Sejak 1970-an, hubungan erat Indonesia dan Singapura berkembang karena kepercayaan timbal balik antara Soeharto dan Lee Kuan Yew.
Sejak tahun 1970-an dan berlangsung hampir tiga dekade, Indonesia dan Singapura menjalin hubungan bilateral yang sangat erat. Kepercayaan kuat antara pemimpin kedua negara turut mempengaruhi keharmonisan hubungan, meski sejarawan menyoroti faktor struktural. Kepercayaan antara Soeharto dan Lee Kuan Yew memainkan peran penting dalam stabilitas hubungan bilateral.
Pada masa pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno, hubungan antara kedua negara sempat mengalami ketegangan.
Perdana Menteri Lee Kuan Yew pertama kali berkunjung secara resmi ke Indonesia pada bulan Agustus 1960 sebagai tamu Presiden Soekarno. Namun, kunjungan tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan karena Soekarno lebih banyak menyampaikan pidato daripada berdiskusi secara mendalam. Dalam pertemuan itu, Soekarno menjelaskan gagasan tentang demokrasi terpimpin, yang sebagian besar merupakan pengulangan dari pernyataan-pernyataan publiknya sebelumnya. Kunjungan ini mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk setelah pengusiran warga Belanda pada 1957. Nasionalisasi perusahaan asing dan kebijakan ekonomi berlandaskan nasionalisme memperparah tekanan ekonomi saat itu.
Setelah pembentukan Malaysia 1963, kebijakan konfrontasi Indonesia menurunkan aktivitas perdagangan dengan Singapura secara drastis. Larangan Indonesia berdagang dengan Malaysia memperparah penurunan perdagangan bilateral. Singapura, sangat bergantung pada peran sebagai jalur perantara regional, mengalami tekanan ekonomi signifikan. Dampak itu sedikit teredam oleh perdagangan barter yang masih berlangsung dengan Kepulauan Riau. Ketegangan meningkat setelah lebih dari lima puluh insiden pengeboman di Singapura oleh infiltrator dari Indonesia.
Kekacauan melanda Indonesia setelah upaya kudeta gagal pada 1 Oktober 1965. Partai Komunis Indonesia bersama sekutu di tubuh militer melakukan kudeta itu. Situasi itu memicu aksi balasan; Jenderal Soeharto memimpin kudeta tandingan. Meski demikian, Soeharto tidak langsung mengambil alih kekuasaan dan baru secara resmi menjabat sebagai presiden pada bulan Maret 1968.
Ancaman Serius
Pengalaman buruk itu membentuk pandangan awal Lee Kuan Yew bahwa Indonesia menjadi ancaman serius bagi Singapura pasca-1965. Pandangan itu menguat ketika beberapa pihak militer mendorong invasi laut Oktober 1968 sebagai respons atas eksekusi dua marinir.
Indonesia merespons dengan lebih tenang. Meskipun berbagai pendekatan diplomatik dan pribadi telah pemerintah lakukan untuk mencegah eksekusi, Singapura tetap melaksanakannya. Keputusan tersebut memicu gelombang protes besar, yang berujung pada penutupan kedutaan besar Singapura.
Hubungan antara Indonesia dan Singapura mengalami peningkatan yang signifikan setelah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Lee Kuan Yew ke Indonesia pada bulan Mei 1973. Dalam pertemuan pribadi dengan Presiden Soeharto, Lee memperoleh keyakinan bahwa Soeharto berkomitmen untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional. Walaupun Soeharto menunjukkan itikad baik terhadap Singapura, Lee tetap menegaskan pentingnya membangun kepercayaan timbal balik sebagai dasar hubungan kedua negara.
Soeharto menyadari Indonesia tidak menuntut wilayah Singapura, dan Lee Kuan Yew membangun kepercayaan dengan menegaskan Singapura bagian sah Asia Tenggara, bukan “China Ketiga”.
Sekian tahun, Lee Kuan Yew semakin memandang Soeharto secara positif. Singapura menilai Soeharto berintegritas karena ia konsisten menepati komitmen. Di awal kepemimpinannya, Soeharto meminta bantuan 10.000 ton beras untuk mengatasi krisis pangan akibat gagal panen. Ia berjanji membalas bantuan itu dengan mengirimkan barang pada waktu yang mereka sepakati.
Meskipun harga beras naik di pasar global, Indonesia memenuhi komitmennya dengan membayar tepat waktu dan mengirim beras berkualitas lebih tinggi. Para pemimpin Singapura menilai Soeharto dapat mereka andalkan karena tindakan itu. Pengalaman serupa sepanjang masa kepemimpinannya terus memperkuat kepercayaan tersebut.
Pada tahun 1978, Australia memperkenalkan kebijakan penerbangan sipil terpadu yang berupaya menghapus Singapura dari jalur penerbangan kangguru antara Inggris dan Australia. Kebijakan ini memutus akses Singapura dan justru menawarkan insentif kepada Indonesia serta negara-negara lain di kawasan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soeharto menyatakan sikap tegas bahwa ASEAN tidak seharusnya tunduk pada strategi semacam ini.
Situasi Serupa
Situasi serupa muncul pada tahun 1990, ketika Singapura mengusulkan penggunaan fasilitasnya bagi pesawat dan kapal militer Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mempertahankan kehadiran AS di Asia Tenggara, menyusul pengembalian pangkalan udara Clark dan pangkalan laut Subic kepada pemerintah Filipina. Dukungan terbuka dari Presiden Soeharto terhadap inisiatif ini membantu meredam kritik yang muncul dari negara-negara di kawasan.
Walaupun Soeharto tidak secara eksplisit menunjukkan dominasinya, tetap menjadi tokoh paling berpengaruh di kawasan ASEAN. Lee Kuan Yew menghargai Soeharto atas sikapnya yang konsisten serta kemampuannya memberi ruang bagi tiap negara anggota ASEAN untuk tumbuh sesuai dengan karakter dan kebijakan masing-masing. Dalam hal ini, Soeharto menerapkan filosofi Jawa, yakni mikul dhuwur, mendhem jero—mengangkat kebaikan orang lain dan menyimpan kesalahannya dengan penuh hormat.
Lee Kuan Yew beberapa kali menegaskan bahwa Soeharto selalu menepati janjinya, meskipun dalam situasi politik yang menantang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Lee memahami keterbatasan Indonesia dalam menerima berbagai usulan dari Singapura. Penolakan Soeharto terhadap proposal pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN menyebabkan gagalnya inisiatif tersebut dalam KTT ASEAN pertama tahun 1976. Namun, dukungan Soeharto di kemudian hari memungkinkan tercapainya kesepakatan dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992 untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dalam kurun waktu 15 tahun.
Soeharto menganggap Lee Kuan Yew sebagai sahabat yang komunikatif, dapat mereka percaya, dan berwibawa. Berkat dukungan serta arahan langsung dari Soeharto kepada jajaran pejabatnya, proses negosiasi berbagai proyek kerja sama seperti Kawasan Industri Batam, Bintan Beach International Resort, Perjanjian Air Riau dan fasilitas latihan tempur udara di Pekanbaru dapat berlangsung dengan mulus.
Saat melakukan kunjungan ke Batam dan Pantai Bintan, Soeharto mencermati bahwa pelaksanaan cepat proyek pembangunan pabrik dan hotel oleh para investor asing mencerminkan integritas dan kredibilitas Singapura. Pengamatan itu membuat Soeharto semakin yakin bahwa Lee Kuan Yew dapat dia percaya dan konsisten menepati komitmen.
Perbedaan Sikap
Meski hubungan umumnya berjalan baik, perbedaan sikap sempat muncul. Usai invasi dan pendudukan Indonesia di Timor Timur pada bulan Desember 1975, Singapura memilih untuk bersikap netral dengan melakukan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, sementara negara-negara ASEAN lainnya mendukung Indonesia dan menolak resolusi yang mengecam tindakan militer tersebut. Sikap berbeda ini memicu ketegangan dalam hubungan antara kedua negara.
Setelah Vietnam menginvasi dan menduduki Kamboja pada Desember 1978, Indonesia mengambil sikap lebih moderat dibanding negara-negara ASEAN lain. Indonesia menilai Vietnam memiliki sejarah perjuangan revolusioner—meraih kemerdekaan lewat jalur bersenjata, bukan negosiasi—dan penilaian itu mendorong sikap moderat tersebut. Selain itu, Indonesia juga merasa waspada terhadap dukungan China terhadap rezim Khmer Merah, dan melihat Vietnam sebagai penghalang strategis terhadap pengaruh China di kawasan. Meski demikian, komitmen Soeharto terhadap solidaritas ASEAN membuat Indonesia tetap mendukung sikap bersama ASEAN secara konsisten—sebuah langkah yang mengejutkan para pengamat yang meragukan keberlangsungan posisi kolektif ASEAN.
Masa paling menantang dalam hubungan antara Lee Kuan Yew dan Soeharto terjadi saat berlangsungnya Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997–1998. Ketika krisis dimulai di Thailand pada bulan Juli 1997, gejolak finansial dengan cepat menyebar ke seluruh kawasan. Walaupun Lee sudah tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri, tetap berupaya memberikan nasihat kepada anak-anak Soeharto, yang saat itu mendapat sorotan tajam karena dianggap mengeksploitasi posisi ayahnya untuk keuntungan pribadi. Tindakannya menuai kritik dari Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah Amerika Serikat serta para investor global.
Perilaku Anak-anak
Lee Kuan Yew mencatat bahwa Soeharto tidak melihat perilaku anak-anaknya sebagai persoalan, karena memposisikan dirinya layaknya seorang sultan yang menganggap hak-hak istimewa bagi keluarganya sebagai hal yang wajar. Selain itu, Soeharto juga mengabaikan saran dari Lee dan sejumlah pemimpin lainnya untuk tidak mengangkat B. J. Habibie sebagai Wakil Presiden pada tahun 1998. Kekhawatiran muncul karena ketertarikan Habibie terhadap proyek-proyek teknologi tinggi yang berbiaya besar dianggap mengganggu stabilitas komunitas keuangan.
Pasca kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menariknya, beberapa hari sebelum pengunduran dirinya, Soeharto menyatakan kesiapannya untuk mundur dengan menggunakan istilah Jawa “lengser keprabon”—yang berarti turun takhta, biasanya dalam konteks pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan Jawa. Ungkapan ini mencerminkan cara pandang khas Jawa yang memengaruhi cara Soeharto memahami dan merespons dinamika kekuasaan, sebuah dimensi budaya yang berusaha dipahami oleh Lee Kuan Yew.
Lee Kuan Yew tetap menjaga hubungan baik dengan Soeharto hingga wafatnya pada tahun 2008. Ia menilai bahwa kemajuan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara selama dekade 1970-an hingga 1990-an banyak dipengaruhi oleh kebijakan Soeharto yang menitikberatkan pada stabilitas dan pembangunan ekonomi, serta kemampuannya menjalin hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga. Setelah memasuki masa pensiun, Soeharto memandang Lee sebagai sahabat sejati yang sangat dihormati, baik oleh dirinya maupun keluarganya.
