Setelah menjabat sebagai presiden kedelapan pada 2024, Prabowo Subianto segera mendorong agenda luar negeri yang ambisius. Enam bulan menjabat, ia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono ke Brasil menyatakan minat bergabung BRICS. Tiga bulan kemudian BRICS menerima permohonan keanggotaan Indonesia. Sugiono juga bertemu Presiden Xi Jinping di China. Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama kontroversial yang terselubung mengakui klaim maritim China di Laut China Selatan.
Prabowo juga mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Dalam pidato pertamanya di Majelis Umum PBB, ia menyerukan agar keamanan Israel terjaga sebelum tercapai perdamaian abadi di Gaza. Pernyataan itu menandai pengakuan kepentingan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menyetujui partisipasi Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional dengan kemungkinan mengerahkan hingga 8.000 penjaga perdamaian ke Gaza. Ia menerima undangan Presiden Donald Trump untuk bergabung Dewan Perdamaian baru, langkah yang memicu kritik tajam domestik.
Prabowo meningkatkan keterlibatan dengan Amerika Serikat dan China untuk menerapkan kebijakan luar negeri multi-alignment. Pendekatan itu menggeser posisi tradisional nonblok yang menghindari aliansi erat dengan kekuatan besar. Sebelumnya, Indonesia fokus membangun kerja sama dengan negara sejalan di ASEAN dan Global Selatan. Prabowo secara terbuka mendukung perubahan arah itu. Di hadapan ribuan gubernur dan wali kota, ia menegaskan nonblok total berarti sendirian. Jika kita terancam, tidak ada yang akan membantu.
Bagi Prabowo, menjalin hubungan erat dengan berbagai kekuatan besar adalah kunci membangun kebijakan luar negeri yang disebutnya bertetangga baik. Ia beralasan bahwa politik internasional bersifat kompetitif: yang kuat menguasai, yang lemah menderita. Dari perspektif ini, ia mendorong penguatan hubungan dengan semua tetangga dan negara besar, karena menurutnya seribu teman masih kurang, sedangkan satu musuh sudah terlalu berbahaya.
Namun, apakah pemerintah benar-benar bisa meninggalkan sikap nonblok di tengah ketidakpastian geopolitik, mengingat keterbatasan diplomatik, militer dan ekonomi?
Mempersulit Hubungan
Perlu dicatat bahwa beraliansi ganda akan mempersulit hubungan dengan Amerika Serikat dan China. Jika persaingan antara kedua kekuatan besar meningkat, pemerintah mungkin terpaksa memilih salah satu pihak. Ketidakstabilan tatanan internasional meningkatkan kemungkinan skenario semacam ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan besar kerap melanggar aturan internasional dan kadang menekan negara-negara lebih lemah demi kepentingan kebijakan luar negerinya.
Amerika Serikat menunjukkan perilaku serupa; ketika pemerintahan Trump mengenakan tarif 32% untuk barang impor, Prabowo cepat menegosiasikan konsesi besar yang memaksa penyesuaian kebijakan, termasuk membuka akses ke mineral strategis dan berkomitmen membeli pesawat Boeing, sementara tuntutan publik Trump agar membeli drone pengawasan AS ditolak pemerintah.
Strategi multi-aliansi menimbulkan tantangan lain bagi Prabowo karena tidak memberikan keuntungan setara dengan aliansi aktif; misalnya, negara besar enggan mentransfer teknologi atau dukungan militer kepada negara yang tidak dianggap sekutu terpercaya. Selain itu, muncul masalah persepsi: keterlibatan mendalam dengan banyak kekuatan besar mengharuskan pemerintah menjelaskan langkahnya kepada mitra utama, termasuk anggota ASEAN dan publik domestik. Kondisi ini berisiko merusak posisi kepemimpinan di ASEAN dan mempersulit upaya penyelesaian isu-isu regional, terutama sengketa di Laut China Selatan.
Komitmen berlebihan juga menimbulkan masalah. Untuk mendukung kebijakan multi-alignment, pemerintah harus ikut serta dalam banyak inisiatif diplomatik, padahal sumber daya keuangan dan dukungan kelembagaan terbatas. Kondisi ini berisiko menyebabkan kelelahan diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan memaksa negara memainkan peran kecil dalam inisiatif regional, alih-alih menjadi penentu aturan main.
Arah Politik
Prabowo perlu mempertimbangkan realitas politik di balik upaya multi-aliansinya; Indonesia adalah kekuatan menengah dengan kapasitas diplomatik, militer dan ekonomi terbatas untuk mempengaruhi arah politik global. Jika kebijakan multi-aliansi mengabaikan keterbatasan ini, peran pemerintah di ASEAN bisa melemah, terutama dalam menangani isu-isu yang belum terselesaikan seperti proses perdamaian Myanmar, krisis perbatasan Thailand–Kamboja dan sengketa Laut China Selatan. Selain itu, kedekatan Prabowo dengan Trump berisiko menjerat dalam orbit pribadi Trump tanpa memberikan manfaat nyata bagi negara.
Prabowo harus menetapkan arah jelas, alasan kuat dan strategi pengelolaan risiko untuk setiap keterlibatan dengan kekuatan besar. Secara praktis, langkah ini menuntut pengurangan waktu untuk strategi nonblok pragmatis dan peningkatan dukungan kelembagaan bagi Kementerian Luar Negeri.
