Perencana anggaran nasional justru menginginkan rutinitas. Mereka mengharapkan proses penganggaran stabil tanpa kejutan, proyeksi pertumbuhan realistis, serta kenaikan belanja dan penerimaan yang dapat pemerintah perkirakan. Anggaran 2026 menandai pergeseran besar dari kebijakan fiskal era Jokowi. Pemerintahan Prabowo Subianto menyusun anggaran ini sepenuhnya; anggaran tersebut mencerminkan prioritas dan keyakinan ekonomi barunya, termasuk investasi besar pada program kesejahteraan sosial dan niat memanfaatkan ruang fiskal secara agresif untuk mendorong pertumbuhan.
Proyeksi makroekonomi 2026 tergolong biasa. Tim penyusun anggaran memperkirakan pertumbuhan 5,4%, sedikit di atas rata‑rata namun masih wajar. Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan stabil sekitar 2,5% dan kurs akan berada di kisaran Rp16.500 per dolar. Asumsi makroekonomi konservatif seperti ini juga lazim pada anggaran era Jokowi.
Namun, saat menelaah rincian belanja dan penerimaan, terlihat beberapa perbedaan signifikan. Pemerintah menetapkan total belanja sebesar Rp3.843 triliun, naik sekitar 6% daripada anggaran 2025. Proyeksi penerimaan yang lebih tinggi akan menopang kenaikan ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, pemerintah memperkirakan defisit 2026 akan berada di bawah 2,7% dari PDB, angka yang juga lazim pada anggaran era Jokowi.
Namun, ada poin penting yang perlu kita catat: pada 2025 penerimaan pemerintah jauh meleset dari target. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan dan menyeimbangkan anggaran 2026, penerimaan harus naik sekitar 14% daripada tahun sebelumnya. Di era Jokowi, di bawah pengawasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, proyeksi penerimaan umumnya cukup akurat.
Sentralisasi Belanja
Perubahan lain adalah sentralisasi kembali kekuasaan belanja di pemerintah pusat. Setelah krisis akhir 1990‑an, sistem fiskal didesentralisasi sehingga pemerintah daerah menerima transfer besar tiap tahun. Tahun lalu transfer ke daerah mencapai 25% anggaran; tahun ini turun menjadi 18% dari total belanja. Artinya pemerintah pusat menguasai porsi jauh lebih besar dari sumber daya fiskal untuk mendanai proyek‑proyek prioritas.
Di antara semua program, yang paling mendapat sorotan adalah program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis. Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional untuk mengawasi pelaksanaannya, dengan anggaran Rp268 triliun pada 2026—sekitar Rp80 triliun lebih besar daripada alokasi untuk Kementerian Pertahanan.
Beberapa laporan menyebut angka Rp335 triliun untuk program MBG, namun tampaknya angka ini menggabungkan berbagai jenis kontribusi sehingga perhitungannya bisa tidak tepat; yang jelas minimal Rp268 triliun memang secara khusus dialokasikan untuk membiayai badan tersebut dan mendukung tugasnya mendistribusikan makanan kepada sekitar 80 juta orang, dan besaran anggaran ini memicu kontroversi mengingat pemotongan di pos lain serta masalah pengumpulan penerimaan tahun lalu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), janji kampanye utama Prabowo, diluncurkan tahun lalu. Kementerian Keuangan menyebut program ini memberi makan 56 juta orang dengan biaya sekitar Rp52 triliun. Pada 2025 total anggaran untuk MBG mencapai sekitar Rp71 triliun, sehingga realisasi pengeluaran hanya sekitar 72,5% dari target. Menyediakan makanan bagi 56 juta orang dengan biaya Rp52 triliun dianggap sebagai kebijakan yang relatif masuk akal.
Menambah program ini sebesar Rp200 triliun—padahal tahun lalu realisasinya hanya sekitar 75% dari anggaran yang lebih kecil—merupakan langkah yang sangat tidak biasa. Namun, hal ini tidak sepenuhnya mengejutkan karena Prabowo sudah memberi sinyal akan memakai kebijakan fiskal lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan dan memperbesar investasi sosial. Anggaran 2026 menunjukkan bahwa, baik dampaknya positif maupun negatif, ia menepati janji‑janji tersebut.
