Pada Sidang Umum PBB September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keterlibatan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB terbesar sepanjang sejarah. Rencana itu menargetkan kontribusi 20.000 personel untuk International Stabilization Force di Gaza. Jumlah ini sekitar tujuh kali lipat dari total pasukan penjaga perdamaian Indonesia saat ini.
Dewan Keamanan PBB mengesahkan komitmen ini melalui Resolusi 2803 pada 17 November. Keputusan itu menjadikan Indonesia pilar International Stabilization Force. Langkah ini menunjukkan perubahan sikap substansial terhadap operasi perdamaian internasional. U.S. Central Command atau CENTCOM mengoordinasikan ISF. Hingga awal 2026, negara lain belum secara resmi berkomitmen mengirim pasukan. Perwakilan lebih dari 25 negara menghadiri konferensi perencanaan CENTCOM di Doha pada Desember 2025. Namun Israel menolak tawaran pasukan Turki. Azerbaijan mengundurkan diri dari partisipasi. Arab Saudi dan UEA menolak berkontribusi.
Pada 17 Januari, CENTCOM AS menetapkan Mayjen Jasper Jeffers sebagai komandan ISF, menandai pengerahan pasukan dalam waktu dekat. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi proses seleksi personel tengah berlangsung.
Operasi ini melampaui pengalaman misi perdamaian sebelumnya. Indonesia, sebagai kontributor pasukan PBB peringkat kelima, saat ini mengerahkan 2.752 personel di seluruh dunia. Komitmen terbesar Indonesia, pengiriman 3.457 pasukan ke Kongo pada 1962, hanya sekitar 17% dari proyeksi kebutuhan Gaza. Mengingat jarak, pengerahan awal akan membutuhkan setidaknya tiga hingga empat bulan. Skema ini juga menuntut peralatan dan dukungan logistik dalam skala yang belum pernah TNI operasikan.
Di luar masalah operasional, tantangan politik tampak lebih genting. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 mengotorisasi ISF mendemiliterisasi Gaza dengan segala cara yang PBB perlukan, bahasa yang mengakomodasi penggunaan kekuatan. Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, menafsirkan mandat ini sebagai dorongan menuju pelucutan total. Sementara itu, sejumlah pejabat AS menyatakan ISF tidak mereka tugaskan memerangi Hamas, menambah ketidakjelasan misi. Hamas sendiri menolak perwalian yang mereka paksakan dan menegaskan tidak akan melucuti senjata hingga negara Palestina terwujud.
Pelucutan Paksa
Kedua institusi, TNI dan Kementerian Luar Negeri, menegaskan tidak akan berperan dalam operasi pelucutan paksa. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kontingen akan fokus pada bantuan kemanusiaan, bukan melucuti kelompok bersenjata. Tugas meliputi layanan kesehatan, rekonstruksi, dan perlindungan warga Palestina.
Apa pun perannya, Indonesia berpotensi menjadi unsur kunci dalam proses perdamaian ini. Pengerahan Pasukan Keamanan Internasional (ISF) membutuhkan militer yang besar, profesional dan netral—kapasitas yang hanya sedikit negara mampu menyamai Indonesia. Meski beberapa negara menyatakan minat, Israel menilai sebagian tidak netral, dan Azerbaijan mundur karena khawatir Israel melanggar gencatan senjata.
Perlu kita catat, di Lebanon yang berdekatan dengan Gaza, Indonesia menempatkan batalion besar di UNIFIL dan menjadi kontributor pasukan terbesar misi itu. PBB membentuk UNIFIL pada 1978 untuk memverifikasi penarikan Israel dari Lebanon, memulihkan perdamaian, dan membantu pemerintah Lebanon. Dewan Keamanan kemudian memperluas mandat UNIFIL untuk memantau gencatan senjata Israel–Hizbullah dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon. Sejak bergabung, TNI beroperasi di Lebanon selatan dan bermitra dengan masyarakat setempat, memperoleh pujian luas atas netralitas dan profesionalismenya.
UNIFIL beroperasi di bawah Bab VI Piagam PBB, yang menitikberatkan operasi perdamaian berbasis persetujuan. Sebaliknya, ISF bermandat Bab VII—yang mengizinkan segala tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan kekuatan—sehingga lingkungan operasinya secara prinsip berbeda dari pengalaman pasukan UNIFIL.
