Pidato pelantikan Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan kesan kuat meski singkat. Singkatnya pidato mungkin justru memperkuat kesan tersebut. Ia memadukan kerendahan hati pribadi, kebanggaan nasional, dan etos kerja tak kenal lelah. Yang paling menonjol adalah penegasan aspirasi sebagai kekuatan maritim Indo-Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan yang menghubungkan dua samudra. Di tengah pidato, beberapa kalimat menonjol sebagai visi kekuatan maritim. Kalimat itu menegaskan perlunya bekerja keras mengembalikan status negara maritim. Presiden menyebut samudra, laut, selat, dan teluk sebagai masa depan peradaban. Ia menilai kita terlalu lama memunggungi laut dan harus berubah. Sekarang saatnya mengembalikan peran laut bagi bangsa. Ia mengangkat slogan Jalesveva Jayamahe, di laut kita berjaya. Ia berharap semboyan itu bergema kembali di seluruh negeri.
Tema bahari terus mengalir sepanjang pidato. Menjelang penutup, presiden mengutip Soekarno tentang jiwa cakrawati samudra. Ia menyebutnya semangat pelaut pemberani yang menantang ombak ganas. Laut menjadi metafora penutup untuk kepemimpinan, kerja sama tim, dan keberhasilan menghadapi kesulitan. Ia mengajak rakyat naik kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia yang Agung. Ia menyerukan melaju penuh kecepatan dan menghadapi badai serta gelombang dengan kekuatan sendiri.
Kebijakan Konkret
Bukan hanya retorika; pidato ini menyiratkan langkah kebijakan konkret. Beberapa pihak mencatat slogan Jalesveva Jayamahe—moto Angkatan Laut—sebagai sinyal bahwa Jokowi berniat melanjutkan dan memperdalam upaya menjadikan Indonesia pemain maritim lebih aktif. Upaya itu menuntut modernisasi Angkatan Laut dan peningkatan efektivitas pengelolaan perairan kepulauan yang melintasi jalur laut internasional penting. Implementasinya memerlukan pengawasan dan patroli lebih baik, kerja sama dengan mitra untuk menghadapi ancaman keamanan maritim lintas negara, serta diplomasi aktif pada isu sensitif, terutama situasi di Laut China Selatan.
Menurut pakar Aaron Connelly, Jokowi sering menyerahkan kebijakan luar negeri dan pertahanan kepada penasihatnya; namun pada isu maritim—yang mengaitkan kebijakan luar dan dalam negeri—ia tampak menerima nasihat yang baik. Memang masih terlalu dini menganggap aspirasi ini langsung berubah menjadi tindakan berkelanjutan dan efektif, tetapi sinyal awal ini menjadi kabar positif bagi Australia dan negara lain yang ingin melibatkan Indonesia sebagai mitra keamanan maritim pragmatis di era Indo-Pasifik.
