Konflik Identitas Indonesia yang Tak Kunjung Usai Setengah Abad

Festival Penulis Pembaca Ubud

Pada Oktober 2015, Festival Penulis dan Pembaca Ubud membatalkan peluncuran tiga buku. Buku tersebut memuat kesaksian para penyintas genosida politik terburuk pada abad ke-20.

Mengapa diskusi tentang sejarah sering menjadi isu kontroversial?

50 tahun lalu, sejumlah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba melakukan kudeta, tetapi upaya itu gagal. Mayoritas anggota PKI tidak mengetahui rencana tersebut, namun partai tetap mendapat tuduhan menyiapkan penyiksaan dan pembantaian terhadap lawan politik. Kudeta dan peristiwa terkait menewaskan hampir belasan orang, termasuk enam jenderal senior. Rumor kemudian menafsirkan korban itu sebagai awal Teror Merah. Dalam suasana balas dendam yang tergambarkan sebagai “membunuh atau dibunuh,” tentara memimpin masyarakat nonkomunis melakukan pembantaian yang memuncak antara November 1965 hingga Maret 1966.

Barat mengabaikan pembunuhan itu dan lebih memilih berfokus pada perebutan kekuasaan. Pada 1966, Mayor Jenderal Soeharto menyingkirkan Presiden Soekarno dan mendirikan rezim militer yang terkenal sebagai Orde Baru.

Soeharto memimpin hingga 1998. Rezimnya menampilkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperburuk korupsi, merusak lingkungan, serta mengendalikan demokrasi melalui pemilu yang tidak memberi peluang perubahan pemerintahan. Meski represif, rezim itu memperoleh legitimasi dari keberhasilan ekonomi dan klaim telah menyelamatkan negara dari ancaman komunisme.

Klaim itu memaksa rezim terus mendiskreditkan PKI. Rezim menanamkan citra komunis yang terbentuk sejak 1965 kepada generasi muda melalui propaganda pendidikan berkelanjutan. Rezim melancarkan perang bayangan melawan komunisme dengan melarang pengajaran Marxisme dan membatasi hak sipil orang-orang yang memiliki hubungan lama dengan komunis. Tidak ada pihak yang berani menantang versi resmi peristiwa 1965–66, apalagi menuntut pertanggungjawaban para pelaku.

Dekade Terakhir

Pada dekade terakhir pemerintahan Soeharto, sikap antikomunis rezim terlihat semakin usang. Uni Soviet runtuh, sementara China tegas menempuh jalur kapitalis. Banyak pengamat memprediksi retorika antikomunis akan hilang setelah Soeharto lengser. Mereka juga memperkirakan pembatasan terhadap warga yang terkait dengan komunis akan dicabut, serta muncul upaya serius mengungkap kebenaran lima bulan teror 1965–66.

Kemunduran sikap antikomunis berlangsung parsial dan penuh keraguan. Pemerintah segera membebaskan sebagian tahanan serta mengurangi propaganda antikomunis yang terkoordinasi. Pemerintah juga memulihkan beberapa hak sipil bagi orang-orang yang terkait PKI. Para aktivis mengumpulkan kesaksian penyintas untuk memastikan adanya catatan pembunuhan. Mereka menerbitkan buku yang membahas aspek kudeta 1965 yang belum terungkap dan merinci pengalaman para penyintas.

Pemerintah tetap memberlakukan larangan terhadap Marxisme dan tidak membuka wacana pengakuan resmi atas genosida itu. Buku pelajaran sekolah terus menuding PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rencana perebutan kekuasaan, sekaligus secara implisit melegitimasi pembunuhan sebagai tindakan balasan dan pencegahan. Pemerintah melarang sebagian, tetapi tidak semua, buku baru yang terbit.

Pada 2012, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerbitkan laporan rinci tentang pembunuhan itu setelah melakukan penelitian selama empat tahun. Komnas HAM menegaskan bahwa pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat dan mendesak Jaksa Agung segera memulai penyelidikan formal sebagai langkah awal penuntutan pelaku. Namun, Jaksa Agung menilai materi yang diajukan tidak memadai dan menolak mengambil tindakan.

Kelompok masyarakat sipil antikomunis menggelar aksi untuk melemahkan semangat sekaligus mengintimidasi para aktivis. Mereka sering menyapu toko buku, menyingkirkan karya prokomunis, lalu membakarnya di jalan. Mereka hadir secara massal di acara aktivis dan berusaha memaksa kegiatan itu bubar. Jika aktivis menolak, mereka mengancam pemilik tempat dengan ancaman akan merusak properti. Sebagian besar kelompok antikomunis ini berasal dari kalangan Islam dan kerap melakukan aksi sepihak lain demi menegakkan apa yang mereka anggap sebagai moralitas publik.

Festival Penulis dan Pembaca Ubud

Pada Oktober 2015, Festival Penulis dan Pembaca Ubud menunda peluncuran tiga buku berisi testimoni. Penyelenggara, yang dikenal sebagai wadah keterbukaan intelektual dan artistik, menerima informasi bahwa acara berisiko dihentikan jika peluncuran tetap dilakukan. Untuk menjaga kelancaran program lainnya, mereka memilih menunda kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa 1965.

Mengapa Indonesia menolak keras mengakui peristiwa 1965 sebagai kejahatan besar? Salah satu alasan utamanya adalah kekhawatiran akan tuntutan hukum. Para pemuda, baik yang berada di dalam maupun di luar militer, melakukan sebagian besar pembunuhan. Mereka khawatir akan mendapat pengadilan atas tindakan yang mereka lakukan lebih dari setengah abad lalu, sehingga bertekad membungkam setiap upaya yang mengarah ke sana.

Kepentingan ekonomi juga memainkan peran besar. Penindasan itu tidak hanya merenggut nyawa dan kebebasan kaum komunis, tetapi juga membuatnya kehilangan harta dalam jumlah besar. Para pelaku merampas rumah, lahan pertanian dan bisnis milik komunis selama pembantaian berlangsung. Jika pembantaian itu dinyatakan tidak sah, maka legalitas perampasan tersebut ikut dipertanyakan. Akibatnya, aset bernilai miliaran rupiah terancam.

Yang paling penting, pembunuhan tersebut telah menjadi simbol dalam perang budaya yang terus berlangsung mengenai identitas Indonesia. Tentara dan kelompok Islam mempertahankan otoritas moralnya sebagai faktor penting dalam proses politik. Meskipun tidak ada tuntutan hukum atau restitusi, pengakuan bahwa pembunuhan itu merupakan genosida akan menjadi kekalahan moral besar bagi tentara yang mengorganisirnya dan bagi kelompok muslim yang terlibat. Pengakuan itu akan menggugurkan klaim tentara sebagai pembela bangsa dan menantang keyakinan banyak muslim bahwa agamanya mendefinisikan keadilan dan belas kasih.

Pertarungan atas ingatan sejarah menjadi arena utama dalam perebutan identitas masa kini.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *