Awal musim hujan membawa harapan untuk menghentikan kebakaran hutan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu dan memicu krisis lingkungan serta politik.
Krisis ini, yang cenderung berulang setiap tahun, merambah jauh ke ranah politik dan ekonomi negara—dan baik akar masalah maupun dampaknya tidak mudah diatasi.
World Resources Institute melaporkan bahwa kebakaran tersebut menghasilkan hampir 16 juta metrik ton karbon dioksida setiap hari—jumlah ini melebihi emisi harian seluruh Amerika Serikat, meskipun ekonominya 20 kali lebih besar.
Sebanyak 19 orang meninggal akibat gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kabut asap, yang terlihat meluas di sebagian besar wilayah berdasarkan citra satelit.
Sebanyak 500 ribu orang mengalami infeksi saluran pernapasan akut, sementara 43 juta lainnya terpapar asap. Beberapa provinsi telah menetapkan status darurat, dan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengumumkan darurat nasional agar dapat mengerahkan sumber daya untuk memadamkan kebakaran.
Keputusan ini berada di tangan Presiden Joko Widodo, yang pekan lalu mempersingkat kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat untuk segera kembali dan menangani kebakaran.
Kebakaran terparah terjadi di Sumatra dan Kalimantan, dipicu oleh praktik ilegal perusakan hutan dan lahan gambut yang kaya karbon untuk membuka area perkebunan kayu pulp dan kelapa sawit. Perkebunan ini memproduksi berbagai barang konsumsi sehari-hari seperti kertas fotokopi, makanan ringan dan kosmetik seperti lipstik.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai krisis ini mungkin menyimpan peluang.
Scott Poynton, Direktur Eksekutif Forest Trust, mengatakan bahwa ini merupakan peluang bagi Jokowi untuk mengambil kendali dan membawa negara ke arah yang berbeda. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu memiliki rencana strategis yang mendalam dan berjangka panjang terkait pengembangan industri berbasis lahan.
Jokowi merupakan presiden pertama yang memiliki pengalaman mengelola dua kota besar dengan efisien. Langkah tegas dalam menangani masalah kabut asap dapat membantunya menepati janji reformasi yang menjadi alasan utama para pemilih mendukungnya.
Presiden telah mengerahkan ribuan petugas pemadam kebakaran dan menerima bantuan dari luar negeri. Ia juga memerintahkan penghentian sementara penerbitan izin baru untuk pemanfaatan lahan gambut serta menginstruksikan aparat penegak hukum agar menindak tegas individu maupun perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar hutan.
“Ini harus dihentikan. Kita tidak boleh membiarkan hutan hujan tropis kita musnah akibat perkebunan monokultur seperti kelapa sawit,” ujar Jokowi di awal masa pemerintahannya.
Masalah kebakaran hutan ilegal sangat rumit sehingga sulit memastikan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas terjadinya.
Pemerintah menuding baik perusahaan kelapa sawit besar maupun petani kecil sebagai penyebab. Namun, menurut Poynton, pelaku sebenarnya sering kali adalah perusahaan menengah yang memiliki koneksi kuat dengan politisi lokal. Ia menggambarkannya sebagai perantara ilegal yang membayar petani untuk membakar hutan dan menanam kelapa sawit, bahkan kerap di atas lahan konsesi milik perusahaan lain.
“Ada pihak seperti mafia kelas bawah yang pada dasarnya berkata, ‘Masuklah dan bersihkan lahan, lalu saya akan membiayai Anda untuk membangun perkebunan kelapa sawit,’” ujarnya.
Situasi ini semakin parah akibat korupsi yang mengakar di pemerintahan, di mana politisi memberikan izin pemanfaatan hutan dan lahan gambut kepada perusahaan agribisnis sebagai imbalan dukungan finansial dan politik.
Menurut komentator independen Wimar Witoelar, bencana sesungguhnya bukan pada kebakaran itu sendiri, melainkan pada bagaimana pemerintah sebelumnya berkolusi dengan perusahaan kelapa sawit besar sehingga menjadikan lahan gambut sebagai sumber malapetaka.
Wimar menekankan bahwa pemerintahan sebelumnya turut memikul tanggung jawab atas kebakaran tahunan yang terjadi selama hampir dua dekade.
Salah satu kegagalan terbesar berasal dari Mega Proyek Beras yang terkenal, diluncurkan pada tahun 1996 oleh Presiden Soeharto yang saat itu berkuasa lama sekaligus pemimpin militer. Proyek ini merusak hampir 2.000 mil persegi hutan gambut, memicu kebakaran besar dan emisi karbon dalam jumlah masif. Tujuannya untuk memproduksi beras—namun tidak ada satu pun yang berhasil ditanam.
Kabut asap telah menjadi masalah regional yang memalukan, memaksa penutupan bandara dan sekolah di Singapura, Malaysia dan Thailand. Pemerintah Singapura bahkan mengancam akan menindak secara hukum individu maupun perusahaan yang memicu kebakaran.
Namun, para pengamat menekankan bahwa Singapura dan Malaysia juga turut terlibat dalam persoalan ini. Banyak perusahaan kelapa sawit berkantor pusat di wilayah ini, sementara bank-bank Singapura mendanai sebagian besar bisnis tersebut.
