Presiden Joko Widodo tidak menolak secara terang-terangan ide bergabung dengan koalisi militer 34 negara pimpinan Arab Saudi. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengambil jarak dari koalisi anti-teror tersebut. Pihak keamanan menyampaikan keputusan pemerintah itu kepada publik.
Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tidak berencana bergabung dengan aliansi militer tersebut. Pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kekuatan lunak untuk memerangi terorisme.
Pemerintah memilih pendekatan lunak untuk menangani ISIS dengan menonjolkan citra Islam sebagai agama penuh kasih. Pendekatan ini menolak gambaran brutal yang ditampilkan ISIS. Pensiunan jenderal bintang empat menyampaikan hal tersebut setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para jenderal TNI pada 16 Desember.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan meniru negara lain yang mengandalkan kekuatan militer untuk mengatasi radikalisme. Pemerintah memilih pendekatan lunak karena lebih efektif dalam menghadapi ancaman radikalisme.
Jokowi menegaskan pemerintah dapat mengambil langkah lain seperti pendekatan keagamaan dan budaya. Langkah tersebut harus pemerintah jalankan konsisten, tegas, dan berkesinambungan agar mampu menghadapi berbagai ancaman.
Presiden mengingatkan jajaran militer di Mabes TNI agar tidak mengabaikan upaya deradikalisasi meskipun menggunakan pendekatan keras. Ia juga menekankan perlunya mencari terobosan untuk memperkenalkan metode pendekatan lunak yang lebih efektif.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa ia telah mengusulkan sejumlah langkah deradikalisasi dalam rapat kabinet, termasuk program bagi mantan narapidana teroris dan para pendukungnya. Ia menekankan pentingnya melindungi masyarakat melalui penerapan program penanggulangan radikalisme dengan pendekatan yang lebih lunak.
Badrodin menambahkan bahwa penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang belum terpengaruh radikalisme agar tidak terpapar ideologi radikal.
Aliansi Islam yang dipimpin Arab Saudi diharapkan dapat berbagi informasi serta melakukan pelatihan, penyediaan perlengkapan, dan pengerahan pasukan bila diperlukan untuk menghadapi kelompok militan Negara Islam (IS).
Koalisi Baru
Kantor berita pemerintah Saudi (SPA) menyatakan bahwa koalisi baru ini akan memiliki pusat operasi gabungan yang berlokasi di Riyadh untuk mengoordinasikan dan mendukung operasi militer. Negara-negara yang tergabung dalam koalisi tersebut antara lain Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Pakistan serta sejumlah negara di Afrika.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Arab Saudi telah dua kali menghubungi pemerintah dalam beberapa hari terakhir untuk meminta bergabung dengan pusat koordinasi dalam memerangi ekstremisme dan terorisme.
Arab Saudi mengumumkan pembentukan aliansi militer, sehingga pemerintah perlu terlebih dahulu mempelajari detailnya sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan, ujarnya.
Negara-negara Barat menyambut baik pembentukan koalisi Islam baru oleh Arab Saudi untuk memerangi terorisme, namun ketidakjelasan mengenai peran koalisi tersebut—bahkan di antara anggotanya sendiri—dapat melemahkan ambisinya dalam menanggulangi militansi dan menghadapi kritik internasional terhadap Arab Saudi.
