Pemerintah merencanakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Filipina pada hari Minggu. Kunjungan itu merupakan kunjungan bilateral perdana ke luar negeri sejak pelantikannya Oktober 2014.
Setelah mengunjungi Malaysia dan Brunei, Presiden akan tiba di Manila pada hari Minggu. Ia akan memenuhi undangan resmi Presiden Filipina Benigno Aquino III dan bertemu dengannya pada hari berikutnya.
Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan kunjungan perkenalan ke negara anggota ASEAN merupakan tradisi. Tradisi itu menunjukkan bahwa kepala negara yang baru menjabat menjunjung semangat kebersamaan kawasan.
Pemerintah menjadwalkan pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Aquino untuk membahas isu strategis kepentingan bersama. Topik pembicaraan meliputi perlindungan pekerja migran, kolaborasi maritim, pertahanan, serta penguatan perdagangan dan investasi. Hal ini tercantum dalam pernyataan resmi.
Pada 2013, Filipina mencatat Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ke-11. Total transaksi perdagangan antara kedua negara mencapai lebih dari $3,6 miliar.
Pada Mei tahun lalu, Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian strategis. Perjanjian itu bertujuan memperjelas batas maritim antara Kepulauan Mindanao dan Provinsi Sulawesi Utara.
Tim Pemantauan Internasional
Indonesia termasuk negara yang mengirim personel militer dan sipil untuk bergabung Tim Pemantauan Internasional yang mengawasi gencatan senjata. MILF menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah pada Maret tahun lalu untuk mengakhiri konflik yang merenggut lebih dari 120.000 jiwa.
Kunjungan Presiden Jokowi berlangsung sementara Filipina menunggu keputusan peninjauan kembali atas kasus warga Filipina yang mendapat hukuman mati karena penyelundupan narkotika.
Pemerintah Filipina secara resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus Mary Jane Fiesta Veloso. Polisi menangkap Veloso pada April 2010 atas dugaan menyelundupkan 2,6 kilogram heroin, dan pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada Oktober tahun yang sama.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armanatha Nasir, menyampaikan kepada media pada hari Kamis bahwa meskipun belum diketahui apakah Presiden Aquino akan membahas kasus Veloso dengan Presiden Jokowi, kedua negara diperkirakan akan menandatangani nota kesepahaman terkait upaya pemberantasan narkotika dalam pertemuan tersebut.
Pada bulan lalu, pemerintah tetap melaksanakan eksekusi terhadap lima warga negara asing dan satu warga Indonesia, meskipun terdapat permintaan dari komunitas internasional untuk menunda hukuman mati di saat-saat terakhir. Tindakan tersebut mendorong Brasil dan Belanda untuk menarik duta besarnya sebagai bentuk protes diplomatik.
Dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya, Presiden Jokowi telah menyambangi Malaysia dan Brunei, dan dijadwalkan melanjutkan kunjungan di Filipina hingga hari Selasa.
