Pemerintah berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB. Untuk itu, pemerintah siap mengubah pos pengeluaran. Konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak dapat memperberat kondisi perekonomian domestik. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pernyataan itu pada Selasa.
Sebelum krisis berjalan, kinerja rupiah dan indeks saham pada 2026 sudah termasuk yang paling lemah di Asia. Rupiah melemah lebih dari 1% terhadap dolar AS. Bursa saham turun hingga 7,5%. Kondisi ini berisiko mengganggu target ekonomi ambisius Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan memproyeksikan harga minyak sekitar $90 per barel dapat mendorong defisit anggaran melebar menjadi sekitar 3,6% PDB; ia menyampaikannya dalam wawancara one-on-one pertamanya dengan media asing sejak tahun lalu menjabat sebagai pengganti mengejutkan Sri Mulyani Indrawati.
Kebijakan fiskal konservatif Sri Mulyani lama dipandang sebagai pilar disiplin keuangan yang menjaga kepercayaan investor pada perekonomian sebagai anggota G20 sejak krisis Asia.
Prabowo menunjuk Purbaya sebagai sosok pro-pertumbuhan untuk mengejar target PDB 8%, dan langkah itu memicu kekhawatiran investor tentang stabilitas fiskal.
Dalam skenario terburuk, jika harga minyak mencapai $90–$92 per barel dan anggaran tidak pemerintah sesuaikan, defisit akan naik ke sekitar 3,6% PDB, katanya.
Dalam dokumen anggaran 2026, harga minyak domestik dipatok asumsi $70 per barel.
Ia menekankan penghematan akan menyasar pengeluaran dengan efek paling minimal pada perekonomian; kementerian pun telah menyiapkan rencana kontinjensi.
Setelah serangan udara terhadap Iran, Brent melonjak ke $82,37 per barel—tertinggi dalam 14 bulan—$10 di atas harga penutupan Jumat. Sementara itu, minyak AS menembus $75,55 per barel, tertinggi 8 bulan.
Seperempat impor minyak mentah berasal dari Timur Tengah; kawasan ini juga menyumbang 30% impor gas petroleum cair, ujar Menteri Energi Bahlil Lahadalia pada Selasa.
Program Makan Bergizi Gratis Bisa Dikurangi
Menurut Purbaya, pengeluaran untuk program makan bergizi gratis dapat dikurangi, sehingga negara hemat kira-kira Rp100 triliun.
Skema ambisius Rp330 triliun yang menargetkan pemberian makanan bergizi harian bagi hingga 83 juta warga menjadi sumber perselisihan utama di kalangan investor, memicu kekhawatiran akan tergerusnya disiplin fiskal.
Pada Februari, Moody’s menurunkan prospek peringkat kredit dari stabil menjadi negatif, sambil menyoroti program sosial seperti makan bergizi gratis sebagai perhatian utama. Pekan lalu, Fitch bertemu Purbaya dan pejabat lain di Jakarta untuk menyiapkan tinjauannya.
Ia mengatakan Fitch mencemaskan bagaimana Danantara memengaruhi kondisi fiskal, seraya merujuk pada sovereign wealth fund yang baru dibentuk.
“Utang Danantara tidak memengaruhi utang kami, dan proyek mereka tidak berdampak pada pembiayaan kami. Jika mereka gagal, mereka bisa menutup kegagalan itu dengan dividen yang mereka terima dari perusahaannya,” tambahnya.
Kekhawatiran Defisit Tidak Berdasar
Purbaya menyatakan yakin dapat mencapai target pertumbuhan PDB Prabowo 8% sambil menjaga defisit fiskal di bawah 3%, dan menilai kekhawatiran melampaui batas hukum tidak beralasan.
“Keduanya penting: pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal. Namun yang paling utama ialah mengoptimalkan kondisi fiskal yang ada untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
Ia menegaskan defisit ini akan menyempit, namun hanya dalam dua tahun ke depan.
Saya memastikan tidak akan melampaui ambang ini, baik segera maupun kemudian.
