Global Forest Watch dari World Resources Institute merilis data baru minggu ini yang menunjukkan penurunan signifikan deforestasi Indonesia 2013. Analisis citra satelit University of Maryland menunjukkan Indonesia kehilangan lebih dari satu juta hektare tutupan pohon, setengah dari tahun sebelumnya.
Meskipun masih besar, penurunan ini positif bagi lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca. Perbaikan ini juga menguntungkan jutaan warga yang bergantung pada produk dan layanan ekosistem hutan.
Para peneliti belum dapat memastikan penyebab penurunan tersebut, sehingga saat ini hanya menjadi bahan spekulasi. Sebuah makalah kebijakan terbaru dari CGD menyoroti kemungkinan tren positif 2013 berlanjut dalam jangka panjang. Dokumen itu menekankan perlunya tindakan cepat pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menginstitusikan kebijakan anti-deforestasi sebelumnya.
Pada November 2014, Presiden CGD Nancy Birdsall dan peneliti senior Bill Savedoff berkunjung ke Indonesia. Mereka menilai dampak perjanjian pembayaran berbasis kinerja antara Norwegia dan pemerintah untuk mengurangi emisi dari deforestasi.
Pada 2010, Norwegia berkomitmen memberi dana hingga $1 miliar sebagai kompensasi atas pengurangan deforestasi. Tahap awal perjanjian mengharuskan pembentukan lembaga baru yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan moratorium izin kehutanan. Meskipun pelaksanaannya lebih lambat dari perkiraan, pada akhir 2013 pemerintah merealisasikan komitmen dan langkah penting lainnya.
Selain aspek finansial, perjanjian itu meningkatkan perhatian publik dan memperkuat dukungan kelompok domestik untuk reformasi kehutanan. Dukungan mencakup pengakuan hak masyarakat adat dan upaya pemberantasan korupsi. Namun tingkat deforestasi tetap tinggi dan meningkat sepanjang 2012, sehingga Norwegia tidak memberikan pembayaran kinerja.
World Resources Institute memperkirakan beberapa faktor mempengaruhi penurunan tutupan pohon. Pertama, moratorium penerbitan izin baru untuk alih fungsi hutan memainkan peran penting. Kedua, penurunan tajam harga komoditas pertanian, terutama minyak sawit, mengurangi tekanan deforestasi. Ketiga, komitmen perusahaan terhadap praktik tanpa deforestasi turut membantu. Keempat, penebangan sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar hutan yang mudah terjangkau.
Perjanjian Norwegia
Pemerintah hanya menerapkan moratorium terkait perjanjian Norwegia sebagai kebijakan resmi di antara semua faktor. Jonah Busch memperkirakan moratorium menurunkan deforestasi sekitar 3,5% dan tidak melebihi 10% selama satu dekade. Cakupan moratorium yang terbatas menyebabkan efek kecil itu; moratorium tidak mencakup hutan yang sudah mengalami penebangan atau wilayah berizin. Bahkan jika moratorium memberi dampak tidak langsung signifikan terhadap pengurangan pembukaan hutan, kemungkinan besar efek itu tercermin dalam data 2012.
Berbeda dengan Brasil, negara itu mengadopsi kebijakan konsisten yang menekan deforestasi secara signifikan selama sepuluh tahun. Penurunan deforestasi 2013 tampaknya tidak terkait langsung dengan intervensi kebijakan pemerintah.
