Sejumlah aktivis lingkungan mendesak Roger Federer menyampaikan keprihatinan kepada Credit Suisse. Mereka menyoroti bahwa bank itu memberikan dukungan finansial kepada perusahaan penebangan yang merusak habitat satwa liar di Indonesia.
Bruno Manser Fund, organisasi aktivis Swiss, melaporkan dua warga komunitas hutan hujan Sumatra mengirim surat kepada Roger Federer. Mereka meminta Federer mendesak Credit Suisse menghentikan pendanaan penebangan hutan gambut di Pulau Pedang lepas pantai Sumatra. Mereka meminta Federer memanfaatkan posisinya sebagai duta merek Credit Suisse, bank yang memfasilitasi pembiayaan untuk Royal Golden Eagle Group. RGE menaungi Riau Andalan Pulp & Paper, anak perusahaan Asia Pacific Resources International Limited. Perusahaan itu membuka lahan hutan untuk perkebunan kayu industri.
Isnadi Esman dan Woro Supartinah dari Desa Bagan Melibur, Pulau Pedang, mengirim surat kepada Roger Federer. Mereka meminta dukungan segera untuk melindungi lahan masyarakat dan menghentikan penebangan liar serta deforestasi. Kawasan itu adalah hutan gambut tropis yang dianggap istimewa oleh komunitas setempat. Mereka meminta Federer memanfaatkan perannya sebagai duta merek Credit Suisse untuk mendesak manajemen bank. Tujuannya agar bank menghentikan pembiayaan terhadap Royal Golden Eagle Group yang terkait dengan kerusakan hutan. Anak perusahaan RGE, Asia Pacific Resources International Holdings, dituduh bertanggung jawab atas kerusakan hutan hujan di wilayah itu.
Bruno Manser Fund menyatakan Isnadi Esman dan Woro Supartinah kini berada di Zurich untuk bertemu perwakilan Credit Suisse. Mereka bagian dari kelompok lingkungan lokal yang menentang aktivitas RAPP di Pulau Pedang. Masyarakat menolak karena khawatir alih fungsi lahan gambut mengancam sumber penghidupan, seperti budidaya sagu dan perikanan. Aktivis juga mengingatkan pembukaan lahan dan drainase berpotensi merusak struktur alami pulau yang rendah. Langkah itu dapat melepaskan emisi karbon besar dan mengancam habitat burung serta mamalia terancam punah.
Pulau Pedang
Dalam suratnya, Isnadi dan Woro menyampaikan bahwa masyarakatnya telah menetap di Pulau Pedang sejak tahun 1850. Mereka hidup selaras dengan alam dan sesama manusia, termasuk menjaga keberadaan hutan. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian, sementara lainnya bergantung pada hasil tangkapan ikan. Namun, sejak kedatangan PT RAPP—anak perusahaan dari RGE/APRIL—pada tahun 2011, kondisi di wilayah tersebut mengalami perubahan signifikan. Perusahaan mulai melakukan penebangan hutan dan mengambil alih lahan pertanian serta tempat tinggal warga.
“Kami berupaya melawan ancaman terhadap sumber penghidupan kami. Pada suatu kesempatan, sebanyak 82 warga Desa Pulau Pedang melakukan perjalanan ke Jakarta untuk mencari perhatian dan dukungan dari berbagai pihak agar perusahaan tidak merebut tanahnya. Sebagai bentuk protes ekstrem, 28 warga bahkan melakukan aksi menjahit mulutnya.”
Aksi protes menjahit mulut menarik perhatian media internasional dan mendorong PT RAPP untuk menjalin kesepakatan dengan masyarakat pada tahun 2012. Meski demikian, perusahaan tetap melanjutkan aktivitas penebangan di kawasan gambut dalam, walaupun pada tahun sebelumnya telah mengumumkan komitmen terhadap keberlanjutan secara publik dan mendapat dukungan terbatas dari organisasi konservasi besar seperti WWF.
Karena kegiatan perusahaan terus berlangsung, para aktivis lingkungan kini meningkatkan tekanan terhadap PT RAPP beserta induk perusahaannya, APRIL dan RGE. Organisasi seperti Greenpeace, BankTrack, Rainforest Action Network dan Eyes on the Forest semakin aktif menyasar lembaga-lembaga keuangan yang mendukung pendanaan operasi tersebut, termasuk Credit Suisse, Santander dan ABN AMRO. Meski Santander dan ABN AMRO telah menyatakan komitmen untuk menghentikan pemberian pinjaman, Credit Suisse belum memberikan kejelasan mengenai sikapnya. Kelompok-kelompok lingkungan menilai bahwa dukungan finansial dari Credit Suisse tampaknya bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh bank itu sendiri.
Tanpa Deforestasi
Berbagai kampanye yang menargetkan investor dan pembeli serat telah secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap APRIL dan induk perusahaannya, RGE, agar mengadopsi kebijakan tanpa deforestasi, serupa dengan komitmen yang telah dibuat oleh pesaing utamanya, Asia Pulp & Paper (APP). Kampanye tersebut juga memberikan tekanan kepada WWF, yang masih menjalin komunikasi dengan APRIL melalui Komite Penasihat Pemangku Kepentingan—sebuah forum yang dibentuk untuk membantu mengarahkan operasional perusahaan kehutanan tersebut menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
WWF belum memberikan tanggapan atas sejumlah permintaan komentar terkait isu ini. Namun, organisasi mitranya di Indonesia, Eyes on the Forest, telah merilis beberapa laporan yang mengkritisi APRIL dan RGE, termasuk menyertakan bukti dokumentasi mengenai aktivitas pembukaan lahan gambut yang masih berlangsung.
Jika APRIL dan RGE menghentikan aktivitas penebangan hutan hujan, akan bergabung dengan semakin banyak perusahaan yang telah menyatakan komitmen publik terhadap perlindungan sosial dan lingkungan dalam proses pengadaan serta produksi komoditas. Komitmen semacam ini sangat krusial, mengingat produksi pangan dan serat merupakan faktor utama yang mendorong deforestasi tropis—penyebab sekitar 10% emisi gas rumah kaca dan ancaman besar terhadap kelangsungan hidup satwa liar global. Para pegiat lingkungan berharap bahwa perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan kebijakan bebas deforestasi dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan yang mendukung konservasi serta pemulihan hutan, bukan eksploitasi dan kerusakan ekosistem.
