Menurut penilaian terbaru UNCTAD, ekonomi digital tumbuh dengan cepat. Namun, pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar lembaga. UMKM perlu mengadopsi teknologi digital secara lebih luas agar ikut berpartisipasi dalam transformasi ini. Pemerintah harus menyederhanakan dan mempermudah proses pendaftaran usaha. Langkah-langkah itu penting agar pertumbuhan menjadi daya saing global yang berkelanjutan.
UNCTAD meluncurkan Laporan Kesiapan Perdagangan Elektronik bulan lalu. Ini merupakan studi pertama UNCTAD di negara G20. Laporan menyajikan tinjauan menyeluruh atas ekosistem perdagangan elektronik dan digital. Waktu peluncuran sangat krusial bagi lintasan pertumbuhan negara. Laporan juga mengajukan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah.
Pedro Manuel Moreno, Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD, mengatakan pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat. Pertumbuhan itu membawa peluang besar sekaligus tanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan. Perdagangan digital harus mendorong pertumbuhan berkelanjutan, memperluas inklusi sosial, dan melindungi lingkungan.
Kemajuan Besar, Kesenjangan Masih Ada
Beberapa faktor mendorong pencapaian negara ini. Akses broadband dan konektivitas seluler semakin meluas. Pembayaran digital melonjak setelah peluncuran cepat sistem pembayaran nasional berbasis kode QR. Sistem itu kini melayani lebih dari 30 juta pedagang. Padahal pada 2020 hanya tujuh juta UMKM terlibat dalam ekonomi digital.
Beberapa daerah telah mencapai kemajuan, namun capaian itu ternyata tidak merata.
Laporan ini menemukan kesenjangan berkelanjutan antara wilayah tengah dan pulau-pulau terpencil, karena penduduk di sana masih sulit memperoleh akses internet andal dan terjangkau. Mandat kelembagaan antar kementerian sering tumpang tindih sehingga mempersulit perumusan kebijakan. Selain itu, meski inklusi keuangan bagi usaha kecil hampir mencapai 89%, banyak pemegang rekening yang jarang atau tidak aktif menggunakannya.
UMKM: Peluang dan Tantangan
Devi Ariyani menyatakan bahwa pasar online, media sosial dan pembayaran digital berdampak besar pada UMKM; dari sisi perluasan pasar, mereka bisa memperbesar basis pelanggan dan menjangkau konsumen di luar batas geografis.
Platform digital juga mengubah tata kelola internal bisnis. Menurutnya, kehadiran marketplace mendorong pelaku usaha beralih dari pencatatan manual ke pencatatan elektronik sehingga transaksi kini tersimpan dalam sistem.
Namun, sejumlah hambatan besar masih tetap ada.
Menurut Konsultan Nasional UNCTAD Dandy Rafitrandi, salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan digital; banyak pelaku usaha masih belum menguasai kemampuan digital dasar maupun menengah.
Ia juga menyoroti pelatihan dan dukungan yang terpecah-pecah, mencatat bahwa program yang ada seringkali kurang disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha perempuan dan usaha di wilayah pedesaan.
Untuk usaha mikro, ketertinggalan ini bersifat lebih mendasar. Devi menyebut literasi bisnis, keuangan dan digitalnya masih rendah; usaha-usaha ini membutuhkan pelatihan intensif dan pendampingan agar bisa beroperasi efektif serta bersaing di pasar digital.
Perusahaan menengah menghadapi tantangan berbeda; menurut Devi, mereka memerlukan dua hal untuk tumbuh: akses ke pasar internasional dan akses ke pembiayaan. Ekspor menuntut pemenuhan standar kepatuhan dan penyesuaian terhadap regulasi baru, yang seringkali membutuhkan pendampingan tambahan dan dukungan finansial.
Prioritas untuk Tindakan
Penilaian ini mengajukan rangkaian rekomendasi kebijakan yang komprehensif; Martine Julsaint Kidane, Petugas Urusan Ekonomi UNCTAD, menyoroti beberapa prioritas.
Permudah dan jelaskan mandat kelembagaan. Mengurangi tumpang tindih antar kementerian serta membangun kerangka regulasi yang konsisten akan membuat kebijakan digital lebih efisien dan lebih dapat diprediksi.
Dia juga mendesak percepatan digitalisasi UMKM tradisional. “Fasilitasi adopsi teknologi seperti perangkat lunak berbasis cloud, sistem ERP dan IoT melalui program penyuluhan dan pemberian voucher,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa langkah ini sangat penting bagi UMKM di sektor manufaktur, pertanian dan ritel.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong formalisasi usaha daring dengan mempermudah proses pendaftaran dan perpajakan serta memberikan insentif bagi UMKM yang baru terdaftar.
Menurutnya, langkah-langkah ini akan membantu membangun ekosistem kondusif yang diperlukan pemerintah untuk mewujudkan perdagangan digital yang berkelanjutan.
Komitmen terhadap Pertumbuhan Inklusif
Pemerintah berjanji akan memanfaatkan hasil penilaian ini sebagai instrumen strategis untuk tahap berikutnya dalam proses transformasi digital.
Menurut Ditya Agung Nurdianto, Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri, hasil penilaian ini akan menjadi panduan bagi pemerintah dalam memperkuat ekosistem e‑commerce dan perdagangan digital serta menyelaraskan kebijakan, sehingga pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih adil, lebih aman dan lebih tangguh.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk memajukan ekonomi digital yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tahan banting dengan menjalin kolaborasi erat dan tindakan terkoordinasi bersama UNCTAD dan pihak terkait di tingkat nasional.
Penilaian ini disusun melalui rangkaian konsultasi luas yang melibatkan instansi pemerintah, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan.
Moreno mengajak seluruh mitra memanfaatkan temuan penilaian ini sebagai panggilan untuk tindakan yang terkoordinasi. Ia menambahkan bahwa UNCTAD siap mendampingi pemerintah melalui kegiatan tindak lanjut, dialog kebijakan, peningkatan kapasitas dan pembentukan kemitraan.
