Berita politik, kebijakan pemerintah dan isu sosial dalam negeri
Memanasnya sengketa di Laut China Selatan telah memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang tidak sengaja akibat eskalasi militer. Seiring modernisasi cepat angkatan laut China, negara-negara pesisir Laut China Selatan memperkuat kemampuan maritim demi menjaga daya saing. Meski tidak termasuk dalam kelompok negara pengklaim wilayah, negara ini tetap mencemaskan meningkatnya ketidakstabilan regional. Sebagai respons, pemerintah berupaya…
Menjelang pensiun wajib Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI bulan depan, publik mulai memperhatikan calon penggantinya. Diskusi politik dan militer memanas seiring munculnya beberapa nama potensial.
Tahun lalu sebuah LSM merilis penelitian yang mengungkap penebangan hutan hujan lebat di Papua oleh perusahaan pengembang kelapa sawit. Perusahaan itu berada di bawah kendali salah satu taipan terkaya negara dan melanggar komitmen pelanggan utama.
Minyak ini merupakan salah satu komoditas yang paling kontroversial dalam berbagai diskusi. Konsumen di negara maju yang peduli lingkungan memboikot produk ini karena merusak habitat alami orangutan.
Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan pejabat Indonesia memberitahunya demikian. Mayoritas dari 7.000 orang terdampar dalam krisis perahu Asia Tenggara adalah pekerja ilegal, bukan pengungsi.
Pada 20 Mei 2015 pemerintah menenggelamkan kapal China yang tertangkap menangkap ikan ilegal di perairan Laut China Selatan. Tindakan itu merupakan langkah awal setelah Presiden Joko Widodo berkomitmen memerangi penangkapan ikan ilegal sejak menjabat.
Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaan menyediakan tempat perlindungan bagi 7.000 pengungsi dan migran terdampar di laut. Pihak berwenang menilai kapal-kapal itu tidak layak, sehingga pengungsi membutuhkan evakuasi dan perawatan segera. Kedua negara menegaskan bahwa bantuan bersifat sementara dan jumlah penerima tidak akan melebihi angka tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkuat desakan kepada negara-negara Asia Tenggara yang enggan mengevakuasi pengungsi dan migran terjebak di laut. Desakan itu muncul menyusul operasi penindakan terhadap jaringan perdagangan manusia.
Militer menyatakan pada hari Senin bahwa Angkatan Laut menggagalkan upaya masuk kapal migran ke perairan nasional akhir pekan. Tindakan itu menyusul kedatangan ratusan pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Pihak berwenang meningkatkan patroli di kawasan tersebut.
Pemerintah menghadapi kecaman internasional setelah melakukan eksekusi massal terhadap terpidana pengedar narkoba bulan lalu, dengan sebagian besar korban warga asing.