Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaan menyediakan tempat perlindungan bagi 7.000 pengungsi dan migran terdampar di laut. Pihak berwenang menilai kapal-kapal itu tidak layak, sehingga pengungsi membutuhkan evakuasi dan perawatan segera. Kedua negara menegaskan bahwa bantuan bersifat sementara dan jumlah penerima tidak akan melebihi angka tersebut.
Sepanjang bulan ini, lebih dari 3.000 orang telah tiba di wilayah Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia bersama Thailand menolak sejumlah kapal yang mendekati garis pantai mereka. PBB mendesak pihak berwenang menerima kapal-kapal itu meskipun penolakan masih berlangsung.
Pernyataan terbaru menunjukkan adanya pergeseran kebijakan dari Indonesia dan Malaysia yang membuka kemungkinan bagi para migran untuk mendarat. Hal ini sekaligus menekankan bahwa komunitas internasional turut memikul tanggung jawab dalam membantu penanganan krisis tersebut.
Para migran itu adalah warga Muslim Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh. Sebagian melarikan diri dari penindasan dan kemiskinan, sementara lainnya menjadi korban penculikan jaringan perdagangan manusia. Saat ini, menghadapi kondisi memprihatinkan di laut, termasuk ancaman penyakit dan kelaparan.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menegaskan bahwa pihaknya hanya bersedia menerima individu yang masih berada di laut lepas. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Malaysia tidak bisa menampung pengungsi satu per satu. Hal itu berlaku jika terjadi gelombang kedatangan berikutnya.
Kedua negara menyampaikan pernyataan bersama di Kuala Lumpur. Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaan menyediakan opsi pemukiman kembali dan repatriasi bagi para migran. Mereka merencanakan melaksanakan proses itu dalam kurun satu tahun dengan dukungan komunitas internasional.
Aman mengatakan pihak berwenang akan membangun fasilitas penampungan sementara, tetapi fasilitas itu tidak akan berlokasi di Thailand, yang selama ini menjadi titik transit utama bagi migran yang berupaya masuk secara ilegal ke Malaysia untuk mencari pekerjaan.
Pemeriksaan Migran
Pemerintah Thailand menyatakan bahwa otoritas setempat akan melakukan pemeriksaan terhadap para migran yang berada di laut. Pihak berwenang akan mengizinkan migran yang mengalami kondisi kesehatan serius mendarat untuk memperoleh perawatan medis, namun belum memastikan apakah migran lainnya boleh turun ke daratan.
Menteri luar negeri Thailand mengatakan negaranya berencana menyelenggarakan konferensi tingkat regional terkait isu itu di Bangkok minggu depan.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, menegaskan bahwa Thailand tetap memposisikan diri sebagai negara transit. Ia mengatakan tantangan yang Thailand hadapi lebih kompleks daripada negara lain, dan bahwa keputusan menerima lebih banyak migran akan mereka tentukan pada 29 Mei 2015 saat negara dan organisasi berkumpul membahas isu itu.
Hanya beberapa jam sebelum para menteri berkumpul untuk mendiskusikan krisis yang jarang mendapat perhatian dari ASEAN, ratusan pengungsi asal Rohingya dan Bangladesh mendarat di wilayah Provinsi Aceh.
Dewi Fortuna Anwar, penasihat politik wakil presiden, mengatakan pemerintah perlu segera menemukan solusi penempatan migran tanpa menimbulkan dilema moral baru. Ia menambahkan bahwa jika masyarakat mulai memandang Indonesia sebagai tempat persinggahan atau calon utama relokasi, hal itu dapat menimbulkan persoalan baru yang harus diantisipasi pemerintah.
Ia menegaskan bahwa Myanmar memegang peran utama dalam menangani persoalan ini. Menurut pernyataan PBB yang dirilis pekan lalu, pemerintah Myanmar perlu menghentikan tindakan diskriminatif terhadap komunitas muslim Rohingya agar arus migrasi dari kawasan Teluk Benggala menuju Laut Andaman dan Selat Malaka dapat dihentikan.
Mayoritas dari sekitar 1,1 juta warga muslim Rohingya di Myanmar tidak diakui sebagai warga negara dan menjalani kehidupan yang menyerupai sistem segregasi. Sekitar 140.000 orang terpaksa mengungsi setelah terjadi konflik dengan kelompok etnis Buddha Rakhine pada tahun 2012.
Pemerintah di Rangoon menyebut komunitas muslim Rohingya sebagai Bengali—istilah yang ditolak oleh mayoritas Rohingya karena mengandung kesan bahwa adalah pendatang dari Bangladesh, padahal banyak di antaranya telah menetap di Myanmar selama beberapa generasi.
Tanggung Jawab
Dewi menyatakan bahwa memiliki keinginan kuat untuk memberikan bantuan, namun menekankan bahwa tanggung jawab utama bukan berada di tangan Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Myanmar seharusnya bertanggung jawab penuh dalam melindungi seluruh rakyatnya, bukan justru menyebabkan sebagian darinya terpaksa mengungsi.
Pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas perdagangan manusia dan menghentikan migrasi yang tidak sah.
Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup pengawasan oleh angkatan laut dan angkatan udara di wilayah laut Myanmar. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah siap menjalin kerja sama dengan komunitas internasional guna membantu mengurangi penderitaan para korban perdagangan manusia.
