Malaysia melihat perbedaan mencolok antara kedua negara bertetangga ini. Indonesia memiliki warisan budaya kuno yang kaya. Wilayahnya luas sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau. Tingkat PDB per kapita sekitar sepertiga Malaysia.
Dampak kolonialisme Barat di Asia Tenggara tampak jelas. Belanda memengaruhi Indonesia, sedangkan Inggris memengaruhi Malaya yang kini Malaysia. Kedua wilayah mengalami eksploitasi sumber daya dan tekanan sosial ekonomi selama masa penjajahan, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Indonesia dan Malaysia berharap Perang Dunia II mengakhiri kolonialisme. Namun konflik berlanjut hingga 1949 di Indonesia dan 1957 di Malaysia.
Selama tiga setengah tahun, Indonesia dan Malaysia berada di bawah pendudukan Jepang. Jepang berekspansi ke selatan untuk menghindari sanksi Amerika. Tujuan utama adalah mengakses minyak di Indonesia, sementara Malaysia belum memiliki cadangan minyak saat itu.
Terdapat perbedaan dalam latar belakang sejarah antara kedua wilayah. Soekarno dan Mohammad Hatta, tokoh proklamator Indonesia, pernah tinggal di Jepang. Mereka menjalin persahabatan dan bertemu warga Belanda yang kembali ke jajahan. Pengalaman ini turut membentuk perjuangan mereka demi kemerdekaan Indonesia. Situasi serupa terkait kebebasan dan aktivitas politik seperti ini tidak terjadi di Malaya pada masa yang sama.
Situasi ini menunjukkan dinamika sosial yang kompleks dan hampir menyerupai sebuah eksperimen sosial. Peran komunitas China lokal menjadi kunci dalam lanskap politik dan ekonomi saat itu. Di Malaysia, komunitas ini berperan penting dalam struktur kolonial Inggris. Mereka bekerja di pertambangan timah dan menjadi pengusaha di pusat ekonomi seperti Penang dan Singapura. Di Indonesia, mereka terlibat dalam militer dan organisasi politik, termasuk Partai Komunis Indonesia, salah satu terbesar di luar blok Soviet.
Kelompok ini memiliki etos kerja tinggi dan menjaga keteraturan organisasi. Mereka juga unggul dalam pengelolaan keuangan. Namun, mereka sering menghadapi tantangan sosial dan ketegangan historis di berbagai negara. Dalam beberapa kasus, dinamika ini memicu konflik serius yang berdampak luas terhadap kehidupan komunitas tersebut.
Dinamika Geopolitik
Di Indonesia, peristiwa 1965–1966 mencerminkan dinamika geopolitik global dan pengaruh eksternal. Sejumlah sumber menyebut lembaga pemikir dan badan intelijen terlibat dalam strategi yang berdasarkan pada kekhawatiran kudeta sayap kiri. Laporan juga menyatakan taktik serupa mereka gunakan dalam politik internasional lain, termasuk insiden 1991 yang melibatkan Gorbachev. Selanjutnya, muncul pula dorongan dari kelompok berseberangan yang turut memengaruhi arah perubahan politik di Indonesia.
Peristiwa besar pada pertengahan tahun 1960-an mengakibatkan korban dalam jumlah yang signifikan, dan Jenderal Soeharto kemudian memegang kendali pemerintahan selama kurang lebih tiga dekade. Dalam periode tersebut, hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami peningkatan akses. Kebijakan ekonomi yang berlaku memulai perubahan besar dan berlangsung lama, mirip transisi ekonomi Rusia pada masa Yeltsin.
Pemerintah Malaysia merespons kerusuhan sosial 1969 dengan menerapkan kebijakan ekonomi baru. Pada masa itu, sekitar 40% penduduk Melayu muslim hidup dalam kondisi sulit, sementara sebagian besar sektor ekonomi masih berada di bawah kendali Inggris (35%) dan komunitas China lokal (20%). Setelah mayoritas warga China asal Singapura meninggalkan Malaysia pada tahun 1965, negara ini kemudian mencatat peningkatan signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, yang kini berada jauh di atas rata-rata negara-negara ASEAN lainnya.
Pemerintah Malaysia tidak memusuhi masyarakat keturunan China. Sebaliknya, mereka berupaya meningkatkan kesejahteraan Melayu kelas bawah melalui kebijakan afirmatif, pendekatan yang juga berlaku di negara lain untuk kesetaraan ras dan gender.
Mereka mengakuisisi sejumlah besar investasi asing dan domestik dari China, berhasil menekan tingkat kesengsaraan hingga di bawah 4%, dan mengalokasikan modal baru ke sektor pendidikan, kesehatan, industri serta infrastruktur. Upaya untuk memberdayakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mendorong peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tengah tumbuh dan terus menunjukkan perkembangan.
Warga Keturunan
Banyak warga keturunan China merasa kecewa dan marah—sebagian memilih untuk bermigrasi ke negara lain, seperti Australia. Namun, mayoritas tetap tinggal dan terus memainkan peran penting dalam perekonomian. Sayangnya, pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah berlebihan, termasuk memberikan dominasi kepada kelompok Melayu dalam pemerintahan dan menerapkan kebijakan Islamisasi, yang justru berdampak negatif.
