Sebagian besar wilayah bumi dilanda kebakaran, memaksa spesies yang terancam punah meninggalkan habitatnya. Ini merupakan tindakan yang merugikan manusia dan alam.
Bagaimana media akan bereaksi ketika krisis ekologi terjadi? Program berita cenderung menayangkan laporan singkat yang sensasional, tanpa menjelaskan penyebab atau solusi. Setelah itu, akan beralih menanyakan dampak bencana terhadap harga saham kepada koresponden keuangan, sebelum melanjutkan ke segmen olahraga.
Sebagian besar wilayah bumi dilanda kebakaran, menciptakan pemandangan yang menyerupai neraka. Udara berubah menjadi kuning kecokelatan, dengan jarak pandang di beberapa kota hanya sekitar 30 meter. Anak-anak bersiap dievakuasi menggunakan kapal perang, dan sebagian bahkan telah meninggal karena sesak napas. Spesies pun lenyap dalam asap dengan kecepatan yang sulit dihitung. Ini hampir pasti menjadi bencana lingkungan terbesar abad ke-21 sejauh ini.
Sementara itu, media sibuk membahas gaun yang dikenakan Duchess of Cambridge di pemutaran perdana film James Bond, kontroversi terbaru Donald Trump dan siapa yang tereliminasi dari episode Halloween Dancing with the Stars. Topik terbesar yang mendominasi pemberitaan minggu ini? Sosis: apakah benar-benar berbahaya bagi kesehatan?
Yang terjadi bukan sekadar barbekyu, melainkan kebakaran yang membentang sepanjang 5.000 km. Dalam penilaian objektif, peristiwa ini jauh lebih penting daripada isu lain yang sedang ramai. Seharusnya tidak perlu seorang kolumnis menegaskan hal ini; berita semacam ini layak menghiasi halaman depan semua media. Sulit menggambarkan skala kebakaran ini, tetapi perbandingan berikut bisa membantu: saat ini kebakaran tersebut menghasilkan lebih banyak karbon dioksida daripada seluruh ekonomi Amerika Serikat. Dalam tiga minggu saja, jumlah CO₂ yang dilepaskan sudah melebihi emisi tahunan Jerman.
Namun, gambaran ini masih belum cukup menjelaskan skala bencana. Tragedi ini tidak bisa diukur hanya dengan satuan bagian per juta. Kebakaran tersebut menghancurkan kekayaan alam yang sama berharganya dengan situs arkeologi yang dirusak ISIS. Spesies seperti orangutan, macan dahan, beruang madu, siamang, badak Sumatra dan harimau Sumatra terusir dari sebagian besar habitatnya. Dan di luar itu, masih ada ribuan, bahkan jutaan spesies lain yang terdampak.
Salah satu provinsi yang terdampak kebakaran adalah Papua Barat, sebuah wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan spesies endemik di setiap rawa dan lembah. Tidak dapat dipastikan berapa banyak dari kekayaan ini yang telah hilang dalam beberapa minggu terakhir.
Dampak kebakaran terhadap masyarakat di wilayah ini tidak tercermin hanya dari emisi gas rumah kaca. Setelah kebakaran besar tahun 1997, sekitar 15.000 balita meninggal akibat polusi udara, dan kondisi saat ini tampaknya lebih buruk. Masker bedah yang dibagikan ke seluruh negeri hampir tidak memberikan perlindungan bagi yang hidup di tengah kabut asap tanpa sinar matahari. Bahkan anggota parlemen di Kalimantan harus mengenakan masker saat debat, karena ruang sidang dipenuhi asap hingga sulit saling mengenali.
Bukan hanya pepohonan yang terbakar, tetapi juga lahan itu sendiri. Sebagian besar hutan berada di atas kubah gambut raksasa. Ketika api merembes ke dalam tanah, dapat membara selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, melepaskan awan metana, karbon monoksida, ozon serta gas-gas berbahaya seperti amonium sianida. Gumpalan asap ini meluas hingga ratusan kilometer, memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga.
