Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkuat desakan kepada negara-negara Asia Tenggara yang enggan mengevakuasi pengungsi dan migran terjebak di laut. Desakan itu muncul menyusul operasi penindakan terhadap jaringan perdagangan manusia.
Dalam pernyataan bersama yang keluar Selasa, sejumlah lembaga PBB menyerukan kepada pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Mereka meminta penghentian kebijakan penolakan terhadap kapal-kapal yang membawa pengungsi dalam kondisi darurat.
Pernyataan itu menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan kapal membawa perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang rentan. Pihak berwenang melarang kapal‑kapal itu berlabuh, sehingga mereka terkatung‑katung di laut tanpa makanan, air, atau layanan medis.
Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia, Malaysia dan Thailand mendapat sorotan internasional karena menolak kedatangan kapal-kapal migran. Pihak berwenang menolak karena khawatir arus pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh akan membebani kapasitas wilayah pesisir mereka.
Dalam sepekan terakhir, sekitar 3.000 orang yang terkenal sebagai manusia perahu telah berhasil tiba di daratan. Sementara itu, ribuan lainnya masih terdampar di laut dengan minim atau tanpa bekal yang memadai.
Para penyelundup menelantarkan sejumlah kapal migran setelah Thailand melancarkan operasi besar-besaran untuk memberantas jaringan perdagangan manusia.
Sebagian besar korban berasal dari komunitas minoritas Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Sebagian di antaranya merupakan pengungsi yang melarikan diri dari tekanan berbasis agama di Myanmar, di mana kehilangan banyak hak dasar. Petugas menduga lainnya adalah migran ekonomi asal Bangladesh, negara tetangga Myanmar.
Dalam sejumlah kasus, pemerintah daerah memberikan bantuan darurat berupa makanan, air, dan layanan medis kepada kapal-kapal migran. Setelah itu, pemerintah mengarahkan kapal-kapal itu kembali ke laut. Petugas menempatkan migran yang berhasil mencapai daratan dengan berenang di fasilitas penahanan.
PBB menyerukan kepada para pemimpin Indonesia, Malaysia dan Thailand agar memastikan proses pendaratan yang aman bagi para migran, dengan menempatkan keselamatan jiwa, perlindungan hak asasi dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prioritas utama.
Dukungan Resmi
Pernyataan pers tersebut mendapat dukungan resmi dari sejumlah pejabat tinggi PBB, termasuk António Guterres selaku Kepala Urusan Pengungsi dan Zeid Ra’ad Al Hussein sebagai Kepala Hak Asasi Manusia.
Menurut perkiraan PBB, sejak tahun 2014 lebih dari 88.000 migran telah melakukan perjalanan laut, dengan sekitar 25.000 di antaranya tiba hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini.
Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 1.000 orang meninggal di laut karena kondisi pelayaran yang berisiko tinggi, dan jumlah korban serupa juga jatuh akibat kekerasan serta penderitaan yang para pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia timbulkan.
“Di wilayah Teluk Benggala, para migran dan pengungsi mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hanya menerima nasi putih sebagai makanan dan menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pelaku melecehkan perempuan secara berat, memisahkan anak-anak dari keluarga mereka dan memperlakukan mereka dengan buruk, serta memukuli laki-laki dan bahkan membuang beberapa ke laut.
Pada hari Selasa, pemerintah menegaskan bahwa penanganan isu ini memerlukan kerja sama internasional dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang melampaui kewajiban yang ditetapkan dalam komitmen globalnya.
Retno menegaskan bahwa migrasi ilegal bukanlah persoalan yang hanya dihadapi oleh satu atau dua negara, melainkan merupakan isu regional yang juga muncul di berbagai wilayah lain, bahkan menjadi tantangan berskala global.
Pada hari Selasa, pemerintah Filipina menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi perahu dan menegaskan tidak akan menolak kapal-kapal yang tiba di wilayahnya. Meski demikian, masih belum pasti apakah kapal-kapal migran yang padat dan tidak layak laut tersebut mampu menempuh perjalanan jauh menuju Filipina.
