Pepatah menyatakan bahwa sesuatu yang tidak dapat diukur tidak bisa dikelola. Prinsip manajemen ini relevan, bahkan lebih krusial, bagi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah bersemangat memperkuat infrastruktur publik. Pada April 2015, mereka meluncurkan sistem keuangan baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menyebut sistem baru bernama SPAN sebagai inovatif dan modern untuk masa depan.
SPAN merupakan sistem informasi otomatis untuk pembayaran perbendaharaan dan penyusunan anggaran. Sistem ini memiliki fungsi yang mengesankan, seperti memvalidasi data transaksi keuangan pemerintah, mengendalikan komitmen, mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, serta menghasilkan laporan keuangan secara real time.
Presiden Joko Widodo mendukung inisiatif yang diluncurkan di Istana Kepresidenan pada tahun sebelumnya.
Presiden menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan akuntabilitas dengan memantau seluruh aktivitas penganggaran dan arus kas kementerian, serta mempertanggungjawabkan setiap rupiah.
Saat ini SPAN terintegrasi dengan infrastruktur TI perbankan komersial nasional, sehingga memodernisasi proses pengelolaan kas pemerintah. Integrasi ini memudahkan penyusunan anggaran terpadu, mengendalikan pelaksanaannya, dan menyajikan informasi keuangan pemerintah secara tepat waktu.
Perjalanan Reformasi Manajemen Keuangan Publik
Bank Dunia mendanai Proyek Manajemen Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pemerintah pada 2009 untuk memulai pengembangan SPAN, dengan tambahan dukungan dana perwalian multi donor dari Uni Eropa serta pemerintah Kanada, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. Kementerian Keuangan menghabiskan empat tahun menyempurnakan sistem ini. Kini, SPAN terintegrasi sepenuhnya dan menggantikan sistem sederhana serta terpisah yang sebelumnya pemerintah kembangkan secara internal.
Pemerintah resmi menerapkan SPAN di 222 lokasi sejak uji coba pada 2014, meliputi 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta delapan unit direktorat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peluncuran ini rampung pada Februari 2015. Saat ini, SPAN mengelola seluruh transaksi keuangan dari lebih 24.000 unit pengeluaran pemerintah di Indonesia.
Penerapan sistem ini kini menunjukkan hasil secara nasional. Dalam konferensi internasional November 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa kualitas penyusunan anggaran kementerian meningkat berkat anggaran terpadu. Masyarakat berharap dampak yang lebih luas muncul dalam beberapa bulan ke depan.
SPAN menjadi tonggak penting dalam memperkuat manajemen keuangan publik, yang mendorong pemerintah semakin dekat mencapai target peningkatan penerimaan pajak dan pengeluaran yang lebih efektif.
