PSMA lama menjadi prioritas AS, termasuk NMFS NOAA dan NOAA Office of Law Enforcement (OLE). Pada Juni, 29 negara dan Uni Eropa meratifikasinya, sehingga PSMA berlaku secara global. Perjanjian ini menetapkan standar minimum pengawasan pelabuhan untuk mencegah pembongkaran dan perdagangan produk perikanan IUU.
Dalam pelaksanaan perjanjian itu, AS menunjuk NOAA sebagai lembaga utama pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dan pelatihan implementasi. Selama bertahun-tahun, OLE telah menjalankan peran tersebut.
Selama tiga tahun terakhir, OLE bekerja sama dengan KKP menyusun kurikulum pelatihan bagi inspektur perikanan untuk menerapkan PSMA. Usai ratifikasi PSMA, KKP meminta OLE memberi pelatihan dan dukungan teknis bagi pejabat serta unit terkait. Unit itu mencakup Bea Cukai, Kementerian Luar Negeri, dan pengelola pelabuhan perikanan utama. Karena kedua lembaga penegak hukum itu telah berkolaborasi selama delapan tahun, mereka menilai pelaksanaan pelatihan implementasi percontohan sebagai langkah yang tepat.
Bersama USAID, tim penasihat teknis OLE berkunjung ke Manado untuk menggelar lokakarya regional penerapan PSMA. Kegiatan itu menyoroti kolaborasi dan upaya pemberantasan penangkapan ikan IUU. Kegiatan ini juga mencakup pelatihan bagi petugas perikanan tentang praktik terbaik dalam menjalankan PSMA sesuai ketentuan hukum internasional dan nasional.
Hari ke-1: Lokakarya tentang Implementasi PSMA
Lebih dari 75 peserta menghadiri hari pertama lokakarya, termasuk perwakilan OLE, Kedubes Australia, CTI, RPOA-IUU, Packard, dan 10 kementerian. OLE membahas pemberantasan IUU serta peran PSMA dalam penanggulangannya. Sebagai panelis, OLE memaparkan praktik PSMA di AS dan membandingkannya dengan praktik Australia, Indonesia, serta RPOA-IUU. Diskusi itu memperluas pemahaman peserta dan mendorong mereka menyusun rencana implementasi PSMA secara aktif. Para penyelenggara menilai komunikasi terbuka krusial karena kolaborasi internasional menentukan keberhasilan PSMA dan penindakan IUU.
Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dan 95.000 km garis pantai, sehingga sulit mendeteksi penangkapan ikan IUU. Aparat maritim melakukan patroli terpadu dengan gugus kapal yang beroperasi dekat perbatasan. Mereka memperkuat koordinasi lintas lembaga, meningkatkan peran TNI AL, dan mempererat kerja sama Malaysia serta Filipina. Kolaborasi regional lewat RPOA-IUU juga menguat, mendorong pertukaran informasi antar anggota Asia Tenggara.
Saat ini, para pejabat masih menghadapi tantangan besar terkait kapal penangkap ikan asing yang melakukan praktik penangkapan ilegal di perairan. Petugas menyita sejumlah kapal yang terpantau di sekitar Pelabuhan Bitung karena pelanggaran tersebut, dan kini petugas menunggu proses pemusnahan sesuai ketentuan.
Hari ke-2: Memahami Dasar-dasarnya
Panitia membuka hari kedua dengan memperkenalkan 36 peserta inti pada kewajiban utama, persyaratan operasional, dan standar minimum PSMA.
Karena Amerika Serikat menjadi salah satu pihak kunci dalam perundingan PSMA, OLE memiliki pemahaman mendalam atas ketentuan-ketentuannya dan mampu menjelaskan aspek operasional utama perjanjian tersebut. Para pelatih OLE menerangkan bahwa PSMA berlaku bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang mengajukan akses ke pelabuhan. Para pelatih melatih peserta menelaah informasi pra-kedatangan untuk menyaring kapal yang akan masuk, mengulas persyaratan inspeksi PSMA secara lengkap, serta menekankan pentingnya pertukaran informasi dan komunikasi antarnegara anggota sesuai perjanjian.