Tidak Diketahui Pasti
Sulitnya atribusi membuat penjelasan lengkap tentang penurunan 2013 kemungkinan besar tak akan pernah kita ketahui pasti. Namun, terdapat dugaan bahwa sejumlah faktor berikut ini mungkin turut berperan dalam tren tersebut:
- Pada bulan Februari 2013, perusahaan pulp dan kertas terbesar, APP, merespons tekanan dari kelompok aktivis dengan menyatakan penghentian operasi buldoser di kawasan hutan dan komitmen untuk tidak lagi mengambil serat dari hutan alam. Analisis terkini menunjukkan bahwa industri pulp dan kertas merupakan kontributor utama terhadap deforestasi di area konsesi yang telah memperoleh izin
- Pada Maret 2013, Dana Pensiun Norwegia (NBIM) menyatakan dalam Laporan Tahunan 2012 bahwa mereka menarik investasi dari 23 perusahaan kelapa sawit yang berpraktik tidak berkelanjutan. Langkah itu menunjukkan bahwa investor global mulai memperhatikan isu keberlanjutan dan pelaku industri merespons perhatian tersebut
- Pada Juni 2013, kebakaran hutan menyebabkan kabut asap menyelimuti Singapura. Data citra satelit—termasuk peta dari WRI—menyoroti keterlibatan perusahaan komoditas dalam insiden tersebut, sehingga menarik perhatian aktivis dan pemerintah setempat. Wilmar International, perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar yang berbasis di Singapura, menghadapi tekanan publik dan menyatakan akan menghentikan kerja sama dengan pemasok yang terbukti melakukan pembakaran ilegal. Pada bulan Desember 2013, Wilmar mengumumkan komitmen penting untuk menghapus praktik deforestasi dari seluruh rantai pasokannya, yang kemudian mendorong munculnya komitmen serupa dari berbagai pihak sepanjang tahun 2014
Peran Krusial
Jika pembatasan sukarela sektor swasta dan harga komoditas rendah memang menyebabkan penurunan 2013, pemerintah harus berperan aktif menjaga kelangsungan pencapaian itu. Perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan komitmen terhadap rantai pasokan bebas deforestasi—termasuk yang tergabung dalam Ikrar Minyak Sawit pada bulan September 2014—memerlukan dukungan kebijakan yang bersifat melengkapi, guna memastikan keberhasilan jangka panjang, khususnya saat harga komoditas kembali meningkat.
Pencapaian kerja sama dengan Norwegia menunjukkan hasil nyata, tetapi keberhasilan itu bertumpu pada keputusan presiden yang rentan sehingga kelangsungannya bergantung pada komitmen pemerintahan baru yang mulai menjabat saat kunjungan November 2014. Pemerintah melebur lembaga setingkat kementerian yang terbentuk pada 2013 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Januari 2015, namun kepemimpinan serta arah kebijakan ke depan masih belum jelas.
Sikap Puas
Meskipun penurunan laju pembukaan hutan pada tahun 2013 merupakan perkembangan yang positif, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk bersikap puas. Pemerintahan Jokowi memiliki berbagai opsi strategis untuk memastikan bahwa penurunan tersebut menjadi awal dari tren berkelanjutan, bukan sekadar kejadian yang bersifat sementara. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:
- Lakukan pembaruan terhadap kebijakan moratorium yang dijadwalkan berakhir pada bulan Mei 2015, serta evaluasi kemungkinan untuk memperluas ruang lingkup penerapannya
- Tinjau ulang kebijakan yang berlaku saat ini, di mana perusahaan menghadapi risiko pencabutan izin atas kawasan hutan apabila tidak berhasil melakukan pengembangan sesuai ketentuan
- Mengintegrasikan secara resmi proses Satu Peta yang bertujuan untuk menyatukan serta membuka akses publik terhadap data terkait hutan, konsesi, wilayah adat dan informasi spasial lainnya lintas sektor
- Berikan dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak kejahatan yang berkaitan dengan sektor kehutanan, serta perluas cakupan audit yang telah diumumkan pada Januari 2015 terhadap pemegang izin usaha kelapa sawit yang melakukan pembukaan lahan di kawasan gambut
- Evaluasi ulang kebijakan biofuel yang berpotensi menambah tekanan terhadap kawasan hutan
- Laksanakan uji coba skema pembayaran domestik berbasis kinerja, sejalan dengan langkah India yang baru-baru ini menyatakan rencana untuk menjadikan tutupan hutan sebagai salah satu indikator dalam pembagian pendapatan antar negara bagian
Harapannya, pemerintahan yang baru mampu mengarahkan penurunan deforestasi pada tahun 2013 menjadi pencapaian yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, diharapkan komunitas internasional turut memberikan dukungan yang sepadan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan tersebut.
