Ketua Tim Misi Layanan Tinjauan Regulasi Terpadu (IRRS) dari IAEA, Carl-Magnus Larsson, menyatakan bahwa sumber daya manusia di Indonesia telah memiliki kesiapan untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Larsson menyampaikan dalam konferensi pers pada hari Jumat bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasikan reaktor nuklir, yang dibuktikan dengan keberadaan reaktor nuklir eksperimental yang telah beroperasi selama beberapa dekade.
Menurut Larsson, Reaktor Serbaguna GA Siwabessy yang memiliki fungsi eksperimental terletak di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Namun, menurut Larsson, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir akan memerlukan waktu setidaknya satu dekade sebelum akhirnya dapat tersambung ke jaringan listrik Jawa-Madura-Bali.
Larsson menekankan bahwa langkah-langkah persiapan perlu segera dilakukan tanpa penundaan.
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Larsson menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Selama kunjungan Misi IRRS selama 12 hari, tidak ditemukan temuan negatif terkait sistem pengawasan nuklir.
Tinjauan oleh Misi IRRS bertujuan semata-mata untuk memberikan sejumlah saran dan rekomendasi terkait pentingnya menetapkan kebijakan serta strategi nasional, termasuk memperkuat koordinasi antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan instansi terkait lainnya.
Menanggapi berbagai penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN, Larsson menegaskan bahwa tantangan tersebut dapat dihadapi dengan tetap menjaga sikap optimis dan menjalankan strategi politik yang terarah.
Larsson menekankan bahwa transparansi merupakan elemen yang paling krusial di antara semua aspek yang ada.
Kepala Bapeten, Jazi Istiyanto, mengakui bahwa memulai pembangunan PLTN akan menjadi tantangan besar jika harus menunggu persetujuan penuh dari masyarakat.
Jazi menambahkan bahwa survei yang dilakukan oleh lembaga independen menunjukkan tingkat penerimaan publik terhadap pengembangan PLTN telah mencapai 72%. Menurutnya, hal ini sudah cukup menjadi dasar untuk melanjutkan proyek tersebut. “Kalau kita menunggu persetujuan penuh dari masyarakat, bisa jadi cadangan uranium kita sudah habis saat itu,” ujarnya.
