Walaupun isu keamanan dan geopolitik lebih banyak mendapat sorotan, di ranah bisnis Indonesia dan Australia tetap menjadi mitra ekonomi yang telah terjalin dalam jangka panjang.
Langkah ini memiliki makna simbolis, karena Perdana Menteri Australia yang baru, Malcolm Turnbull, memilih mengunjungi Indonesia terlebih dahulu, mengikuti jejak Paul Keating, bukan seperti tradisi para pendahulunya yang biasanya menjadikan Inggris atau AS sebagai tujuan pertama setelah menjabat.
Menilik kembali sejarah, terdapat bukti kuat bahwa Australia pernah mendukung Indonesia sebagai mitra ekonomi, begitu pula sebaliknya.
Kemungkinan besar, Indonesia merupakan mitra dagang pertama bagi benua Australia, ketika masyarakat asli Australia melakukan penangkapan ikan dan memperdagangkan teripang serta komoditas lainnya dengan penduduk asli Makassar.
Pada dekade 1940-an, ketika Indonesia memulai perjuangan kemerdekaan, Australia telah menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi dan pendidikan. Hal ini mengingatkan kita pada salah satu perintis hubungan dagang kedua negara, ekonom dan arbiter ternama Australia, Joe Isaac, yang baru saja mendapat penghormatan di Sydney minggu ini. Menurut Profesor Joe Isaac, yang turut serta dalam misi MacMahon Ball ke Batavia (Jakarta) pada bulan November 1945, hubungan Australia dengan Indonesia sudah terjalin erat sejak awal perjuangan melawan Belanda, tak lama setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II.
Isaac mengenang bahwa sempat bertemu Soekarno segera setelah tiba, dan dua kali lagi setelahnya. Mac menjelaskan tujuan misi tersebut serta menyampaikan bahwa Australia mendukung aspirasi politik Indonesia. Ia juga membahas tanggapan Soekarno terhadap pengiriman kapal berisi pasokan medis oleh pemerintah Australia. Tidak diragukan lagi, mengingat aksi para pekerja pelabuhan Australia yang menolak memuat kapal Belanda yang menentang kemerdekaan Indonesia, Soekarno menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan rakyat Australia.
Dukungan ini sangat berarti bagi negara yang baru merdeka di Asia Tenggara saat itu. Seperti dicatat oleh Isaac, serta pakar diplomasi Australia yang dikenal di kalangan akademisi Indonesia, Tom Critchley dan Jamie Mackie, keyakinan pemerintah Indonesia untuk mencalonkan Australia ke Komite Jasa Baik dikaitkan dengan aksi para pekerja pelabuhan yang menolak memuat kapal Belanda, serta dukungan yang telah diberikan Australia kepada Indonesia di Dewan Keamanan PBB.
Hubungan ekonomi erat antara Indonesia dan Australia berlanjut setengah abad kemudian, tepatnya saat krisis keuangan Asia tahun 1997–1999. Pada masa itu, Bank Sentral Australia—berkat peran Deputi Gubernur Stephen Grenville yang pernah menjadi diplomat di Jakarta—berselisih dengan IMF dan pemerintahan Clinton terkait analisis ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Australia, Peter Costello, mengikuti saran Grenville dan Gubernur Glenn Stevens, menentang pendekatan IMF serta tim ekonomi AS, dan memilih strategi yang berbeda untuk Indonesia. Hasilnya, perekonomian Indonesia pulih lebih cepat dan terhindar dari jebakan yang dialami negara berkembang lain yang mengikuti arahan IMF.
Pada tahun 2015, Indonesia menjadi salah satu mitra dagang utama Australia dengan nilai perdagangan dua arah mencapai sekitar $16 miliar, sekaligus berperan penting dalam sektor pendidikan. Secara lebih luas, Indonesia sebenarnya merupakan mitra ekonomi yang belum sepenuhnya dihargai. Selain perusahaan besar seperti ANZ, Leightons, Commbank, Orica dan Bluescope, terdapat lebih dari 2.400 perusahaan Australia yang mengekspor produk ke Indonesia, dan banyak di antaranya memperoleh tingkat pengembalian hingga empat kali lipat dibandingkan pasar China dan India. Meski demikian, jumlah perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia hanya sekitar 250, jauh lebih sedikit dibandingkan lebih dari 3.000 perusahaan yang berbisnis di pasar lain seperti China.
Masih banyak langkah yang perlu ditempuh. Pada pekan ini, Menteri Perdagangan dan Investasi Australia, Andrew Robb, bersama delegasi bisnis yang berjumlah sekitar 360 orang, berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri Pekan Bisnis Indonesia-Australia 2015. Delegasi tersebut terdiri dari pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk infrastruktur, manufaktur berteknologi tinggi, pertanian dan ketahanan pangan, produk makanan dan minuman premium, layanan kesehatan dan perawatan lansia, sumber daya dan energi, serta bidang pendidikan dan pariwisata.
Robb menyatakan bahwa Indonesia-Australia Business Week merupakan peluang untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan bisnis yang sudah terjalin, sekaligus mencari cara memanfaatkan potensi pasar yang tumbuh pesat dengan lebih dari 250 juta penduduk, termasuk kelas menengah yang terus berkembang.
Diplomasi ekonomi terhadap Indonesia juga didukung oleh kedua pihak politik, terbukti dari langkah Menteri Keuangan Bayangan, Chris Bowen, yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas peran penting Indonesia dalam hubungan ekonomi Australia, baik saat ini maupun di masa depan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan perdagangan yang erat di masa lalu, dan diyakini hubungan tersebut akan terus berkembang, meluas, serta semakin mendalam di tahun-tahun mendatang.
