Pergantian kepemimpinan di Australia, ketika Malcolm Turnbull mengambil alih jabatan Perdana Menteri dari Tony Abbott pada tanggal 14 September 2015, tidak memberikan dampak signifikan di Indonesia. Sebagian besar pejabat dan politisi Indonesia memilih untuk tidak memberikan komentar terbuka, kecuali pernyataan singkat dari juru bicara Kementerian Luar Negeri yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Turnbull sebagai bentuk ucapan selamat.
Di sisi lain, media cetak utama di Indonesia hanya menempatkan berita pergantian kepemimpinan yang dramatis tersebut di halaman dua atau tiga, atau menjadikannya sorotan di bagian internasional. Pola serupa juga terlihat pada pergantian kepemimpinan sebelumnya—baik saat Gillard menggantikan Rudd pada tahun 2010 maupun ketika Rudd kembali menjabat pada tahun 2013—yang tidak menjadi tajuk utama di surat kabar terkemuka seperti Kompas. Meski pemberitaannya relatif terbatas, tampak bahwa publik Indonesia tidak menunjukkan rasa kehilangan atas kepergian Abbott.
Mayoritas media memandang perubahan kepemimpinan ini sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia, menyusul sejumlah ketegangan diplomatik yang terjadi selama masa pemerintahan Abbott. Salah satu contohnya, Viva.co.id, menilai lengsernya Abbott sebagai awal dari fase baru dalam relasi kedua negara. “Banyak warga Indonesia berharap agar hubungan bilateral semakin solid,” tulisnya, “dan tidak lagi terganggu oleh komentar-komentar dari para pemimpin.”
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat Indonesia merasa sangat tersinggung atas pernyataan Tony Abbott yang mengaitkan bantuan Australia pasca tsunami dengan upaya membebaskan dua terpidana Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dari hukuman mati. Sentimen negatif tersebut turut memengaruhi hampir seluruh pemberitaan terkait pergantian kepemimpinan di Australia. Merdeka.com, misalnya, membandingkan pernyataan Abbott dengan komentar Malcolm Turnbull dalam program Q&A di ABC pada bulan Februari 2015. Dalam ulasan tersebut, Turnbull menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak bisa dipaksa oleh pihak lain. Meskipun ia berharap agar Bali Nine mendapat pengampunan, menolak pendekatan konfrontatif terhadap Indonesia. Artikel ini juga mengutip pernyataan Turnbull: “Tidak ada pemerintah yang senang diperintah oleh pemerintah lain.”
Sindonews.com mengkritik kepemimpinan Abbott dengan menyoroti lima isu kontroversial yang terjadi selama masa jabatannya. Beberapa di antaranya termasuk penolakannya untuk menyampaikan permintaan maaf terkait kasus penyadapan yang terungkap pada tahun 2013, kebijakan pemerintah dalam mengembalikan kapal pencari suaka, serta tudingan bahwa pejabat Australia membayar penyelundup manusia agar kapal-kapal tersebut dikembalikan ke wilayah Indonesia.
Pemimpin redaksi The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, turut melontarkan kritik terhadap perdana menteri yang akan meninggalkan jabatannya, dengan menyatakan bahwa “yang jelas, perdana menteri yang baru bukanlah Abbott.” Ia mengungkapkan bahwa meskipun Turnbull belum banyak menyampaikan pernyataan terbuka mengenai Indonesia, ia tampak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kawasan Asia dan peran Australia di dalamnya. Meidyatama juga menilai bahwa pandangan Turnbull lebih sejalan dengan Kevin Rudd dari Partai Buruh, dibandingkan dengan Abbott atau John Howard yang dikenal sebagai sekutu dari kalangan liberal.
Walaupun sebagian besar media hanya menyoroti bahwa Turnbull bukanlah Abbott, sejumlah pihak juga berupaya mengenal lebih jauh sosok pemimpin baru Partai Liberal tersebut. Tempo.co, misalnya, menyoroti pandangan Turnbull terkait pernikahan sesama jenis dan menyebutnya sebagai figur politik yang moderat. Sementara itu, Kompas memberikan ulasan paling mendalam. Dalam artikel panjang yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2015, surat kabar nasional ini menyoroti perbedaan Turnbull dengan Abbott dalam dua isu utama: pernikahan sesama jenis dan perubahan iklim. Artikel tersebut juga menyinggung peran Turnbull dalam memimpin Gerakan Republik Australia.
Kompas turut menyoroti reputasi Malcolm Turnbull dalam bidang ekonomi yang dinilai kuat, dan memperkuat liputannya dengan sebuah editorial pada hari Jumat yang membahas tantangan ekonomi yang menanti sang perdana menteri baru. Menurut Kompas, Turnbull menghadapi tugas besar untuk membalikkan tren perlambatan ekonomi akibat menurunnya pendapatan dari ekspor sektor pertambangan, serta mendorong peningkatan kinerja pemerintahan. Meski belum jelas bagaimana strategi Turnbull dalam menghadapi persoalan tersebut, harapannya akan membawa pendekatan kepemimpinan yang segar dan berbeda dari pendahulunya, yang dikenal sering mengulang pernyataan dan kerap melakukan kesalahan dalam berbicara.
Salah satu tema yang muncul dalam pemberitaan media Indonesia mengenai pergantian kepemimpinan di Australia adalah keheranan atas ketidakstabilan politik di negara yang tergolong makmur tersebut—sebuah sorotan yang juga banyak ditemukan dalam liputan internasional terkait lengsernya Tony Abbott. Detik.com menulis bahwa pergantian perdana menteri baru-baru ini mencerminkan kondisi politik yang tidak stabil di Australia. Kompas pun mengungkapkan hal serupa, dengan mencatat bahwa Malcolm Turnbull menjadi perdana menteri kelima dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, menandakan adanya dinamika politik dan konflik kepemimpinan yang terus terjadi di partai penguasa Negeri Kanguru.
Akhirnya, Antara beralih ke survei berita utama media Australia sebagai bagian dari upayanya untuk memahami Australia yang mengganti perdana menteri dalam semalam. Menemukan banyak kesamaan di antara halaman depan surat kabar Australia, kantor berita tersebut mencatat bahwa NT News mengambil pendekatan yang berbeda, dengan judul “Orang Kaya Menjadi PM.”
