Apakah kali ini Indonesia dapat melaksanakannya dengan baik? Indonesia, kaya sumber daya alam, memulai proyek besar di cadangan gas Laut Natuna, utara kepulauan. Dengan Pertamina bermitra perusahaan asing, pemimpin menilai proyek bernilai miliaran dolar dapat mendorong ekonomi dan kesejahteraan. Manajemen yang tepat akan membuat proyek ini memberikan manfaat luas dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Ladang gas di Laut Natuna sebenarnya terdiri dari sejumlah cadangan gas besar yang masih belum termanfaatkan di dunia. Sumber daya ini penting bagi Indonesia; negara pernah menjadi eksportir gas utama, namun pasokan menipis. Potensi Natuna bisa jadi sumber pendapatan strategis, terutama saat harga batu bara dan minyak sawit melemah. Sejak pasca-kemerdekaan, pemerintah sering mengandalkan pendapatan sumber daya alam untuk membiayai anggaran nasional.
Ledakan pemanfaatan sumber daya alam pertama terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, yang berlangsung sekitar tiga dekade. Pada masa itu, Indonesia relatif berhasil daripada negara baru merdeka kaya sumber daya seperti Nigeria dan Kongo. Pengembangan ladang gas di Aceh dan pemanfaatan kayu di Sumatra serta Kalimantan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerja sama dinamis dengan perusahaan tambang Amerika, Freeport McMoRan, juga berkontribusi pada pembangunan di Papua Barat. Kondisi ini membantu menghindari Dutch Disease dan menurunkan kemiskinan sambil meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Zulfan Tadjoeddin, ahli pembangunan Universitas Western Sydney, mengatakan ledakan pemanfaatan sumber daya alam membawa perubahan besar. Manfaatnya termasuk peningkatan layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, infrastruktur pertanian pedesaan, dan percepatan industrialisasi regional.
Tentu, distribusi kekayaan sumber daya tersebut tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi pada keluarga Soeharto dan lingkaran terdekatnya. Ketika ia mengundurkan diri pada 1998, para pengamat memperkirakan keluarganya telah mengumpulkan kekayaan sekitar 35 miliar dolar. Transparency International menilai dia salah satu pemimpin paling korup pada akhir abad ke-20. Meski demikian, banyak pengamat menilai kondisi pasca-era Soeharto lebih baik daripada sebelumnya.
Penuh KKN
Menurut Zulfan, capaian positif tersebut tetap berhasil pemerintah raih meskipun sektor sumber daya alam penuh praktik korupsi dan nepotisme.
Zulfan menilai pemerintah dan pelaku usaha mengelola ledakan sumber daya pasca-Soeharto secara kurang optimal. Ia menyebut sektor sawit, batu bara, dan mineral paling terdampak. Desentralisasi dalam demokrasi memberi lebih banyak peluang bagi berbagai pihak ikut mengelola kekayaan sumber daya.
Zulfan menjelaskan bahwa pada masa Soeharto, struktur oligarki relatif sederhana karena terpusat dan berada di bawah kendali Soeharto. Saat ini struktur pengelolaan menjadi jauh lebih kompleks karena banyak aktor terlibat. Pihak terlibat meliputi partai politik, anggota kabinet, presiden, LSM, ratusan kepala daerah, dan tokoh nasional serta lokal.
Kondisi ini mengakibatkan belanja untuk sektor kesehatan dan pendidikan cenderung tidak berkembang, meskipun jumlah penduduk terus meningkat dan kebutuhan akan infrastruktur semakin tinggi. Jutaan masyarakat miskin di wilayah pedesaan merasakan dampak utama.
David Henley, Profesor Studi Kontemporer di Universitas Leiden, menyatakan bahwa sejak 1998 beberapa jenis belanja publik yang paling berdampak bagi masyarakat miskin, seperti infrastruktur dan irigasi, justru kurang mendapat perhatian.
