Laporan Wetlands International menegaskan 292.000 hektare perkebunan akasia di Semenanjung Kampar tidak berkelanjutan. Studi menunjukkan praktik pengeringan lahan gambut menyebabkan penurunan permukaan tanah luas dan pelepasan karbon signifikan. Banjir yang semakin sering terjadi dan tidak terkendali membuat lahan ini berisiko tidak lagi layak untuk pertanian maupun kebutuhan masyarakat.
Deltares, konsultan Belanda, menyusun laporan dengan sampel lapangan, citra LiDAR, dan model elevasi. Kajian menyimpulkan lahan perkebunan Kampar akan tenggelam di bawah banjir dan akhirnya terbengkalai. Pengeringan gambut menyebabkan runtuh dan membusuk, melepaskan karbon besar ke atmosfer serta meningkatkan risiko kebakaran tak terkendali.
APRIL, perusahaan pulp dan kertas terbesar kedua, menguasai 220.061 hektare lahan gambut di semenanjung. Perusahaan itu telah mengeringkan lebih dari 70% lahannya dan menanaminya dengan akasia monokultur produktif. Luas tersebut mencakup sekitar sepertiga dari total perkebunan APRIL. Sementara itu, Asia Pulp & Paper mengembangkan 72% dari 72.598 hektare lahan yang memiliki izin di kawasan tersebut.
Semenanjung Kampar di Sumatra bagian timur membentang hampir 700.000 hektare dengan rata-rata kedalaman gambut minimum 4,9 meter. Di beberapa lokasi, kedalaman gambut lebih dari 7 meter. Peneliti mengingatkan angka itu mungkin lebih dangkal dari kondisi sebenarnya dan bisa berbeda beberapa meter.
Lapisan organik padat di kawasan ini menyimpan cadangan karbon bawah tanah sangat besar, selain karbon hutan. Survei Flora and Fauna International menemukan 77 spesies Daftar Merah IUCN dan lima dari enam kucing liar Sumatra. Perkiraan menunjukkan wilayah ini mampu menopang sekitar 60 harimau Sumatra, setara 15% populasi tersisa. Berbagai lembaga konservasi mengakui Semenanjung Kampar sebagai Titik Panas Keanekaragaman Hayati, Lanskap Konservasi Harimau Prioritas Regional, dan Area Burung Penting.
Penerbitan Izin
Pada pergantian milenium, semenanjung ini masih relatif utuh sebelum Kementerian Kehutanan mulai menerbitkan izin untuk mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan industri. Pemerintah memberikan banyak izin untuk membangun lingkaran perkebunan di sekitar inti semenanjung alami sebagai penyangga. Rencana kontroversial ini memicu protes kelompok lingkungan yang menilai pengembangan gambut tidak dapat menggantikan penegakan hukum perlindungan.
Pada 2014, pihak pengelola telah mengeringkan sekitar 43,4% lahan gambut di Semenanjung Kampar dan mengalihfungsikannya menjadi perkebunan akasia. Mereka juga telah menanami 10,9% lahan lainnya dengan kelapa sawit.
Petani mengeringkan lahan gambut tergenang air terlebih dahulu untuk menanam akasia. Mereka menjaga muka air 70–90 cm di bawah permukaan dengan membangun jaringan kanal drainase luas agar produktivitas akasia tetap optimal.
Pengeringan rawa membuat materi organik di dalamnya cepat terkompresi dan mengalami penguraian. Ketika lahan berubah menjadi pertanian, penggunaan pupuk dan aktivitas mekanis mempercepat proses tersebut sehingga menurunkan permukaan tanah. Penguraian ini juga melepaskan karbon ke atmosfer. Penulis studi memperkirakan semenanjung ini menyimpan sekitar 1,6 gigaton karbon, jumlah yang setara dengan pembakaran 13,6 miliar barel bensin.
Karbon hilang dengan lebih cepat—dan tampak jelas—saat terjadi kebakaran, seperti yang melanda Sumatra, Kalimantan dan Papua pada musim kemarau 2015. Seluruh kebakaran terbaru di Semenanjung Kampar terjadi di area perkebunan yang telah mengalami pengeringan.
