah di kancah internasional. Pasca kemerdekaan, di bawah Presiden Soekarno, sikap luar negerinya cukup asertif. Indonesia bahkan keluar dari PBB selama sekitar setahun setelah Malaysia meraih kursi DK PBB. Negara itu juga berperan besar dalam pendirian Gerakan Non-Blok, blok negara yang tidak berpihak selama Perang Dingin.
Ambisi itu tidak bertahan lama karena pergantian kekuasaan 1966. Setelah Soekarno jatuh dan Soeharto berkuasa dengan dukungan AS, pemerintah mengarahkan negara berporos ke Barat. Pemerintah kemudian memfokuskan perhatian pada masalah domestik, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Mereka juga menangani pendudukan dan pemberontakan di Timor Timur, Papua, dan Aceh.
Indonesia yang demokratis lahir dari krisis keuangan terburuk dalam sejarahnya dan—secara wajar—memusatkan perhatian ke urusan domestik. Perubahan kecil terjadi pada era pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, meski lawatan internasionalnya lebih membangun reputasi pribadi. Hal itu terlihat setelah masa jabatannya ketika ia memimpin Dewan Global Green Growth Institute dan panel perumus SDGs PBB.
Rendahnya Keterlibatan
Tidak ada tempat yang lebih menonjolkan rendahnya keterlibatan ini selain PBB. Selama bertahun-tahun Indonesia termasuk di antara negara yang paling sering abstain di Majelis Umum. Mereka bahkan abstain pada resolusi populer, seperti pembatasan perdagangan senjata 2013. Keputusan itu memperpetuasi konflik dan penderitaan manusia.
Sikap hati-hati hingga cenderung enggan mengambil posisi tetap terlihat di masa Jokowi, sesuai dengan latar belakangnya. Ia memasuki jabatan presiden dengan pengalaman kebijakan luar negeri terbatas setelah memimpin Surakarta dan Jakarta. Karena fokus pada ekonomi dan infrastruktur, pemerintah memfungsikan kebijakan luar negeri untuk menyelesaikan persoalan domestik.
Arah hubungan internasional kini fokus menarik dan memperbanyak investor asing. Tujuannya membiayai rencana pembangunan infrastruktur besar pemerintah, kata Dr. Yosef Djakababa. “Jokowi mengarahkan kebijakan luar negerinya terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.”
Pada kenyataannya, ini menjadi benang merah sebagian besar pidato Jokowi di luar negeri. Ia menampilkan Indonesia sebagai tempat investasi yang aman dan menyerukan peningkatan perdagangan bilateral. Namun, tidak selalu berjalan mulus.
“Jokowi memang kerap menyampaikan pidato yang bagus. Gregory Poling, Direktur Asia Maritime Transparency Initiative dan peneliti Program Asia Tenggara di CSIS, mengatakan bahwa ketika Jokowi kembali ke tanah air—karena para menteri sering meremehkannya dan kadang karena dirinya sendiri—pemerintah justru menerapkan kebijakan yang menghambat investasi asing.
Pada akhirnya, pendekatan ini merugikan tujuan inti. Saat Jokowi mendorong investasi infrastruktur, Menteri PPN Sofyan Djalil membuat Jepang—calon investor besar—marah dengan memberi kontrak kereta cepat kepada China; beberapa minggu kemudian pemerintah membatalkan proyek itu. Sering kali, kebijakan tampak lebih mengejar citra ketimbang hasil nyata. Hanya sedikit pakar internasional yang yakin eksekusi mati menyelesaikan masalah narkoba, atau penenggelaman kapal asing menguatkan industri maritim; namun keduanya populer di era Jokowi—setidaknya di mata publik—dan merusak reputasi global.
Poling menyatakan kementerian lebih banyak menggerakkan kebijakan luar negeri pada era Jokowi. Dampaknya, muncul langkah yang beragam, kebingungan dan fokus yang melemah.
