Wawancara mengenai perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) ketiga yang berfokus pada kesetaraan gender.
Nani Zulminarni, aktivis pemberdayaan perempuan, menyampaikan perspektifnya tentang isu kesetaraan gender dan dinamika gerakan perempuan. Ia juga membahas transformasi peran perempuan dalam masyarakat serta tantangan dan peluang yang muncul.
Dapatkah Anda berbagi sedikit informasi mengenai latar belakang Anda serta aktivitas yang Anda lakukan bersama PEKKA?
Saya menjabat pimpinan organisasi nonpemerintah PEKKA, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Organisasi ini fokus memperkuat peran perempuan kepala keluarga. PEKKA berdiri sejak 2002 dan berawal dari Proyek Janda inisiatif Komnas Perempuan. Proyek itu merekam kondisi hidup janda di daerah konflik. Saat ini kami bermitra dengan sekitar 1.300 kelompok perempuan di 19 provinsi. Tujuan kami mendorong mereka menjadi warga negara aktif dan berdaya sosial.
Apa alasan di balik fokus PEKKA terhadap keluarga yang dipimpin oleh perempuan?
Data pemerintah menunjukkan keluarga yang perempuan pimpin sekitar 14 persen atau sembilan juta rumah tangga. Namun temuan penelitian kami justru menunjukkan satu dari empat keluarga perempuan pimpin. Kelompok keluarga ini umumnya termasuk paling miskin; 60 persen berada di dua kuintil terbawah. Dari kelompok tersebut, 46 persen perempuan usia 20–60 tahun tidak bisa baca tulis. Mereka menanggung tanggung jawab atas dua hingga tujuh anggota keluarga.
Hasil perbandingan temuan kami dengan data resmi mengungkap pemerintah belum sepenuhnya mengidentifikasi peningkatan keluarga perempuan kepala rumah tangga. Hasil penelitian kami mengungkapkan bahwa sebagian besar perempuan dalam kelompok ini bekerja di sektor informal sebagai petani tanpa lahan, dengan penghasilan harian yang sangat rendah, sekitar Rp10.000. Sekitar sepertiga darinya tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan maupun program bantuan sosial dari pemerintah. Kami juga memperkirakan bahwa berbagai inisiatif penanggulangan kemiskinan yang ada belum menyentuh kelompok perempuan ini. Singkatnya, keberadaannya masih belum tampak di mata kebijakan publik.
Belum Tampak
Bisakah Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan belum tampak?
Petugas sensus sering tidak mengidentifikasi perempuan sebagai kepala keluarga karena masyarakat secara sosial dan politik belum mengakui mereka. Saat sensus menanyakan kepala keluarga, responden cenderung menyebut nama laki-laki, meskipun laki-laki itu mungkin tidak hadir. Budaya masih memandang laki-laki sebagai pemimpin keluarga, padahal banyak perempuan menjalankan tanggung jawab utama rumah tangga. Karena status mereka tidak terlihat, perempuan kesulitan mengakses layanan publik dan tidak mendapat manfaat program pengentasan kemiskinan. Misalnya, mereka tidak memiliki kartu keluarga, pernikahan mereka mungkin belum tercatat, dan anak-anak sering tidak memiliki akta kelahiran sehingga tidak pemerintah akui secara hukum.
Karena itu, PEKKA menjadikan pendekatan pemberdayaan hukum sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi perempuan, agar lebih aktif dalam bidang ekonomi, sosial dan politik di masyarakat. Sebagai ilustrasi, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa hanya laki-laki atau suami yang berhak menjadi kepala keluarga. Kami mengubah penafsiran beberapa regulasi, termasuk undang-undang, agar definisi kepala keluarga mencakup perempuan dan membuka akses dukungan bagi mereka.
Kami menemukan banyak perempuan tidak memiliki akses informasi penting dan sulit menjangkau sistem yang ada. Karena itu, kami memfokuskan kegiatan pada pendampingan perempuan akar rumput untuk melakukan advokasi memperoleh layanan sosial dari pemerintah. Kami mendorong sistem peradilan agar menjangkau wilayah pedesaan. Kami juga mengadvokasi isu hukum keluarga seperti pernikahan dan perceraian serta meneliti hambatan perempuan mengakses pengadilan keluarga.
Perbedaan Kondisi
Laporan utama Anda yang berjudul “10 Tahun Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)” menyoroti berbagai perubahan dalam peran perempuan. Apakah terdapat perbedaan kondisi atau dinamika antar wilayah?