Mengapa hal ini terjadi? Selama puluhan tahun, hutan telah terfragmentasi oleh aktivitas perusahaan kayu dan pertanian. Kanal-kanal digali untuk mengeringkan lahan gambut. Perusahaan perkebunan kemudian menghancurkan sisa hutan demi menanam monokultur seperti kayu pulp, kayu dan kelapa sawit. Cara termudah untuk membuka lahan adalah dengan membakarnya, yang setiap tahun memicu bencana. Namun, pada tahun dengan El Nino ekstrem seperti sekarang, kondisi ini menjadi formula sempurna untuk bencana lingkungan.
Presiden Joko Widodo adalah—atau berusaha menjadi—seorang demokrat. Namun, ia memimpin negara yang masih diliputi korupsi dan praktik otoriter. Seperti yang diungkap dalam film dokumenter Joshua Oppenheimer The Act of Killing, para pemimpin regu pembunuh yang terlibat dalam pembantaian sekitar satu juta orang selama masa teror Soeharto di tahun 1960-an, dengan dukungan Barat, kini berkembang melalui berbagai bentuk kejahatan terorganisir, termasuk deforestasi ilegal.
Organisasi paramiliter bernama Pemuda Pancasila, yang memiliki sekitar tiga juta anggota, mendukungnya. Dengan seragam oranye bermotif kamuflase dan baret merah tua, mengadakan pertemuan rutin yang diiringi musik. Para pelaku peristiwa masa lalu masih dikenal luas dan sering tampil di televisi. Di beberapa wilayah, termasuk Papua Barat, insiden politik masih terjadi.
Pelaku kejahatan kemanusiaan seringkali juga terlibat dalam praktik yang merugikan alam. Meskipun Presiden Joko Widodo tampak berupaya menghentikan pembakaran, ruang geraknya terbatas. Kebijakan pemerintah masih menunjukkan kontradiksi, misalnya adanya subsidi baru untuk produksi minyak sawit yang berpotensi mendorong pembukaan lahan melalui pembakaran. Beberapa perusahaan perkebunan, atas permintaan pelanggan, telah berkomitmen menghentikan perusakan hutan hujan. Namun, sebagian pejabat menilai pembatasan tersebut dapat menghambat pembangunan. Asap yang merugikan negara hingga sekitar $30 miliar tetap dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan.
Pengaruh kita memang terbatas, tetapi masih ada langkah yang bisa dilakukan. Beberapa perusahaan pengguna minyak sawit telah berupaya mereformasi rantai pasoknya, sementara yang lain tampak bergerak lebih lambat dan kurang transparan. Contohnya termasuk Starbucks, PepsiCo, Kraft Heinz dan Unilever. Sebaiknya tunda membeli produknya hingga terlihat hasil nyata.
Pada hari Senin, Presiden Joko Widodo berada di AS untuk bertemu dengan Barack Obama. Dalam pernyataan resmi, Obama menyampaikan apresiasi terhadap langkah kebijakan terbaru Jokowi dalam upaya memerangi dan mencegah kebakaran hutan. Namun, krisis ekologi yang terjadi bersamaan dengan pertemuan tersebut, yang bertolak belakang dengan komitmen ini, tidak disebutkan.
Pemerintah cenderung mengabaikan isu ketika media tidak memberitakannya. Media sendiri mengabaikannya karena berbagai alasan, banyak di antaranya terkait kekuasaan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perspektif dalam industri yang kehilangan keterampilan, didominasi oleh siaran pers korporasi, sesi foto dan liputan mode, di mana semua pihak tampak menunggu yang lain untuk mengambil inisiatif. Akhirnya, media secara kolektif memutuskan untuk tidak menjadikan bencana ini sebagai isu utama, dan kita semua bertindak seolah-olah hal tersebut tidak terjadi.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim di Paris yang akan berlangsung bulan Desember mendatang, media akan sibuk memberitakan proses negosiasi yang terjebak dalam pusaran diplomasi abstrak dan sandiwara antar negara, tanpa banyak memperhatikan dinamika lain yang terjadi di luar forum tersebut. Proses perundingan akan berlangsung dalam ruang yang terputus dari nilai-nilai moral masyarakat luas. Dan setelah hiruk-pikuk itu usai, suasana akan kembali sunyi. Sulit menemukan sektor lain yang memperlakukan publiknya seburuk ini.