Selain menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, tenggelamnya kubah gambut juga mengubah sistem hidrologi alami. Setelah hujan deras, aliran air menjadi lebih lambat sehingga banjir berlangsung lebih lama. Ketika tepi kubah turun di bawah permukaan air sungai dan laut di sekitarnya, banjir akan semakin sering dan berkepanjangan, menggenangi perkebunan hingga menenggelamkan tanaman.
Para penulis menuliskan bahwa pada akhirnya penurunan permukaan tanah kerap membuat lahan berada pada ketinggian yang rawan banjir. Kondisi ini menghambat aliran air hujan berlebih secara gravitasi dan meningkatkan kemungkinan banjir akibat limpasan sungai maupun laut.
Faktanya, peristiwa ini memang telah terjadi.
Dampak Banjir
Penelitian itu mencatat bahwa pada 2014, sekitar 31% perkebunan di Kampar telah terdampak banjir. Jika pengelola mempertahankan kedalaman drainase 40–90 cm, mereka memperkirakan 83% lahan akan mengalami banjir besar dalam 50 tahun dan 98% lahan akan kehilangan produktivitas dalam 100 tahun.
Untuk memperlambat penurunan permukaan tanah, perusahaan seperti APRIL mulai menerapkan metode pengelolaan baru dengan menjaga tinggi muka air tanah pada musim hujan sekitar 40 cm di bawah permukaan. Ketentuan 40 cm ini juga diatur dalam undang-undang perlindungan gambut, meski perusahaan perkebunan telah lama menyatakan keberatan terhadap aturan tersebut.
Meski demikian, para penulis memperkirakan bahwa menjaga muka air tanah lebih tinggi hanya mampu menekan laju penurunan permukaan tanah sekitar 20%, sehingga turun menjadi 3,5 cm per tahun.
Menurut para penulis, penerapan pengelolaan air yang lebih efektif memang bisa memperpanjang masa produktif suatu kawasan, namun biasanya tidak mencapai 25 tahun. Selain itu, dalam jangka waktu 150 tahun, seluruh area perkebunan tetap akan menghadapi persoalan drainase dan banjir, baik pada skenario penurunan tanah dengan pola bisnis biasa maupun dengan penerapan praktik pengelolaan terbaik.
Para penulis menyimpulkan bahwa kehilangan gambut di lahan gambut tropis yang dimanfaatkan untuk pertanian hampir pasti tetap besar, bahkan dalam skenario hipotetis ketika muka air dinaikkan hingga mendekati permukaan tanah.
Melalui surat terbuka kepada APRIL terkait laporan Deltares, Wetlands International mendesak perusahaan pulp dan kertas ini untuk secara bertahap menghentikan perkebunan berbasis drainase di semenanjung. Langkah ini diharapkan mencakup pemulihan kondisi hidrologi pada area konsesi gambut yang kini dikeringkan, serta identifikasi, uji coba dan pengembangan skala besar penggunaan tanaman alternatif yang tidak membutuhkan sistem drainase.
Jawaban APRIL
Lucita Jasmin, selaku Direktur Urusan Eksternal APRIL, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang bersifat spesifik. Namun, melalui email ia menyampaikan bahwa laporan Wetlands International telah memberikan perspektif yang bermanfaat, yang tidak hanya memperluas diskusi ilmiah tetapi juga memperkaya perdebatan kebijakan terkait isu tersebut.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa APRIL tidak sependapat dengan hasil laporan tersebut dan menegaskan bahwa perusahaan telah melakukan kajian independen yang memberikan kesimpulan berbeda terkait aspek keberlanjutan operasinya.
Jasmin menuliskan bahwa APRIL telah menyampaikan perspektifnya kepada Komite Penasihat Pemangku Kepentingan serta Kelompok Kerja Pakar Gambut Independen yang baru dibentuk. Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut bersumber dari data nyata hasil pemantauan dan pengumpulan lapangan selama hampir 15 tahun, bukan sekadar asumsi, serta menggunakan metodologi pemodelan yang sama dengan yang diterapkan oleh Wetlands International.
