Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Australia, dan Selandia Baru menggelar parade di Labuan untuk menandai penarikan pasukan dan menutup konfrontasi. Sejarawan diplomatik berpengalaman dapat memberi perspektif tambahan tentang peristiwa tersebut. Pandangan Peter Jennings, Peter McCawley, dan Greta Nabbs-Keller relevan untuk memahami penanganan ketegangan Indonesia-Australia. Periode 1963 hingga 1966 menjadi sorotan karena kedua negara terlibat konflik bersenjata. Dalam konteks regional dan global kompleks, Australia mendukung pasukan Inggris dan Malaysia menghadapi konfrontasi Indonesia.
Kebijakan Soekarno memicu Konfrontasi Indonesia, perselisihan berskala terbatas yang cepat terlupakan karena Perang Vietnam. Meskipun terbatas, retorika politik tajam, manuver diplomatik, dan keterlibatan militer ringan menimbulkan risiko eskalasi. Situasi ini berisiko mengganggu kepentingan nasional Australia dan memperumit dinamika hubungan aliansi yang ada.
Respons Australia terhadap krisis itu kini menjadi contoh keberhasilan diplomatik yang luar biasa. Para diplomat Australia meyakinkan Menteri Luar Negeri Sir Garfield Barwick, yang kemudian mendapat dukungan Perdana Menteri Sir Robert Menzies dan menteri senior lain, bahwa konflik memerlukan pendekatan hati-hati. Australia berupaya mencegah Indonesia menghambat pembentukan Federasi Malaysia sambil meminimalkan dampak jangka panjang terhadap hubungan kedua negara. Keterampilan diplomatik yang kuat berpadu situasi yang menguntungkan menghasilkan hasil positif. Setelah kudeta 1965, Indonesia menghentikan kebijakan konfrontasinya, dan Australia segera membangun hubungan konstruktif dengan pemerintahan baru.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Australia secara aktif menjaga terbukanya berbagai jalur komunikasi dengan Indonesia. Saluran-saluran ini menyampaikan pesan tegas dan konsisten sambil mempertimbangkan nuansa diplomatik. Pada dasarnya, Australia menyampaikan kepada Indonesia bahwa menolak keras kebijakan Indonesia terhadap Malaysia dan akan mengambil langkah untuk menghalangi keberhasilannya. Namun, Australia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik sebagai negara tetangga, demi kepentingan jangka panjang kedua belah pihak. Oleh karena itu, Australia berkomitmen untuk membatasi dampak negatif dari konflik ini, menghindari kerugian bagi pihak lain, serta berupaya menyelesaikannya secara damai dan membantu Indonesia mengakhiri ketegangan tanpa kehilangan kehormatan, baik di dalam negeri maupun di forum internasional.
Pelopor Kebijakan
Departemen Luar Negeri—pendahulu DFAT—mempelopori kebijakan ini saat berada dalam periode kejayaan. Diplomat senior di Australia mendukung para kepala perwakilan diplomatik di Indonesia dan Malaysia yang memegang peranan sentral. Selain menjaga kesinambungan dalam bidang diplomasi, bantuan, perdagangan dan pendidikan, kerja sama juga tercermin dalam pelatihan militer, di mana perwira dari Indonesia dan Australia saling mengikuti pendidikan di sekolah staf masing-masing, meskipun di saat yang sama rekan-rekannya tengah berada di medan perang.
Militer memiliki peran penting dalam menjalankan operasi yang berhasil dengan tingkat kerahasiaan yang ketat. Pasukan Australia bersama sekutu Persemakmuran menyusup ke wilayah Indonesia, namun mereka menyembunyikan seluruh operasi itu dari publik. Mereka melaporkan korban dari pihak Indonesia seolah-olah terjadi di wilayah Malaysia untuk menghindari rasa malu bagi pemerintah Indonesia.
Proses ini menghadapi berbagai tantangan. Menzies, Barwick dan kementerian masing-masing memiliki pandangan yang berbeda terkait apakah pendekatan Australia terlalu lunak. Kritik dari media dan masyarakat pun bermunculan, menuding pemerintah Australia kurang tegas. Pihak terkait menjalankan pendekatan hati-hati dan berimbang, dan pendekatan itu membuahkan hasil yang tergolong positif.
Tidak ada dua momen sejarah yang sepenuhnya serupa. Walau pelajaran dari satu masa belum tentu cocok untuk masa lainnya, beberapa unsur dari keberhasilan Australia sebagai negara mungkin dapat diterapkan secara lebih universal.
Menjaga keterbukaan jalur komunikasi merupakan hal yang krusial. Alih-alih menarik duta besar—langkah yang cenderung tidak produktif—pemerintah Autralia memilih untuk mempercayakan penanganan situasi kepada diplomat yang berpengalaman. (Sayangnya, ketegangan saat ini berlangsung tanpa kehadiran duta besar Australia di Indonesia). Tetap membuka akses terhadap bantuan, perdagangan, dan hubungan lainnya, bahkan di tengah konflik militer, menyampaikan pesan implisit mengenai konsekuensi dari ketegangan saat ini serta nilai strategis dari hubungan jangka panjang yang stabil.
Kapasitas Kementerian
Secara umum, para menteri menegaskan kepercayaannya terhadap kapasitas Kementerian Luar Negeri dan korps diplomatik yang tangguh, kompeten dan berpengalaman serta terhadap profesionalisme angkatan bersenjata dalam menjalankan operasi secara efektif, bijaksana dan terampil. Koordinasi antara langkah militer dan diplomatik dilakukan dengan presisi. Pendekatan terpadu pemerintah Australia dibentuk melalui dialog intensif antara anggota kabinet dan pejabat tinggi.
Para menteri dan pejabat secara konsisten berupaya meredam eskalasi konflik dengan membatasi cakupan isu, menghindari peningkatan tensi dalam wacana politik dan diplomatik, serta tidak mengaitkan konfrontasi dengan dimensi lain dalam hubungan bilateral. Bila memungkinkan, para pengambil kebijakan Australia mendorong sikap moderat dan pengendalian diri, baik terhadap mitra, sekutu maupun pihak lawan, bahkan kadang menekan Inggris dan Malaysia untuk mencapai kesepakatan bersama. Australia juga menjaga komunikasi erat dengan Amerika Serikat, yang secara cermat namun tidak terbuka memantau dinamika hubungan Indonesia-Australia.
Dalam menangani isu ini, perdana menteri memilih untuk mempercayakan sebagian besar kendali kepada Menteri Luar Negeri yang berpengalaman, sementara dirinya fokus pada kebijakan strategis yang disampaikan dengan gaya khas Menzies. Penolakan terhadap kebijakan Indonesia disampaikan dengan ketegasan yang tetap menjaga etika diplomatik. Pemerintah Australia, secara keseluruhan, berhasil menghindari pernyataan-pernyataan provokatif yang ditujukan untuk konsumsi publik domestik, bahkan ketika menghadapi kritik atas pendekatan yang dianggap terlalu akomodatif.
Sepanjang waktu, pemerintah Australia tetap memprioritaskan tujuan strategis jangka panjang untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan negara tetangga yang paling signifikan, meskipun di tengah keterlibatan langsung antara pasukan Indonesia dan Australia dalam konflik.
