Militer menyatakan pada Minggu bahwa mereka memperkirakan hingga 8.000 personel akan siap pada akhir Juni untuk kemungkinan pengerahan ke Gaza. Misi tersebut bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan dan menjaga perdamaian serta menjadi komitmen awal terhadap rencana rekonstruksi pasca-perang Presiden Donald Trump.
Brigjen Donny Pramono, juru bicara militer, mengatakan TNI telah menyusun struktur pasukan dan jadwal pergerakan ke Gaza. Namun pemerintah belum menentukan waktu pengerahan.
Donny mengatakan mereka siap bertugas di mana saja. Setelah pemerintah memberi persetujuan resmi, militer akan segera memberangkatkan pasukan.
Donny menyatakan militer telah menyiapkan brigade gabungan beranggotakan 8.000 personel, sesuai keputusan rapat 12 Februari untuk misi ini.
Menurut jadwal, pasukan akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengurusan dokumen sepanjang Februari. Militer akan meninjau kesiapan pada akhir bulan. Sekitar 1.000 personel akan berangkat sebagai tim pendahulu pada April, dan sisanya berangkat pada Juni.
Keputusan Politik
Donny menegaskan kesiapan tidak otomatis berarti pasukan akan diberangkatkan; pengerahan tetap memerlukan keputusan politik dan bergantung pada mekanisme internasional.
Kementerian Luar Negeri berulang kali menegaskan peran di Gaza hanya bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, layanan medis dan rekonstruksi; pasukan tidak akan terlibat operasi tempur atau tindakan yang dapat memicu konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata.
Indonesia akan menjadi negara pertama yang resmi mengerahkan pasukan ke misi keamanan di bawah inisiatif Dewan Perdamaian Trump untuk Gaza, di mana gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas berlaku sejak 10 Oktober setelah dua tahun perang yang menghancurkan.
Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, tak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan lama mendukung solusi dua negara; negara ini aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pendanaan sebuah rumah sakit.
Para pejabat membela keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian, mengatakan ini penting untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dari dalam karena Israel hadir sementara Palestina tak terwakili.
Negara ini berpengalaman dalam operasi penjaga perdamaian dan termasuk salah satu dari 10 penyumbang terbesar misi PBB, termasuk di Lebanon.
