Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, masyarakat secara terbuka membahas pembunuhan sedikitnya setengah juta warga yang mendapat tudingan komunis.
Hingga kini, pemimpin pemerintah belum memberi penjelasan tegas tentang apa yang terjadi pada masa sejarah paling kelam.
Laporan penelitian menyatakan bahwa militer berkolaborasi dengan sejumlah kelompok keagamaan antikomunis untuk membunuh lebih dari setengah juta orang—kaum komunis dan orang yang mendapat tuduhan mendukung mereka—dalam periode ini.
Para penyintas dari seluruh penjuru berkumpul untuk momen bersejarah ini.
Di masa sebelumnya, pemerintah tidak pernah meminta para korban pembersihan komunis pertengahan 1960-an menyampaikan kesaksian pada simposium resmi.
Pemerintahan Joko Widodo mengulurkan tangan kepada kami. Saya menyambutnya dengan senang hati. Syaratnya, mereka menjunjung prinsip kami. Prinsip kami menuntut pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan. Demikian ujar Sri Sulistiawati, mantan tahanan.
Pembantaian ini menyebarkan jejak berupa makam-makam massal di seluruh Indonesia, tetapi pemerintah mengabaikan kebutuhan publik akan penjelasan mengenai kenyataan peristiwa itu.
Merespons peristiwa 1965 yang dipandang sebagai kudeta gagal—dituduhkan kepada kaum komunis—dan menewaskan tujuh jenderal, militer mengarahkan pelaksanaan rangkaian pembunuhan.
Masa Lalu
Termasuk di antara para korban adalah ayah Agus Widjojo; sang purnawirawan menilai waktu telah tiba bagi pemerintah untuk menuntaskan urusan dengan masa lalu.
“Selama setengah abad, kasus ini telah menjadi bagian dari masa lalu kita,” kata Agus.
“Kita belum mampu menyelesaikannya sebagai sebuah bangsa. Ke mana kita akan pergi jika bangsa ini masih terpecah belah dan tidak mau berupaya mencari solusi?”
Topik mengenai peristiwa 1965 masih sensitif untuk dibicarakan.
Saat para penyintas hendak menggelar pertemuan untuk menyiapkan simposium pekan depan, sebuah kelompok konservatif bernama Front Pembela Islam mengancam akan menyerang acara tersebut.
Kelompok-kelompok konservatif—sering kali bersama dukungan militer—secara konsisten menentang upaya apa pun untuk membuka diskusi mengenai pembunuhan tersebut.
Para penyintas mendesak negara menuntaskan proses hukum dengan membentuk pengadilan khusus untuk mengadili pihak-pihak yang mendapat tuduhan dalam pembunuhan 1965.
Pemerintah menempatkan rekonsiliasi nasional sebagai prioritas, sambil menyatakan bahwa pihak-pihak yang mengatur kekerasan setengah abad lampau telah meninggal dunia.
Ditekankan oleh kelompok HAM bahwa kebenaran tentang apa yang terjadi harus dibuka ke publik.
