Pada hari Jumat, pemerintah menyampaikan keberatan kepada Australia terkait penahanan dan deportasi 16 pencari suaka tanpa pemberitahuan sebelumnya, setelah kapal yang ditumpangi dihentikan oleh angkatan laut Australia sepekan lalu.
Pada tanggal 20 November 2015, kapal tersebut diamankan di lokasi yang berjarak sekitar 200 meter dari Pulau Christmas.
Otoritas Australia menahan para pencari suaka asal Bangladesh, India dan Nepal selama empat hari sebelum memulangkannya ke Indonesia.
“Kami merasa kecewa ketika negara seperti Australia memilih bertindak sepihak dan menentang kami, alih-alih memberi tahu serta menjalin kerja sama,” ujar Hasan Kleib, perwakilan Kementerian Luar Negeri.
“Berkomunikasilah dengan kami, koordinasikan dengan aparat penegak hukum kami untuk memahami langkah yang tepat terkait persoalan ini, bukan sekadar melempar beban dan mengalihkan tanggung jawab kembali,” kata Hasan saat konferensi migrasi.
Australia mendapat kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok pemerhati hak asasi manusia atas kebijakan kerasnya dalam mencegat para pencari suaka yang datang melalui jalur laut.
Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, bulan ini untuk pertama kalinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dengan tujuan memperbaiki hubungan yang sempat tegang akibat kebijakan pendahulunya, Tony Abbott, yang memicu kemarahan Indonesia karena menarik kembali kapal-kapal pembawa pencari suaka ke wilayah Indonesia, di samping sejumlah persoalan lainnya.
Pemerintah Australia enggan memberikan konfirmasi maupun komentar terkait insiden terbaru tersebut.