Ini salah satu faktor dari banyak penyebab ketimpangan yang terus meningkat sejak negara ini menjadi demokrasi, terutama karena pergeseran dari ekonomi berbasis manufaktur dan jasa ke ekonomi yang lebih bergantung pada ekspor sumber daya alam dalam dekade terakhir tanpa tata kelola yang memadai.
Henley mengatakan bahwa sektor sumber daya tidak otomatis menciptakan pertumbuhan yang adil tanpa peran aktif negara dalam mendistribusikan kembali keuntungan yang timbul.
Akibat peluang yang terlewatkan di masa lalu terasa di seluruh perekonomian: saat ini menanggung salah satu biaya logistik tertinggi di dunia dan mengalokasikan jauh lebih sedikit anggaran untuk infrastruktur daripada negara tetangga.
Penegakan Anti-Korupsi
Dana yang seharusnya untuk infrastruktur malah mengalir ke politisi dan kroninya. Misalnya, pada pemilihan presiden terakhir dua kandidat teratas di putaran pertama—Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie—adalah orang-orang sangat kaya yang terkait dengan konglomerat keluarga dan memiliki kepemilikan besar di sektor sumber daya alam. Pola serupa juga terlihat di tingkat lokal, terutama di daerah kaya sumber daya. Karena itu banyak yang menuntut penegakan anti‑korupsi yang lebih kuat di sektor ini.
Arif Fiyanto, aktivis Greenpeace, menegaskan bahwa KPK perlu menjadikan penindakan korupsi di sektor sumber daya alam dan batubara sebagai fokus utama.
Laporan menunjukkan sedikit upaya untuk menanggulangi biaya pembersihan besar-besaran setelah ledakan tambang batubara baru-baru ini di Kalimantan Timur. Penggunaan penambangan terbuka murah dan pembuangan limbah ke lembah serta sungai memang meningkatkan keuntungan, tetapi meninggalkan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat setempat yang melebihi manfaat singkatnya.
Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi hanyalah salah satu unsur dari rangkaian kebijakan yang lebih luas agar kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan nasional sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan. Langkah lain yang diperlukan meliputi pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien, pembagian manfaat yang adil, serta pembentukan mekanisme dana kekayaan negara ala Norwegia untuk memastikan pendapatan sumber daya dialokasikan merata dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Sayangnya, hal-hal tersebut nyaris tidak pernah dibangun di masa lalu, dan saat ini pun baru sedikit yang sedang dilaksanakan.
Zulfan menyatakan bahwa satu hal yang tak berubah di kedua gelombang ledakan sumber daya alam adalah ketidakmampuan untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas teknis, manajerial dan keuangan dalam mengelola sektor sumber daya alamnya sendiri. Ia bahkan menilai bahwa keadaan tersebut berpotensi menjadi lebih buruk.
“Meskipun demokratisasi dan desentralisasi dipuji secara internasional, perubahan kelembagaan ini justru menimbulkan lebih banyak kekacauan dalam sektor pengelolaan sumber daya.”
Perspektif Lain
Tentu ada perspektif lain: Laut Natuna berada di ujung paling utara perairan negara ini dan kebetulan menjadi satu‑satunya wilayah yang bersengketa secara maritim dengan China, karena garis sembilan titik Beijing berbatasan langsung dengan Natuna dan melanggar zona ekonomi eksklusif.
Pengembangan sumber daya di Natuna berlangsung bersamaan dengan peningkatan kehadiran militer, termasuk rencana pendirian pangkalan di wilayah terpencil. Hal serupa pernah terjadi di Papua Barat beberapa dekade lalu, ketika kehadiran militer yang kuat beriringan dengan perkembangan sektor pertambangan dan penguatan kehadiran pemerintah di wilayah tersebut. Peran militer seperti ini berpotensi memengaruhi pola tata kelola dan tingkat transparansi.
Artinya Natuna, meskipun terletak ribuan kilometer dari Papua, berpotensi mengalami perkembangan serupa dalam waktu dekat, dengan China sebagai fokus utama penempatan kekuatan, sementara pendapatan dari kegiatan tersebut cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