Secara umum kami tidak menemukan perbedaan mencolok antara wilayah timur dan barat dalam tantangan yang perempuan hadapi. Mereka sering mengalami stigma, diskriminasi, dan tersisih dari sistem, sementara masyarakat memandang mereka dengan rasa iba. Meskipun diskriminasi terjadi, kondisi sosial dan politik di tiap daerah sangat beragam. PEKKA beroperasi di 34 provinsi, dari Aceh hingga Maluku Utara. Di Aceh konflik membuat banyak laki-laki meninggalkan rumah sehingga perempuan kepala keluarga mengambil alih peran utama. Di wilayah timur keterbatasan sumber daya seperti lahan menyulitkan perempuan memperoleh pekerjaan layak. Sebaliknya di Jawa dan Sumatra perempuan masih memiliki peluang bekerja sebagai buruh tani di sawah.
Upaya Pemerintah
Sejauh mana Anda melihat upaya pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) ke-3, yaitu mempromosikan kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan serta anak perempuan?
Saya melihat kemajuan di beberapa aspek, tetapi kami masih tertinggal di aspek lain. Pemerintah memberlakukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif. Namun desentralisasi menciptakan tantangan karena perempuan masih menghadapi diskriminasi di tingkat lokal. Kelompok fundamentalis mendorong aturan diskriminatif atas nama agama, yang saya nilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Penafsiran konservatif masyarakat terhadap teks keagamaan memperkuat diskriminasi dan menempatkan perempuan pada posisi sosial yang lebih rendah.
Kesempatan pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan secara umum telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya di tingkat nasional serta di kawasan perkotaan dan kota-kota besar. Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam hal akses layanan bagi perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Ketersediaan layanan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan posisi perempuan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam tiga tahun terakhir, angka kematian ibu justru mengalami peningkatan, bukan penurunan. Oleh karena itu, secara keseluruhan, perkembangan yang terjadi bersifat campuran—terdapat kemajuan di beberapa aspek, namun juga terdapat kemunduran di aspek lainnya.
Menurut Anda, apa hambatan paling signifikan bagi perjuangan perempuan di masa depan, dan langkah apa yang harus perempuan ambil untuk mengatasinya?
Kelompok fundamentalis menentang upaya kami dengan menafsirkan peran perempuan secara merendahkan dan membatasi. Ironisnya, sebagian kelompok itu berada dalam gerakan perempuan sendiri, sehingga setiap kali kami mengangkat isu kesetaraan, kami harus berhadapan dengan pandangan bertentangan dari sesama perempuan. Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, kita harus mendorong sebanyak mungkin perempuan menduduki posisi strategis untuk menantang dan menghapus nilai-nilai penghambat. Gerakan perempuan perlu memperkuat kapasitas diri agar mampu melawan kekuatan tak terlihat yang mengekang.
Indikator SDG
Kita kerap menaruh harapan besar pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sambil mengambil pelajaran dari pengalaman pelaksanaan MDG sebelumnya. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya SDG merumuskan indikator yang mencerminkan kondisi perempuan dalam konteks kemiskinan?
Baik MDG maupun SDG, yang menjadi kegelisahan saya adalah kenyataan bahwa keduanya hanya bersifat sebagai kerangka kerja. Saat kami berdialog dengan masyarakat di tingkat lokal, banyak darinya bahkan tidak mengenal istilah tersebut. Mereka juga mempertanyakan mengapa kerangka kerja global ini tidak dijalankan secara efektif. Karena itu, organisasi masyarakat sipil berinisiatif menyusun laporan alternatif berdasarkan pengalaman langsung kami di lapangan, sebab kami tidak menemukan keterkaitan yang jelas antara kondisi nyata di lapangan dan kebijakan yang ditetapkan di tingkat nasional.
Dalam upaya mengurangi kemiskinan di masa mendatang, perubahan kondisi hidup perempuan serta keluarga yang dipimpin oleh perempuan menjadi faktor utama. Sebagian besar darinya masih berada di bawah garis kemiskinan. Data menunjukkan bahwa 60% keluarga yang dikepalai perempuan mengalami kondisi tersebut. Namun, kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi perempuan. Untuk benar-benar membebaskan perempuan dari jerat kemiskinan, berbagai persoalan struktural yang lebih mendalam perlu diatasi.
Ketidaksetaraan gender tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan yang terlihat secara langsung, tetapi juga oleh kekuatan tersembunyi yang menghambat perempuan untuk keluar dari kemiskinan. Contohnya, perempuan sering kali ditolak untuk mengambil peran kepemimpinan atau tampil di ruang publik, terutama oleh kelompok konservatif. Padahal, kontribusi perempuan di sektor informal sangat besar terhadap pembangunan ekonomi, namun sistem yang ada belum memberikan pengakuan atau penghargaan yang layak. Oleh karena itu, SDG seharusnya mencakup berbagai persoalan ini, bukan sekadar menitikberatkan pada peningkatan pendapatan atau akses modal bagi perempuan. Ide, aspirasi dan pengalaman perempuan sering kali diabaikan, dan belum tersedia mekanisme yang memungkinkan dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya dan kebijakan. Untuk itu, diperlukan perubahan sistemik yang menyeluruh.