Hari ke-3: Melakukan Pemeriksaan Menyeluruh PSMA
Pada hari ketiga, pelatihan menitikberatkan pada penerapan prosedur inspeksi yang benar, termasuk pemeriksaan menyeluruh atas alat tangkap, hasil tangkapan dan dokumen kapal serta pengumpulan barang bukti.
Hari ke-4: Penerapan Praktis, Skenario yang Dipentaskan
Buddy Setiawan dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Laut dan Perikanan menyiapkan kamera untuk mengikuti sesi praktik pelatihan dan mendokumentasikan bukti pelanggaran, sehingga laporan inspeksi lengkap seperti dalam skenario nyata.
Instruktur meminta peserta mengajukan berbagai informasi tentang aktivitas kapal kepada kru yang berperan sebelum kapal memasuki pelabuhan. Setelah naik ke kapal, peserta mengumpulkan kru, menyampaikan pertanyaan yang relevan, memeriksa buku catatan serta dokumen lain, lalu memulai inspeksi kapal secara menyeluruh. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan seluruh ruang muat dan area sempit, pengukuran serta verifikasi nomor dan nama kapal, pemeriksaan peralatan dan memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan internasional yang berlaku.
Para instruktur OLE mendampingi dari dekat untuk memantau perkembangan peserta dan melontarkan pertanyaan guna memastikan setiap tahapan inspeksi dijalankan dengan benar. Mereka juga memberi bantuan tambahan ketika peserta memerlukannya. Dalam salah satu sesi, Letnan OLE Scarpa memperagakan kepada sekelompok peserta cara mengukur tanda pada kapal secara tepat.
Setelah peserta mengidentifikasi sejumlah pelanggaran, mereka kemudian menjalankan langkah penegakan hukum secara simulatif sesuai prosedur. Tindak lanjutnya mencakup pengisian lampiran PSMA yang relevan untuk mencatat pelanggaran, serta menyiapkan dokumen dan bukti pendukung lain untuk disampaikan kepada negara bendera kapal. Sebelum meninggalkan kapal, para peserta melakukan sesi debriefing dengan pelatih OLE masing-masing. Dalam sesi tersebut, peserta merangkum jalannya skenario dari awal hingga akhir, sementara pelatih memberikan umpan balik berdasarkan hasil pengamatannya.
Pada akhir sesi, setiap peserta telah menjalani dua skenario inspeksi kapal secara langsung. Para peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang perlu dicermati, pertanyaan yang tepat untuk diajukan serta cara melakukan inspeksi secara efektif sesuai standar PSMA.
Hari ke-5: Diskusi Akhir, Wisuda dan Perencanaan ke Depan
Hari terakhir dibuka dengan pemaparan sejumlah skenario simulasi inspeksi kapal serta pelajaran yang dipetik dari latihan inspeksi pada hari keempat. Sesi ini juga mencakup pelatihan tentang sistem pelacakan kapal berbasis elektronik, langkah-langkah penutup pascainspeksi serta cara mendokumentasikan hasil pemeriksaan secara tepat. Setelah itu, kegiatan difokuskan pada diskusi terbuka untuk mengevaluasi rangkaian pelatihan selama sepekan.
Karena pelatihan PSMA ini merupakan program percontohan, para pelatih OLE ingin memastikan kurikulum dan latihan yang diberikan sesuai kebutuhan para mitra, sekaligus memenuhi persyaratan pelatihan formal dari pusat pelatihan. Para peserta pun diminta menyampaikan masukan serta rekomendasi perbaikan sebelum kursus PSMA difinalisasi untuk penerapan yang lebih luas. Selain itu, sesi juga membahas langkah lanjutan untuk pelatihan implementasi PSMA bagi para mitra internasional.
Setelah menjalani rangkaian kegiatan selama sepekan yang panjang dan menguras tenaga, para peserta dengan gembira menerima sertifikat kelulusannya.
