Saat Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat pada bulan Oktober ini, ia berencana singgah di California guna menarik minat investor dari Silicon Valley. Namun, rencana tersebut harus dipersingkat akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang menimbulkan polusi udara parah di kawasan Asia Tenggara. Warga di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand terus terdampak oleh bencana yang oleh ilmuwan Dr. Erik Meijaard disebut sebagai kejahatan lingkungan paling serius di abad ke-21.
Kebakaran ini dipicu oleh praktik tebang dan bakar yang dilakukan petani untuk membuka lahan menjelang musim tanam. Pemerintah terlihat kesulitan dalam mencegah dan menangani kebakaran yang terus berulang setiap tahunnya. Asap yang menyelimuti berbagai wilayah dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata ketidakefisienan lembaga pemerintah. Situasi ini juga mencerminkan lemahnya kepastian hak atas tanah, karena sebagian kebakaran terjadi sebagai cara untuk merebut kendali atas kawasan hutan milik negara.
Dalam konteks lemahnya penegakan hukum, sulit untuk meyakini bahwa regulasi dan larangan saja mampu mengatasi persoalan lingkungan lainnya. Indonesia, yang memiliki sekitar 10% hutan tropis dan 17% terumbu karang dunia, menghadapi ancaman serius akibat deforestasi yang masif. Bahkan, lebih dari 80% terumbu karangnya diperkirakan berada dalam kondisi terancam.
Walaupun pengawasan saja tidak cukup untuk melindungi hutan dan terumbu karang, langkah-langkah konservasi telah memberikan sejumlah hasil yang positif. Sebagai contoh, pada bulan September 2015, sebuah taman nasional berhasil merekam gambar tiga anak badak Jawa yang baru lahir untuk pertama kalinya, memberikan harapan baru bagi kelestarian salah satu spesies paling langka di dunia.
Di sisi lain, laporan terbaru mengungkap keterlibatan oknum penjaga hutan dalam jaringan perburuan harimau di Taman Nasional Gunung Leuser, di mana kulit harimau dijual dengan nilai mencapai Rp40 juta per lembar. Ketika pengawasan tidak efektif, solusi yang diperlukan adalah kebijakan yang mendorong kepemilikan lahan, membuka peluang ekonomi, dan memberikan insentif jangka panjang bagi masyarakat lokal agar turut menjaga kelestarian lingkungan. Dalam studi terkini mengenai pengelolaan dan kepemilikan hutan, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menekan laju deforestasi melalui penguatan hak atas kepemilikan komunal.
Seluruh kawasan hutan saat ini berada di bawah kepemilikan pemerintah. Namun, pemerintah telah memulai kebijakan baru dengan mengalihkan pengelolaan 12,7 juta hektare hutan kepada komunitas lokal dan masyarakat adat. Kebijakan ini merupakan langkah positif, mengingat kepemilikan lahan terbukti mendorong keberhasilan reboisasi di negara-negara seperti Nepal, Niger dan China. Tahapan berikutnya adalah melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kementerian Kehutanan, yang perlu mengubah pendekatannya dari sekadar pengawasan lingkungan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Kepemilikan lahan dan sumber pendapatan alternatif memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dan terumbu karang. Dalam studi terkini, ahli konservasi laut Michael De Alessi menyoroti Wakatobi Dive Resort—sebuah resor swasta yang telah menjalin kesepakatan dengan 17 desa nelayan serta lembaga pemerintah di sekitar Pulau Tomia. Kesepakatan ini didasarkan pada hukum adat lokal dan secara bertahap mulai mengubah pandangan masyarakat terhadap pelestarian terumbu karang. Selain menjaga ekosistem laut di sekitar resor, survei terbaru menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di wilayah tersebut secara keseluruhan mengalami perbaikan.
Peran sektor swasta dalam kegiatan konservasi sangatlah krusial, tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga dalam menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar. Di Malaysia, privatisasi fasilitas pariwisata di Taman Kinabalu sejak tahun 1998 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Menurut UNESCO, taman tersebut masih berada dalam kondisi konservasi yang sangat baik—sesuatu yang belum tercapai oleh taman nasional di Indonesia. Pada bulan September 2015, Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani melaporkan bahwa masyarakat setempat telah menebangi sekitar 50 hektare hutan konservasi. Keterlibatan sektor pariwisata swasta tampaknya menjadi pendekatan yang lebih efektif dibandingkan memperlakukan kawasan hutan semata sebagai objek pameran.
Pertanian menjadi faktor utama penyebab deforestasi secara global, sehingga sektor pertanian yang masih bersifat ekstensif dan minim teknologi perlu memikul tanggung jawab besar atas kerusakan tersebut. Pemerintah menetapkan swasembada pangan sebagai sasaran nasional untuk sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, jagung dan kedelai. Kebijakan pembatasan impor dalam konteks ini justru menghambat adopsi teknologi modern dan mendorong petani membuka lahan baru di kawasan hutan. Penelitian dari CIPS di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengungkap adanya korelasi antara kebijakan perdagangan yang ketat dengan meningkatnya deforestasi dan kerusakan lahan yang signifikan.
Meski Presiden Joko Widodo mungkin mempersingkat kunjungannya ke Amerika Serikat untuk memantau langsung penanganan kebakaran hutan, tindakan pemadaman hanya menyentuh permukaan masalah. Pemerintah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dalam mengatasi akar penyebab kebakaran tersebut. Situasi ini menegaskan perlunya penegakan hak atas kepemilikan lahan, reformasi dan penguatan institusi pemerintah, pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan teknologi, pengembangan ekonomi lokal, serta keterlibatan sektor swasta dalam konservasi. Hanya dengan menangani isu-isu mendasar ini, perlindungan lingkungan secara menyeluruh dapat terwujud.