Pesan Keliru
Tindakan Indonesia mengirimkan pesan yang keliru ke luar negeri. Akibatnya, orang lebih mengenal Jokowi di kancah internasional lewat kebijakan kabinetnya—misalnya inisiatif Menteri Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal—daripada melalui agenda luar negeri yang terkoordinasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah, seperti sengketa perikanan baru-baru ini dengan China; Jokowi justru mempromosikan China sebagai mitra dagang, sehingga memicu ketegangan yang tidak mereka inginkan antara kedua negara.
Situasi akan berubah jika negara ini akhirnya menempati kursi Dewan Keamanan PBB yang telah lama dinantikan. Kursi itu memberi peluang bagi Indonesia untuk menangani isu terorisme dan ketegangan di Laut China Selatan secara langsung. Indonesia dapat memanfaatkan posisi di Dewan Keamanan untuk mengangkat agenda reformasi PBB, salah satu kebijakan luar negeri Jokowi yang paling tegas. Salah satu usulan reformasi adalah memperluas keanggotaan Dewan Keamanan di luar kelompok anggota tetap pemenang Perang Dunia II dan memasukkan negara ini ke dalam keanggotaan yang diperluas.
“Jika—dan ini merupakan kemungkinan besar—reformasi Dewan Keamanan benar-benar terlaksana, Indonesia harus mendorong agar ikut ambil bagian dalam perubahan ini, bukan hanya sebagai anggota Dewan Keamanan yang baru tetapi juga dengan terlibat aktif dalam proses reformasi mengingat posisi yang menonjol di ASEAN,” kata Djakababa.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia tampak layak memperoleh kursi tetap di Dewan Keamanan PBB jika terjadi perluasan. Namun, karena dalam 10 tahun terakhir tidak ada upaya diplomatik yang kuat untuk merebut kursi tersebut, kini ketinggalan dibandingkan beberapa negara lain.
“Pada akhirnya Jepang, Jerman dan India telah bekerja keras untuk tujuan ini selama bertahun-tahun, sementara Indonesia belum muncul sebagai kekuatan penting,” ujar Poling. “Saya tidak melihat alasan mengapa situasinya tiba-tiba akan berubah.”
Kemampuan Terbatas
Di antara negara-negara tersebut, hanya India yang, karena besarnya populasi dan pengaruh regionalnya, memiliki klaim yang lebih kuat dibanding Indonesia. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan luar negeri yang bersifat tenang dan kurang menonjol selama beberapa dekade membuat kemampuan untuk bertindak tegas dan menempati posisi penting di panggung internasional menjadi terbatas.
Namun, sesungguhnya ini bukan poin utamanya. Seringkali yang dicari adalah tampilan kekuasaan, bukan kekuasaan itu sendiri.
Poling mengatakan bahwa Indonesia mengincar kredibilitas dan gengsi yang diperoleh dari kursi di Dewan Keamanan PBB, sama seperti ambisi untuk duduk di G20, namun ini tidak otomatis membuat menjadi anggota yang lebih aktif. Kekuatan semacam ini lebih sering ditunjukkan untuk konsumsi internal daripada untuk aksi luar negeri, serupa dengan dukungan kuat terhadap kebijakan penenggelaman kapal nelayan yang dipromosikan meski dampaknya terbatas.
Kursi di Dewan Keamanan PBB mungkin lebih berfungsi sebagai panggung untuk tampil daripada sarana untuk bertindak nyata. Poling memprediksi hal serupa akan terjadi—kebijakan yang pasif dan kecenderungan abstain—yang justru akan semakin melemahkan posisi Jokowi di kancah internasional.
“Saya memperkirakan bahwa pada isu-isu seperti sanksi dan hak asasi manusia—semua persoalan sulit yang mungkin muncul—kemungkinan besar akan terus memilih untuk abstain, dan ini justru akan merugikan Jokowi,” ujar Poling.
Itulah mengapa, setelah satu setengah tahun menjabat, kita masih belum jelas tentang arah kebijakan luar negeri Jokowi. Sekarang adalah momen yang tepat untuk mengungkap hal ini, sekaligus bagi sang pemimpin memutuskan apakah ia akan menjadi presiden yang mampu mengembalikan posisi strategis Indonesia di panggung dunia. Berdasarkan penilaian terhadap 18 bulan terakhir, hal tersebut memerlukan perubahan kebijakan yang cukup drastis.
