Penolakan Indonesia terhadap Drone AS Picu Ketegangan

membeli drone buatan AS

Pemerintah menolak permintaan Amerika Serikat agar membeli drone buatan AS dalam perundingan perdagangan.

Laporan Rabu menyebut pemerintah menyetujui banyak tuntutan AS dalam pembicaraan perdagangan. Termasuk rencana mengimpor bahan bakar dari AS sebagai pengganti pasokan dari Singapura.

Namun, pemerintah menolak ketentuan yang pihak lain menilai bertentangan dengan konstitusi. Termasuk permintaan pembelian drone AS untuk memantau Laut China Selatan, menurut laporan.

Indonesia dan AS hampir menyelesaikan negosiasi tarif, di mana AS akan menurunkan tarif impor dari 32% menjadi 19%.

Pemerintah mencatat surplus perdagangan sebesar $18 miliar dengan AS pada 2024. Amerika Serikat meminta pemerintah memberikan konsesi sebagai imbalan atas penurunan tarif untuk menyeimbangkan perdagangan.

Pemerintah menyetujui permintaan AS untuk melonggarkan pembatasan impor mobil Amerika. Mereka juga sepakat menghapus hambatan non-tarif, termasuk persyaratan kandungan lokal. Kebijakan itu berlaku untuk produk AS di tiga sektor: TIK, peralatan medis, dan peralatan pusat data, kata dua pejabat.

Konsesi ini tergolong besar. Raksasa teknologi AS Apple memimpin pasar ponsel berdasarkan pendapatan, dengan impor iPhone sekitar $2 miliar per tahun menurut data pemerintah. Penjualan peralatan medis AS, seperti MRI dan CT scanner dari GE HealthCare, mencapai sekitar $100 juta per tahun. Perusahaan AS seperti Hewlett‑Packard, Dell Technologies, dan IBM mendominasi pasar peralatan pusat data.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan impor bahan bakar dari AS sekaligus mengurangi ketergantungan pada Singapura. Saat ini lebih dari separuh impor bahan bakar berasal dari Singapura—yang memurnikan minyak mentah dari Timur Tengah, Australia dan Malaysia—sedangkan kontribusi AS terhadap impor bahan bakar pada 2024 kurang dari 0,1%.

Seorang pejabat menyatakan Indonesia akan menerima mobil buatan AS yang memenuhi standar keselamatan dan emisi AS, tanpa wajib menjalani uji keselamatan dan emisi dari otoritas transportasi.

Pemerintah juga sepakat mendukung industri kendaraan listrik AS dengan memasok bahan baku perantara kepada perusahaan-perusahaan AS pembuat sel baterai, misalnya senyawa prekursor nikel.

Isu-isu non Perdagangan

AS juga mengangkat isu-isu di luar ranah perdagangan dalam pembicaraan tersebut.

AS meminta pemerintah berkomitmen menyelaraskan kebijakan Laut China Selatan untuk melindungi hak kedaulatan dan yurisdiksi nasional, memastikan kesesuaian dengan hukum internasional, serta meningkatkan kesadaran maritim dan kerja sama regional.

Kedua sumber menyebutkan pemerintah menyampaikan kepada AS bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan terkait Laut China Selatan maupun permintaan pembelian drone buatan AS.

Pemerintah menegaskan tuntutan ini tidak berkaitan dengan tujuan negosiasi tarif, yaitu menyeimbangkan perdagangan kedua negara, tambahnya.

AS meminta pemerintah mengajaknya berkonsultasi sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital dengan pihak ketiga yang berpotensi merugikan kepentingan AS, tetapi pemerintah menolak.

Seorang sumber menyatakan bahwa dalam ranah ekonomi digital, pemerintah menegaskan perlunya saling menghormati kedaulatan masing‑masing negara.

Sumber itu menambahkan bahwa langkah tersebut akan membatasi kerja sama luar negeri dan bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Jadwal Penandatanganan

Pada 22 Januari, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump tampil bersama di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Keputusan itu bertepatan dengan dukungan pemerintah terhadap Dewan Perdamaian inisiatif Trump, yang oleh para analis dipandang sebagai langkah geopolitik untuk mempercepat kemajuan kesepakatan perdagangan.

Saat peluncuran Dewan Perdamaian di Davos, Trump berjabat tangan dengan Prabowo dan tampak ceria sambil menepuk punggungnya.

Analis hubungan internasional Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran mengatakan Prabowo Subianto tampak memiliki naluri politik yang tajam; bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah cerdas untuk menggalang dukungan menghadapi tekanan AS dalam negosiasi tarif.

Putaran pembicaraan berikutnya dijadwalkan pada Februari, dan rencana awal Prabowo mencakup penerbangan dari Davos ke Washington untuk menandatangani perjanjian ini.

Rencana ini batal, sehingga Prabowo kembali ke Indonesia pada 24 Januari. Semula dijadwalkan tim negosiasi kedua negara menyelesaikan penyusunan rancangan undang‑undang perjanjian tarif pada 19 Januari.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *