Presiden Sudan Omer al-Bashir akan memimpin delegasi negaranya ke KTT Islam luar biasa ke-5 di Indonesia. Pertemuan itu berlangsung pada Sabtu. Laporan resmi menyebutkan rencana kehadiran Bashir dalam acara penting tersebut.
Pada tahun 2009, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mendakwa Bashir atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik Darfur. Sejak saat itu, ia hanya dapat melakukan perjalanan ke negara-negara sahabat karena adanya pembatasan.
Karena Indonesia tidak tergabung sebagai anggota ICC, negara ini tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan Bashir ke pengadilan.
Kantor berita SUNA melaporkan Bashir akan memimpin delegasi Sudan ke KTT Islam. Pertemuan ini membahas perkembangan Palestina dan Yerusalem suci. KTT Islam mengangkat tema Bersatu untuk Mencapai Solusi yang Adil.
Kuasa Usaha Kedutaan Sudan di Indonesia, Tarig Abdallah al-Tom, menyampaikan kepada SUNA tentang KTT tersebut. Pertemuan itu akan mengesahkan dua dokumen penting. Dokumen tersebut mencakup Deklarasi Jakarta dan sebuah resolusi. Resolusi berisi langkah-langkah praktis untuk mendukung perjuangan Palestina.
Ia menjelaskan bahwa sebelum pertemuan presiden negara anggota OKI, para Menteri Luar Negeri akan berkumpul. Mereka bertugas menyiapkan dokumen akhir. Para presiden akan mengesahkan dokumen tersebut dalam pertemuan.
Membatalkan Kunjungan
Pada April lalu, Bashir membatalkan rencana kunjungan ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan Gerakan Non-Blok.
Saat itu, seorang sumber pemerintah yang enggan menyebutkan namanya menyatakan bahwa sejumlah negara menolak izin terbang Bashir menuju Indonesia, sehingga ia membatalkan perjalanannya.
Pembatalan kunjungan itu terjadi dalam situasi yang mirip dengan insiden tahun 2011, ketika Bashir tiba di China sehari terlambat setelah perjalanan penuh drama. Saat itu, pesawatnya ditolak masuk ke wilayah udara dua negara sehingga ia terpaksa kembali dan mengubah jalur penerbangan untuk menghindari risiko penangkapan.
Selain itu, pada tahun 2011, pemimpin Sudan tersebut membatalkan rencana kunjungan ke Malaysia, negara di Asia Tenggara, setelah muncul kontroversi terkait kemungkinan kehadirannya.
Bashir menolak mengakui keberadaan pengadilan internasional itu dan menilai lembaga tersebut sebagai instrumen kolonial yang ditujukan terhadap Sudan dan Afrika.
Pada Juni lalu, Bashir harus meninggalkan Afrika Selatan, tempat ia menghadiri KTT Uni Afrika (AU), setelah pengadilan memutuskan untuk melarangnya keluar dari negara tersebut sambil menunggu sidang terkait kemungkinan penangkapannya.
