Setelah periode kebijakan proteksionis terhadap investasi asing langsung, Presiden Joko Widodo menyampaikan perubahan sikap. Ia mengatakan Indonesia membutuhkan masuknya modal asing dan transfer keahlian untuk mendorong pembangunan.
Para pemangku kepentingan menilai relaksasi prosedur perizinan, termasuk lisensi, izin, dan visa kerja, sebagai langkah positif. Pelaku usaha dan investor menyambut pembaruan Daftar Investasi Negatif yang memperluas sektor terbuka sebagai kemajuan. Publik juga mengapresiasi keputusan Kadin memperkuat Divisi Hubungan Internasional.
Shinta Widjaja Kamdani, tokoh bisnis terkemuka dan Deputi Hubungan Internasional Kadin, mengatakan tujuan divisi itu mendukung pemerintah. Fokusnya membantu menarik investasi asing langsung untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Divisi ini mengurusi seluruh aspek hubungan luar negeri—meliputi perdagangan dan investasi. Di dalamnya terdapat Komite Perdagangan Internasional yang menangani ekspor, impor dan promosi; Komite Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) serta Komite Multilateral. Selain itu, divisi ini juga memiliki komite-komite regional yang mencakup Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah, Eropa dan Afrika.
Divisi itu memang sudah lama berdiri, namun kepemimpinan baru Kadin mempercepat fokus organisasi. Rosan Roeslani menjadikan hubungan internasional sebagai prioritas utama.
Shinta mengatakan pemerintah kini berada pada tahap awal menunjukkan niat bergabung perjanjian perdagangan dan berpartisipasi dalam kemitraan ekonomi internasional. Ia mencatat pemerintah berharap kebijakan membuka peluang bagi pelaku usaha domestik bermitra dengan asing, namun tujuan utama tetap FDI.
Visi Kerja Sama
Dia menjelaskan bahwa Kadin bekerja sama dengan BKPM, bukan bersaing.
Dia mengatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama.
Diono Nurjadin, Kepala Komite Tetap Amerika, mengatakan dalam wawancara terpisah bahwa pemerintah sudah berupaya mendorong investasi, namun upaya ini tampak belum maksimal.
Menurutnya, mereka yakin bisa mendukung pemerintah lewat kerja sama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing dengan menarik investasi asing, dan sebagai negara berkembang Indonesia saat ini memfokuskan upaya pada peningkatan serta pengembangan infrastruktur.
Nurjadin, yang juga CEO Cardig, menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa menanggung seluruh pembiayaan sendiri—baik dari anggaran negara maupun dari industri domestik—maka perlu investasi asing. Menurutnya, Kadin adalah mitra pemerintah dan peran inilah yang bisa mereka ambil untuk membantu memajukan bangsa.
Divisi ini berkolaborasi tidak hanya dengan BKPM, tetapi juga dengan Kementerian Luar Negeri.
Shinta mengatakan bahwa mereka telah berdiskusi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai diplomasi ekonomi. Menurutnya, ada duta besar yang membawa target ekonomi dan Kadin perlu mencari cara untuk mendukung upaya para duta tersebut mencapai target ini. Kini mereka berusaha bergerak tidak sekadar menangani urusan logistik, melainkan lebih menekankan pada isi atau substansi.
Penguatan kerja sama internasional akan menjadi fokus utama dalam pertemuan internasional Kadin.
Diono menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat atau mempertahankan hubungan internasional yang berkualitas tinggi untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang sejalan dengan peran Kadin.
Fokus pada Amerika
Komite Tetap Amerika membawahi tiga subwilayah—Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan—serta menangani hubungan dengan lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia; komite ini juga membentuk empat komite bilateral yang fokus pada negara prioritas: Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Meksiko. Untuk Amerika Serikat, Kadin mengelola Komite Indonesia Amerika Serikat (Kikas) yang dipimpin oleh Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar RI untuk AS pada 2010–2013.
Kadin percaya organisasi ini mampu berperan signifikan dalam menarik investasi asing langsung (FDI).
Diono mengatakan birokrat dan pelaku usaha sering berbicara dengan cara berbeda; Kadin menjembatani komunikasi antar pelaku bisnis dan membantu pemerintah memahami ekspektasi investor. Ia menilai pemerintah sering gagal melihat gambaran besar saat menarik investasi. Menurutnya, banyak investor AS menaruh perhatian utama pada supremasi hukum, sehingga pemerintah harus lebih memperhatikannya. Jika pemerintah terus merevisi daftar negatif investasi tetapi tidak memperkuat keyakinan terhadap penegakan hukum, investor akan sulit percaya.