Indonesia pernah melemahkan kelompok wirausahawan utama yang sejatinya turut berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi, dan pada akhirnya mengalami pemerintahan militer serta pengaruh kuat dari Amerika Serikat. Di satu sisi, terdapat simbol kejayaan masa lalu berupa keraton yang masih berfungsi secara budaya di Yogyakarta, kontras dengan struktur monarki sembilan Sultan Melayu muslim di sembilan provinsi Malaysia yang turut mendampingi peran gubernur. Meski kedua negara memiliki pemilu rutin, perbedaannya terletak pada rotasi kekuasaan—Malaysia belum pernah mengalami pergantian partai yang memerintah, sementara Indonesia telah melakukannya.
Saat ini, Malaysia menempati posisi ketiga secara global dalam hal produksi mobil dan jumlah penduduk. Konsekuensinya adalah maraknya penggunaan kendaraan lokal yang menciptakan kemacetan parah, meningkatnya angka kecelakaan dan masalah polusi. Indonesia masih menampilkan gerobak dan rumah semi permanen, bukan gedung pencakar langit. Negara ini juga mengalami Islamisasi yang lebih ketat dan konservatif, sebagian besar mendapat dukungan pendanaan Arab Saudi.
Thomas Meaney dan Saskia Schafer menyoroti gerakan hak asasi manusia dalam tulisannya tentang Indonesia dan mencatat keberadaan komisi nasional. Peran gerakan ini tampak signifikan dalam menyelesaikan berbagai konflik, menunjukkan kekuatannya sebagai alternatif sekuler terhadap meningkatnya fundamentalisme agama.
Percepat Pengeluaran
Pada 4 Desember 2014, pihak terkait menyampaikan, “Percepat pengeluaran demi pertumbuhan.” Namun, pernyataan itu kurang lengkap. Menambahkan frasa “dan untuk mengurangi penderitaan” memberi dimensi kemanusiaan, bukan sekadar logika ekonomi sekuler atau neoliberal. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip Islam.
Pada tanggal 4 Desember 2014 dinyatakan bahwa “undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah menghadapi ketidakpastian di masa depan”—sebuah situasi yang dianggap mengkhawatirkan. Seperti halnya banyak negara lain, Indonesia menerapkan struktur pemerintahan berlapis: mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Sistem ini memang kompleks, mencerminkan keragaman dan luasnya wilayah. Namun demikian, aturan tetap diperlukan agar prinsip demokrasi dapat diterapkan secara konsisten di setiap tingkat, termasuk melalui pemilihan langsung kepala daerah di tingkat lokal dan provinsi.
Memang, pendekatan ini mungkin menghasilkan keragaman yang lebih kompleks dan tingkat standardisasi yang lebih rendah—namun, apakah itu suatu masalah? Yang jauh lebih penting adalah terciptanya rasa nyaman di kalangan masyarakat, serta pengakuan terhadap hak-haknya oleh negara yang dipenuhi oleh berbagai inisiatif positif. Selain itu, prinsip federalisme sejati—yang sayangnya masih belum sepenuhnya terwujud di Indonesia—seharusnya tidak gentar menghadapi keberagaman etnis, melainkan justru memberikan otonomi kepada masing-masing kelompok etnis. Upaya penyelesaian masalah pun sebaiknya dilakukan mulai dari tingkat paling dasar, melalui partisipasi publik seperti jajak pendapat dan pemungutan suara.
Pada tanggal 5 Desember 2014, Presiden Jokowi menginstruksikan pelaksanaan hukuman mati. Lima narapidana dijadwalkan untuk dieksekusi bulan ini, dan 20 lainnya direncanakan tahun berikutnya. Keputusan ini memicu respons yang beragam dari kalangan aktivis hak asasi manusia, legislator serta para ahli hukum, terutama mengenai efektivitas hukuman mati sebagai upaya penegakan hukum. Kebijakan tersebut dianggap sangat kontroversial.
Hukuman Mati
Selama periode tahun 2000 hingga 2014, sebanyak 162 individu dijatuhi hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 27 telah dieksekusi—17 terkait kasus pembunuhan, 7 karena pelanggaran narkotika dan 3 akibat tindak terorisme—dan kini ada 27 terpidana lain yang menunggu giliran. Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar soal efektivitas hukuman mati, melainkan dimensi kesakralannya. Dalam perspektif Islam, pendekatan yang mengedepankan kebijaksanaan lebih dijunjung tinggi dibandingkan dengan balas dendam. Sebuah pesan mendalam yang dapat disampaikan kepada para narapidana dan masyarakat global adalah: “Kalian telah merampas dan menghancurkan kehidupan, tetapi kami memilih untuk tidak melakukan hal yang sama.”
Nikmatilah kekayaan kuliner Indonesia yang luar biasa—begitu juga dengan cita rasa khas Malaysia, yang tak kalah lezat dan beragam, mampu bersaing dengan masakan dari Eropa maupun China. Kunjungi Bali untuk merasakan sisi spiritualitas Hindu yang tenang dan menawan. Namun demikian, Indonesia membutuhkan pendekatan ekonomi yang benar-benar segar—bukan semata untuk bersaing dengan Malaysia, melainkan untuk belajar dari berbagai keberhasilan dan kegagalan negara tetangga. Salah satu pelajaran penting adalah menghindari praktik diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu, seperti yang pernah dialami oleh komunitas Tamil.
