Tahun ini menjadi periode yang penuh tantangan bagi Jokowi. Sejak mulai menjabat pada 2014, ia menghadapi berbagai keterbatasan politik. Pengalamannya yang relatif minim serta lemahnya dukungan di parlemen dan partainya sendiri menempatkannya dalam posisi yang sulit. Kondisi tersebut turut memengaruhi kinerja Jokowi sehingga belum memenuhi harapan banyak pihak. Meski begitu, Jokowi mulai mengubah strategi pemerintahannya ke arah yang lebih positif. Setelah lebih sering berhadapan dengan partai-partai dalam koalisinya sendiri, ia mulai membangun hubungan yang lebih fleksibel dengan koalisi maupun oposisi. Melalui pendekatan tersebut, Jokowi berpeluang memperkuat posisi politik pemerintahannya. Perubahan sikap di kalangan oposisi turut memengaruhi penyesuaian tersebut. Setelah sebelumnya menuding adanya kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto, rival Jokowi pada pemilihan itu, mulai menunjukkan pendekatan yang lebih moderat terhadap pemerintahan. Prabowo kini memimpin Koalisi Merah Putih, blok oposisi yang sebelumnya menguasai mayoritas kursi di parlemen Indonesia.
Strategi politik Jokowi turut mendorong oposisi mengambil sikap yang lebih lunak terhadap pemerintah. Untuk mengatasi posisi minoritasnya di parlemen, Jokowi berupaya mengurangi soliditas dan kekuatan partai-partai oposisi. Pemerintah memberikan dukungan kepada faksi-faksi yang pro-Jokowi di Golkar dan PPP. Bersamaan dengan konflik kepemimpinan di kedua partai tersebut, langkah ini secara signifikan mengurangi kekuatan oposisi. Akibatnya, meskipun memimpin koalisi lima partai oposisi, Prabowo Subianto hanya memiliki kendali kuat atas partainya sendiri, Gerindra, serta Partai Keadilan Sejahtera.
Selain menghadapi tekanan terhadap lawan politiknya, pemerintahan Jokowi juga berupaya meredam oposisi dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan para pemimpin partai dalam Koalisi Merah Putih. Salah satu contoh yang banyak mendapat perhatian adalah ketika Aburizal Bakrie, Ketua Golkar sekaligus tokoh oposisi paling berpengaruh setelah Prabowo Subianto, memperoleh pinjaman senilai Rp781,6 miliar untuk membayar kompensasi kepada korban lumpur Lapindo. Dana tersebut berkaitan dengan kasus yang melibatkan PT Lapindo Brantas, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.
Mengajak PAN
Jokowi juga memperkuat dukungannya di DPR dengan mengajak PAN bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Bergabungnya PAN tidak terlepas dari adanya kesepakatan politik. Saat ini beredar spekulasi bahwa Jokowi akan melakukan perombakan kabinet dan memberikan dua kursi menteri kepada PAN. Bagi Jokowi, langkah tersebut menjadi biaya politik yang relatif kecil. Sebagai partai dengan perolehan kursi terbesar kelima, PAN memiliki 49 kursi di DPR. Kehadiran PAN membuat posisi koalisi pemerintah semakin mendekati mayoritas parlemen. Setelah PAN bergabung, koalisi pendukung pemerintah menguasai 256 kursi atau sekitar 46 persen DPR, sementara oposisi menyusut menjadi 243 kursi atau sekitar 43 persen.
Setelah memperkuat basis politiknya, Jokowi mulai menyusun langkah untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia meluncurkan serangkaian paket stimulus ekonomi guna menghadapi perlambatan ekonomi paling serius dalam enam tahun terakhir. Pada Oktober 2015, langkah Jokowi mulai membuahkan hasil dengan menghentikan tren penurunan popularitasnya. Survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi naik dari 41 persen pada Juni menjadi 52 persen pada Oktober. Meski berhasil memulihkan sebagian dukungan publik dan politik, Jokowi menutup tahun 2015 dengan citra yang semakin konservatif. Jokowi tidak hanya menghadapi pengaruh kuat oligarki dalam koalisi pendukungnya dan keterbatasan pengalaman politik. Ia juga menunjukkan kecenderungan politik yang semakin konservatif, yang menghambat upaya reformasi demokrasi.
Pencalonan Kapolri
Kecenderungan konservatif tersebut terlihat dalam kontroversi yang melibatkan dugaan kasus korupsi terhadap Budi Gunawan. Meski pencalonannya sebagai Kapolri menuai kritik luas dari publik, Jokowi tetap mengajukannya untuk posisi tersebut. Pada saat yang sama, Jokowi dinilai tidak memberikan dukungan yang kuat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ketika lembaga ini menghadapi berbagai tuduhan pidana. Sejumlah pengamat menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan Jokowi, tidak hanya dalam agenda pemberantasan korupsi tetapi juga dalam isu hak asasi manusia. Sikapnya yang tegas mendukung hukuman mati, misalnya, lebih sering dipandang sebagai cerminan pandangan konservatif pribadinya daripada bukti kepemimpinan yang kuat.
Beredar spekulasi bahwa Jokowi turut berperan dalam penerbitan surat edaran Polri mengenai penanganan ujaran kebencian. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan mengingatkan pada praktik pengendalian era Soeharto. Di sisi lain, pendukung utama Jokowi, Megawati Soekarnoputri, mengusulkan penghapusan sistem otonomi daerah yang selama ini dianggap sebagai salah satu capaian penting reformasi. Pemerintahan Jokowi juga mendorong kebijakan amnesti pajak yang oleh sebagian pihak dinilai dapat memberikan keringanan bagi pelaku pelanggaran keuangan. Banyak pihak tampaknya memiliki ekspektasi yang keliru terhadap Jokowi. Perkembangan yang terjadi hingga saat ini mengejutkan sebagian kalangan, terutama para pendukungnya. Jika sebelumnya Jokowi dipandang sebagai simbol pembaruan dalam politik Indonesia, kini ia dinilai semakin kehilangan pengaruh politik serta momentum yang pernah mengukuhkannya sebagai sosok reformis.
