Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Langkah ini bertujuan mengalihkan belanja publik besar dari konsumsi energi menuju pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih produktif serta berstruktur. Pemerintah menaikkan harga bensin premium dan solar lebih dari 30% atau Rp2.000 per liter mulai Selasa (18 November) pukul 00.00. Pemerintah menargetkan dana hasil penyesuaian tersebut untuk dialokasikan ke sektor infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pembangunan maritim.
Dengan meningkatnya beban subsidi bahan bakar, pemerintah sebelumnya mengalokasikan hampir Rp280 triliun pada 2015. Defisit transaksi berjalan akibat impor minyak mahal dan defisit anggaran yang melebar mendorong pemerintah mengurangi pengeluaran subsidi setelah berminggu-minggu ketidakpastian. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut kenaikan harga bahan bakar mampu menghemat Rp120 triliun dalam anggaran 2015. Penurunan harga minyak dunia memberikan pemerintah ruang fiskal tambahan. Pemerintah berharap langkah ini menekan defisit anggaran kembali di bawah 2,2% dari PDB pada 2015.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 7,50% menjadi 7,75% melalui rapat luar biasa. Bank Indonesia melakukan langkah ini untuk meredam tekanan inflasi yang akan naik hingga 7,5–8,0% pada akhir Desember. Tekanan inflasi berisiko meningkatkan angka kemiskinan, karena sekitar 60 juta warga hidup tepat di atas garis kemiskinan. Inflasi yang melonjak dapat membuat mereka jatuh kembali ke dalam kemiskinan saat terjadi guncangan harga. Tekanan inflasi berisiko meningkatkan angka kemiskinan, karena sekitar 60 juta warga hidup tepat di atas garis kemiskinan. Mereka sangat rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan saat terjadi guncangan harga.
Sebagian dana hasil penghematan subsidi bahan bakar dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan awal November. Program ini memberi rumah tangga miskin akses lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, sementara pemerintah juga menyalurkan bantuan tunai langsung bagi keluarga miskin yang belum menerima kartu.
