Juru bicara militer mengatakan pemerintah menyiapkan 1.000 personel untuk dikerahkan ke Gaza. Pemerintah menjadwalkan pengerahan paling cepat pada April sebagai kontribusi kepada Pasukan Stabilisasi Internasional PBB.
Pemerintah akan menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk dikerahkan pada Juni, dan Presiden Prabowo Subianto akan menetapkan keputusan akhir.
Juru bicara mengatakan waktu keberangkatan sepenuhnya bergantung pada keputusan politik nasional dan prosedur internasional yang berlaku.
Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak memperkirakan pemerintah dapat mengerahkan 5.000–8.000 personel. Pihak terkait masih menegosiasikan jumlah akhir.
Kementerian Luar Negeri mengatakan pada Sabtu keterlibatan militer di Gaza bagian dari rencana perdamaian Trump. Kementerian menegaskan hal itu bukan berarti normalisasi hubungan politik dengan Israel.
Pemerintah selalu menentang perubahan demografi, pengusiran paksa, dan relokasi warga Palestina.
Kementerian menyatakan otoritas Palestina harus memberi persetujuan sebelum pemerintah mengerahkan pasukan bermandat kemanusiaan dan non-tempur.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pasukan tidak akan terlibat dalam operasi tempur maupun melakukan tindakan yang berpotensi memicu konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata mana pun.
Pernyataan ini menambahkan bahwa pemerintah tidak akan memberi mandat kepada pasukan untuk mendemiliterisasi pihak manapun.
Namun mandat pasukan stabilisasi mencakup memastikan demiliterisasi Jalur Gaza dan melumpuhkan secara permanen senjata kelompok bersenjata non-negara, dan resolusi memberi wewenang kepada pasukan untuk mengambil segala tindakan guna melaksanakan mandat ini.
Dana $5 Miliar untuk Membangun Kembali Gaza
Pemerintah mengonfirmasi pekan lalu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang Trump prakarsai, di mana anggotanya berjanji menyumbangkan $5 miliar untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang.
Kementerian Luar Negeri menyatakan Prabowo akan memanfaatkan forum 19 Februari untuk memperjuangkan perlindungan warga Palestina dan mendorong perdamaian berkelanjutan melalui solusi dua negara yang mewujudkan negara Palestina merdeka.
Pemerintah memperkirakan Prabowo akan menandatangani kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat saat kunjungannya.
Prabowo mengatakan kepada wartawan bahwa mereka hanya akan bersiap jika kesepakatan tercapai dan pengiriman pasukan penjaga perdamaian menjadi perlu.
Presiden menyatakan akan berupaya menegosiasikan besaran iuran keanggotaan dewan yang mencapai $1 miliar.
Kementerian Luar Negeri menyatakan keterlibatan pasukan di Gaza bukan untuk memaksakan perdamaian, melainkan fokus pada misi kemanusiaan.
Pemerintah termasuk salah satu penyumbang terbesar untuk misi perdamaian PBB, dengan lebih dari 2.700 personel ditempatkan di berbagai misi di Afrika dan Timur Tengah.
Pengerahan pasukan terbesar dilakukan dalam misi Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon.
Dukungan publik untuk Palestina sangat luas, tercermin dari aksi massa yang menentang apa yang mereka sebut genosida Israel di Gaza.
Pada 3 Agustus, ribuan orang berkumpul di Monas, mengibarkan bendera Palestina dan membawa poster yang menuntut keadilan bagi Gaza.
Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, Indonesia terus mendesak agar apa yang disebut genosida oleh Israel di Gaza dihentikan dan aktif mendorong penyelesaian dua negara lewat forum internasional.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, dukungan medis serta dukungan diplomatik kepada lembaga-lembaga Palestina.
Pada November, Menteri Pertahanan menyatakan militer telah melatih 20.000 personel untuk mendukung upaya layanan kesehatan dan pembangunan di Gaza.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman 10.000 ton beras pada Agustus tahun lalu, serta memulai inisiatif budidaya jangka panjang di Sumatra dan Kalimantan untuk mendukung ketahanan pangan Palestina.
