Krisis kabut asap di Asia Tenggara membuat citra Indonesia memburuk di mata negara-negara tetangga. Pemerintah pusat tidak memiliki banyak ruang gerak untuk menanganinya. Para elite lokal yang menguasai wilayah hutan enggan mengambil langkah penyelesaian, bahkan mampu menentang kebijakan para pemimpin nasional.
Perusahaan dan pelaku pembukaan lahan sengaja membakar hutan di Sumatra dan Kalimantan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Kebakaran ini terjadi setiap tahun, tetapi fenomena El Nino membuat kondisi lebih kering dan memperparah kabut asap. Akibatnya, kabut asap tahun ini menjadi sangat parah dan yang terburuk sejak 1997.
Pada tahun dengan kabut asap parah, kualitas udara yang tercemar dapat mengancam kesehatan sekitar 75 juta jiwa. Pemerintah memperkirakan kebakaran hutan itu menyebabkan kerugian hingga $47 miliar. Dampaknya juga meluas ke Singapura dan Malaysia, yang mengalami penutupan bandara dan bisnis serta peningkatan biaya layanan kesehatan.
Kebakaran hutan tahun ini membuat emisi karbon melonjak berlipat ganda. Dalam beberapa bulan saja, kebakaran itu telah melepaskan karbon lebih banyak daripada total emisi tahunan Jerman maupun Jepang.
Malaysia dan Singapura kompak mengecam cara pemerintah menangani krisis serta mendesak adanya langkah nyata. Sementara itu, ASEAN sebagai organisasi regional tidak berhasil mencegah masalah ini melalui perjanjian kabut asap lintas batas yang sebenarnya menuntut komitmen kuat dari tingkat nasional maupun internasional.
Indonesia sudah meratifikasi perjanjian itu, dan pemerintah pusat menunjukkan komitmen untuk menangani krisis. Presiden Joko Widodo memperpanjang moratorium penebangan hutan di area terdampak serta berjanji segera mengunjungi lokasi kebakaran. Saat kebakaran berlangsung, pemerintah mengerahkan pesawat dan pasukan militer untuk melakukan pemadaman.
Mengapa Pemerintah Tidak Bisa Memadamkan Kebakaran Ini?
Dalam menangani masalah kabut asap, pemerintah pusat menghadapi hambatan akibat sistem desentralisasi serta perlawanan dari elite daerah dan para bupati yang berusaha menghalangi penerapan hukum terkait pencegahan kabut asap. Banyak di antaranya memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan perusahaan kelapa sawit besar yang menjadi penyebab kebakaran, sehingga memicu praktik korupsi, kolusi dan terbentuknya jaringan patronase di berbagai provinsi.
Kondisi ini tidak akan menjadi masalah apabila elite lokal lemah atau tidak sanggup menentang pemerintah pusat. Namun, selama 16 tahun kebijakan desentralisasi telah memperluas kewenangan pemerintah daerah, sehingga para bupati dan elite lainnya kini memiliki kemampuan penuh untuk menghalangi penegakan hukum yang berarti serta membiarkan para penebang bertindak sesuka hati. Dengan kekuasaan tersebut, mereka dapat meruntuhkan otoritas dan kebijakan pusat tanpa menghadapi ancaman hukum yang serius—sebab mereka tidak berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Aparat hukum jarang menindak perusahaan penyebab kabut asap, sedangkan perusahaan-perusahaan besar sering menyalahkan masyarakat lokal.
Pemerintah Harus Melakukan Reformasi
Karena pemerintah pusat pada umumnya tidak memiliki kendali atas urusan di hutan-hutan terpencil, peluang terciptanya solusi regional pun sangat kecil. Pejabat lokal di pedesaan menolak mematuhi instruksi pemerintah pusat, dan mereka juga pasti mengabaikan arahan dari Malaysia maupun Singapura.
Satu-satunya cara untuk menghentikan kabut asap adalah dengan meniadakan kemampuan maupun dorongan elite lokal—khususnya para bupati—serta perusahaan kelapa sawit untuk melemahkan hukum nasional. Dari kedua opsi tersebut, mengurangi motivasi dianggap lebih mudah dilakukan. Melalui penguatan penegakan hukum dan penerapan sanksi yang lebih berat, pemerintah pusat dapat memberikan pesan tegas kepada bupati dan perusahaan bahwa praktik korupsi dan kolusi tidak lagi dapat ditoleransi, serta mempertahankan jaringan tersebut akan menimbulkan konsekuensi besar. Meski demikian, pelaksanaan hukum kerap kembali diserahkan kepada pemerintah daerah, yang sering kali justru terlalu terikat dalam persoalan ini.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan struktural besar dalam usaha memerangi praktik korupsi serta jaringan patronase. Oleh karena itu, penguatan peran dan kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi suatu keharusan.
Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat dapat memanfaatkan dana untuk mendorong elite lokal agar berpindah dukungan. Keterbatasan sumbangan politik serta minimnya subsidi kampanye membuat kandidat daerah kekurangan pendanaan, meski tetap harus menanggung biaya politik yang besar. Dengan melonggarkan aturan tersebut atau memberikan subsidi terbatas, insentif bagi politisi lokal untuk mendukung para penebang kayu akan berkurang.
Memberikan subsidi untuk metode pembukaan lahan yang lebih efisien bagi perusahaan kelapa sawit dapat menjadi cara untuk mencegahnya menggunakan opsi paling murah, yakni pembakaran. Akan tetapi, langkah ini menuntut adanya komitmen politik yang kuat, sebab peningkatan beban biaya pemerintah bukanlah hal yang diinginkan.
Selain itu, langkah yang tersisa bagi pemerintah pusat adalah melaksanakan reformasi struktural secara menyeluruh agar otoritasnya lebih kuat di tingkat provinsi. Dengan demikian, para bupati, perusahaan kelapa sawit serta aparat penegak hukum lokal tidak akan mampu melakukan tindakan melanggar hukum tanpa menghadapi konsekuensi besar. Namun, upaya ini merupakan pekerjaan yang sangat berat—dan bukan opsi yang menjadi preferensi pemerintah pusat.
Agar krisis kabut asap tidak kembali terjadi, pemerintah perlu menggandeng elite lokal atau memastikan mereka tidak memiliki kapasitas untuk menentang kebijakan anti kabut asap yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, kedua langkah tersebut menuntut adanya kekuatan serta tekad dari pusat, yang belakangan tampak semakin jarang. Karena itu, kemungkinan besar kita akan kembali menyaksikan berita utama tentang kabut asap pada tahun depan—dan di tahun-tahun berikutnya.