Seperti di Gaza, Pasukan Pertahanan Israel dilaporkan berkali-kali melanggar gencatan senjata Israel–Hizbullah di Lebanon selatan, bahkan pada sejumlah momen menempatkan personel penjaga perdamaian dalam risiko. Kekhawatiran tersebut mendorong Argentina untuk mengakhiri partisipasinya di UNIFIL.
Situasi Memburuk
Di Gaza, situasinya bahkan lebih memburuk. Data yang diklaim Kantor Media Pemerintah Gaza menunjukkan setidaknya 1.300 pelanggaran gencatan oleh Israel antara 10 Oktober 2025 dan 20 Januari 2026, mencakup serangan udara, tembakan artileri serta penembakan langsung. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa hingga akhir Januari 2026, lebih dari 509 warga Palestina tewas sejak gencatan diberlakukan. Pada 31 Januari—di antara hari paling mematikan—serangan Israel menewaskan lebih dari 30 orang, termasuk anak-anak, menghantam kamp tenda, sebuah apartemen dan kantor polisi. Pelanggaran yang terus berulang ini mengungkap bahaya operasional signifikan bagi pasukan penjaga perdamaian dan turut menjelaskan mengapa sebagian negara penyumbang ragu berpartisipasi.
Situasi ini berpotensi menimbulkan komplikasi politik bagi pemerintahan Prabowo. Opini publik sangat pro-Palestina. Survei Pew Research Center yang terbit pada Juni tahun lalu menunjukkan 80% warga bersentimen negatif terhadap Israel. Dukungan terhadap perjuangan Palestina melintasi spektrum politik, sementara para pemimpin agama—bermodal pengaruh sosial yang besar—menggalang perlawanan akar rumput terhadap langkah yang dipersepsikan menguntungkan Israel.
Keputusan Indonesia bulan lalu untuk ikut dalam Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump—bersama Israel, Turki, Mesir, Arab Saudi dan negara lain—memicu sorotan di dalam negeri. Analis hubungan internasional Muhammad Waffaa Kharisma memperingatkan bahwa pengiriman pasukan ke Gaza tanpa legitimasi kuat dan tanpa dukungan serta representasi luas dari pihak Palestina berisiko menjadikan Indonesia sebagai simbol kolonialisme baru. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga mengimbau kehati‑hatian, mengingat pasukan bisa dengan mudah terlibat bentrokan di wilayah yang sarat persenjataan dan ketegangan yang belum terselesaikan.
Jika Menguntungkan Israel
Jika tindakan ISF terkesan terlalu menguntungkan Israel, tekanan publik bisa mendorong Indonesia menarik brigadenya dan mengancam tujuan perdamaian Prabowo yang lebih luas. Karena itu pemerintah akan dipaksa memenuhi ketentuan operasi PBB sambil mengelola opini dalam negeri. Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu menetapkan ekspektasi realistis dengan terbuka menjelaskan potensi bahaya bagi TNI, kemungkinan korban dan bahwa misi tersebut mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan Palestina.
Dengan merumuskan pedoman sejak awal, para pejabat dapat mengurangi kemungkinan reaksi negatif saat munculnya kendala. Selain itu, jika penempatan diposisikan sebagai komitmen jangka panjang untuk Palestina—bukan sekadar respons sementara terhadap krisis—masyarakat akan lebih memahami bahwa kemunduran sementara merupakan bagian yang diantisipasi dari proses, bukan bukti kegagalan misi.
Namun prospek Brigade Penjaga Perdamaian Gaza tidak sepenuhnya suram. Selain mendapat penilaian positif dari keterlibatan dalam misi penjaga perdamaian lain, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) di Sentul telah memperkuat kapabilitasnya secara signifikan berkat dukungan Amerika Serikat, Jepang, Australia dan sejumlah negara Eropa melalui Inisiatif Operasi Perdamaian Global AS. Peningkatan kapasitas ini akan sangat berguna ketika pasukan dikerahkan ke Gaza.
Keterlibatan di Gaza menyimpan peluang sekaligus risiko. Jika berhasil, Indonesia bisa tampil sebagai kekuatan penjaga perdamaian terkemuka, mampu menangani misi stabilisasi yang kompleks, dan meningkatkan pengaruh diplomatiknya di negara-negara Global Selatan serta kawasan sekitarnya. Namun jika gagal—misalnya karena kegagalan operasi militer, korban sipil atau reaksi politik dalam negeri—penempatan ini berisiko merusak reputasi sebagai kekuatan penjaga perdamaian dan membatasi kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya internasional di masa depan.
