Pejabat tinggi Indonesia dan Fiji mendiskusikan peluang kerja sama untuk mempererat hubungan bilateral. Mereka ingin memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara.
Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Fiji, Amena Yauvoli, bertemu dengan Dr. Darmansjah Djumala dalam Dialog Kebijakan Konsultatif kedua. Pertemuan ini merupakan hasil kesepakatan dari kunjungan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni lalu.
Kedua pejabat tinggi mendiskusikan berbagai isu bilateral, termasuk pembangunan luar negeri dan kawasan Pasifik Selatan. Mereka juga membahas kolaborasi antar kawasan serta rencana strategis ke depan. Mereka membahas topik yang mencakup program pelatihan, hubungan antar masyarakat, perdagangan, dan persoalan maritim.
Inisiatif poros maritim sejalan dengan aspirasi Fiji mengembangkan potensi sumber daya laut dan perikanan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah.
Kedua pejabat tinggi merumuskan langkah-langkah strategis yang akan mereka jalankan oleh masing-masing pemerintah hingga pertemuan lanjutan di Fiji pada Agustus mendatang.
Yauvoli meyakini bahwa Fiji dapat mempelajari banyak hal, terutama melalui pendekatan kebijakan luar negeri yang dinamis dan mandiri.
Peran Krusial
Ia menekankan bahwa dialog seperti ini berperan krusial karena setiap rencana yang mereka bahas bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya.
Dengan latar belakang keberhasilan Fiji dalam menyelenggarakan pemilihan umum baru-baru ini, Yauvoli menekankan pentingnya memetik satu atau dua pembelajaran dari pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia yang proaktif dan mandiri.
Dr. Darmansjah menegaskan bahwa pelaksanaan rencana ini merupakan hal yang sangat penting baginya.
Ia menyampaikan bahwa ia memikul tanggung jawab untuk merealisasikan langkah-langkah ke depan secara nyata dan pada level tertinggi.
Dr. Darmansjah menyatakan bahwa kedua Menteri Luar Negeri harus memprioritaskan pelaksanaan Nota Kesepahaman yang mereka tandatangani di Nadi pada Juni lalu agar dapat mereka wujudkan dalam tindakan konkret.
Dialog Kebijakan Konsultatif yang kedua turut membuka jalan bagi pengembangan program-program yang lebih nyata, termasuk implementasi berbagai Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya, khususnya yang ditandatangani pada bulan Juni tahun ini dalam rangka kunjungan kenegaraan mantan Presiden SBY.
