Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa berencana menaikkan anggaran pertahanan menjadi 1,5% dari total anggaran negara, atau hampir dua kali lipat dari alokasi yang berlaku saat ini.
Ryamizard menyatakan bahwa anggaran pertahanan tahun ini mencapai Rp83 triliun, naik dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menegaskan jumlah tersebut hanya setara dengan 0,8% dari total anggaran nasional. Ia menilai besaran tersebut masih belum memadai untuk menjamin keamanan seluruh wilayah yang sangat luas.
Pada hari Kamis, menteri tersebut menyatakan bahwa Jokowi secara konsisten mendorong modernisasi alutsista dengan menaikkan alokasi anggaran pertahanan hingga 1,5%, sejalan dengan visi dan platform kebijakan pemerintahannya.
Ryamizard menekankan bahwa pemerintah sebaiknya mengalokasikan tambahan anggaran untuk modernisasi senjata dan perlengkapan militer. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mengarahkan anggaran tersebut untuk menunjang kesejahteraan prajurit dan anggota kepolisian.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengalokasikan sebagian dana anggaran untuk memperkuat pertumbuhan industri pertahanan nasional. Indonesia tengah berupaya membangun sektor pertahanannya sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap senjata dan teknologi luar negeri. “Upaya modernisasi dan pengembangan industri pertahanan harus turut mendorong pemanfaatan material dalam negeri,” tambah Ryamizard.
Setelah lebih dari satu dekade tanpa pembaruan signifikan dalam sistem persenjataan dan perlengkapan militer, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 menginisiasi program revitalisasi alutsista. Program ini mencakup pembaruan peralatan usang dan memperkuat arsenal militer untuk mencapai kekuatan pokok minimum yang pemerintah perlukan.
Pemerintah menyiapkan Rp150 triliun di luar anggaran rutin pertahanan untuk mendukung program yang pemerintah targetkan selesai tahun ini.
Indonesia sepakat membeli 164 kendaraan tempur dari Jerman. Jerman menjadwalkan pengiriman kendaraan tempur tersebut pada tahun 2016. Selain itu, bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pembangunan tiga kapal selam, dan baru-baru ini memesan 11 helikopter Eurocopter AS565 Panther untuk memperkuat kemampuan perang antikapal selamnya—seluruhnya merupakan bagian dari upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan.
Kekuatan Pokok Minimum
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan bulan lalu bahwa TNI telah mencapai 38% target kekuatan pokok minimum. Ia menegaskan bahwa TNI menargetkan pencapaian 100% kekuatan pokok minimum pada tahun 2019.
Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Marsetio, menyebut bahwa kekuatan pertahanan laut saat ini belum mencapai kekuatan pokok minimum. Ia menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut masih berusaha memenuhi target kekuatan pokok minimum yang pemerintah tetapkan.
Di luar dua kapal selam yang dimiliki, Indonesia hanya mengoperasikan empat fregat untuk mendukung pertahanan maritim. Menurut Laksamana Marsetio, idealnya memerlukan setidaknya 12 kapal selam dan 16 fregat. Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi untuk mewujudkan visi pemerintah sebagai negara maritim yang besar dan kuat, sebagaimana disampaikannya dalam pameran Indo Defence 2014.
