Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill mendesak pemerintah Indonesia menepati janji SBY. Janji itu terkait pengurangan pasukan di Papua Barat. Ia menekankan pentingnya langkah tersebut demi stabilitas dan hak rakyat Papua.
O’Neill mengatakan kepada program Pacific Beat di Radio Australia bahwa SBY membahas niat itu dengannya. Pembicaraan terjadi saat pertemuan bilateral pada kunjungan kenegaraan Perdana Menteri PNG ke Indonesia.
Ia berharap Joko Widodo menepati janji yang pendahulunya buat.
O’Neill ingin menempuh pendekatan diplomatik untuk membahas masa depan Papua Barat. Wilayah barat Pulau Nugini itu mayoritas penduduknya Melanesia dan beragama Kristen. Ia menekankan dialog dan solusi damai demi kesejahteraan rakyat setempat.
Ia mengatakan pertemuan dengan SBY tidak membahas rincian spesifik tentang berapa banyak pasukan yang akan ditarik.
O’Neill menyatakan ia akan menempuh jalur diplomasi untuk menangani masa depan Papua Barat, wilayah barat Pulau Nugini yang mayoritas penduduknya Melanesia dan beragama Kristen.
Ia menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang sangat baik dan berkomitmen untuk terus memeliharanya.
Membiarkan Penyalahgunaan
“Namun ini tidak berarti kami akan membiarkan penyalahgunaan yang terjadi tanpa tindakan.”
“Saya percaya pemerintah, sebagai anggota komunitas internasional, akan bertindak benar karena mereka telah berkomitmen kepada kami.”
Dr. Richard Chauvel dari Asia Institute Universitas Melbourne menyatakan ia belum pernah mendengar seorang pemimpin PNG berbicara sekeras ini tentang provinsi tersebut.
Dr. Richard Chauvel mengatakan bahwa keterusterangan O’Neill yang menuntut agar pemerintahan Joko Widodo bertanggung jawab menunaikan komitmen Susilo Bambang Yudhoyono tergolong luar biasa.
“Menurut saya, cara ia menyebut warga Papua Barat sebagai rakyat kita dan penduduk di seberang perbatasan sebagai sesama warga Papua menandai perubahan yang sangat signifikan dibanding pernyataan para pendahulunya.”
Pakar Papua Barat itu menilai pernyataan O’Neill berpotensi mempermalukan pemerintah.
Ia menambahkan bahwa ia berhati-hati mengaitkan pernyataannya dengan pelaksanaan otonomi yang lebih efektif bagi Papua Barat serta tanggung jawab negara sebagai anggota komunitas internasional.
Namun, Chauvel menyebut bahwa versi Indonesia tentang pertemuan O’Neill jauh berbeda.
