Dalam beberapa hari, isu ISIS menyebar ke negara ini. Aparat keamanan memburu pemimpin militan Santoso yang secara terang-terangan menyatakan kesetiaannya kepada Negara Islam. Polisi menahan sejumlah orang yang mendukung ISIS saat mereka membicarakan rencana teror. Jaksa Agung Australia memperingatkan bahwa ISIS berambisi mendirikan kekhalifahan jauh di wilayah ini. Namun, rangkaian tindakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan ancaman ISIS secara keseluruhan. Data menunjukkan jumlah pejuang asing ke Suriah dan Irak meningkat tajam. Mereka bergabung dengan ISIS dan kelompok ekstremis lain. Angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat antara Juni 2014 hingga Desember 2015. Meski demikian, hanya sedikit pejuang yang berasal dari Indonesia sejauh ini. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi?
Sejak memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda pada 1945, Indonesia telah menghadapi berbagai gerakan terorisme dan jihad. Pada 1949, Darul Islam mendeklarasikan negara Islam dan menuduh Indonesia sebagai negara murtad. Mereka melancarkan pemberontakan bersenjata sepanjang 1950-an hingga awal 1960-an. Setelah itu, gerakan bergerak secara bawah tanah dan terfragmentasi menjadi sejumlah kelompok. Laskar Jihad menggalang kampanye anti-Kristen, sedangkan Jemaah Islamiyah bertanggung jawab atas bom Bali 2002. Aktivitas jihadis meluas ke luar negeri, banyak berangkat ke Afghanistan saat invasi Soviet. Sebagian besar hanya mengikuti pelatihan tanpa terlibat langsung dalam pertempuran.
Dukungan terhadap ISIS muncul secara nyata. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) pada September 2014 menjelaskan strategi perekrutan dan propaganda agresif ISIS. Laporan itu bersama laporan terbaru USAID menegaskan pernyataan publik ribuan orang tidak selalu menunjukkan dukungan aktif. IPAC dalam laporan lain menyoroti konflik Suriah yang berhasil menarik perhatian ekstremis secara belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai faktor mendorong ketertarikan, mulai penderitaan Muslim Sunni hingga harapan kebangkitan kembali kekhalifahan Islam. Keyakinan eskatologis juga berperan, mengaitkan Suriah dengan ramalan pertempuran akhir zaman di Syam. Syam mencakup wilayah Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, dan Israel.
Dukungan ISIS
Dukungan terhadap ISIS belum memengaruhi jumlah warga Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah. Laporan Soufan Group memperkirakan sekitar 700 orang berasal dari Indonesia per Juli 2015. Kelompok tersebut menilai angka itu kemungkinan terlalu tinggi. Estimasi resmi menunjukkan 1.700 pejuang dari Prancis dan 2.400 dari Rusia. Amerika Serikat mencatat 150 pejuang, sedangkan Tunisia mencapai 6.000 orang. Studi USAID menyebut Prancis memiliki 18 pejuang per satu juta warga muslim. Tunisia mencatat 280 pejuang per satu juta warga muslim. Indonesia hanya sedikit lebih dari satu pejuang per satu juta warga muslim.

Mengapa jumlah orang yang berangkat ke Suriah untuk berperang begitu sedikit? Data di Indonesia sejalan dengan tren di negara-negara tetangga. Perkiraan resmi menunjukkan hanya sekitar 100 pejuang asing di Irak dan Suriah berasal dari Malaysia yang mayoritas berpenduduk muslim, serta hanya 23 dari India yang memiliki populasi muslim mencapai 177 juta jiwa. Namun, melihat fenomena ini semata sebagai tren regional justru menutupi dinamika khusus tiap negara. ISIS kurang mendapat sorotan di Malaysia dibandingkan dunia Arab atau Eropa Barat. Namun, warga muslim Malaysia tetap berangkat ke Timur Tengah enam kali lebih banyak daripada Indonesia. Survei menunjukkan persentase warga Malaysia yang bersimpati pada ISIS lebih tinggi daripada Indonesia. Survei juga mencatat dukungan warga Malaysia terhadap taktik bom bunuh diri lebih besar, meski terbatas pada sebagian kecil populasi. Sementara itu, di India mayoritas masyarakat muslim menolak ISIS dan kelompok teroris Islam lainnya, dengan hampir 70.000 ulama menandatangani fatwa anti-ISIS.
Lemahnya Respons
Pada November, The New York Times menyoroti salah satu faktor yang memengaruhi lemahnya respons terhadap ISIS, yakni Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam yang mengklaim memiliki sekitar 50 juta anggota. NU mengajarkan Islam yang berlandaskan kasih sayang, inklusivitas serta toleransi terhadap pemeluk agama lain, yang jelas bertentangan dengan ideologi fundamentalis ISIS yang berakar pada ajaran Wahabi. “Kami menentang langsung gagasan ISIS, yang menghendaki Islam seragam. Baginya, ajaran Islam yang berbeda dianggap kafir dan harus dibunuh,” ungkap Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat NU.
Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, menegaskan bahwa NU berperan penting dalam mengurangi daya tarik ISIS di kalangan masyarakat. “Gerakan ini menjadi benteng yang mencegah orang tertarik pada ideologi ekstremis,” kata Jones. Meski demikian, individu yang direkrut ke dalam kelompok seperti ISIS maupun jaringan jihad lainnya umumnya bukan berasal dari Nahdlatul Ulama, sehingga pengaruh NU kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan besarnya jumlah anggota yang dimilikinya.
Sebaliknya, Jones menyoroti sejumlah faktor lain. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara dengan pemerintahan represif, tidak berada di bawah pendudukan, memiliki stabilitas politik, serta bebas dari kerusuhan maupun konflik sosial. Selain itu, umat muslim bukanlah kelompok minoritas yang mengalami penindasan. Dengan kondisi tersebut, wajar jika hanya segelintir orang, bahkan dari kalangan aktivis, yang akhirnya berangkat ke Suriah.
Pejuang Asing
Negara-negara yang mengirimkan jumlah besar pejuang asing ke Suriah dan Irak, baik secara total maupun per kapita, umumnya memiliki karakteristik politik yang represif (seperti Arab Saudi dengan 2.500 pejuang), kondisi politik yang tidak stabil (Tunisia dengan 6.000 pejuang), diskriminasi terhadap minoritas muslim (Rusia dengan 2.400 pejuang) atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Untuk memperkuat argumennya, Jones menyinggung masa penuh gejolak setelah runtuhnya rezim otoriter Soeharto pada 1998, yang sebelumnya berkuasa lebih dari tiga dekade. Ketidakstabilan saat itu menjadi peluang rekrutmen paling efektif bagi kelompok radikal. Namun, daya tarik serupa tidak pernah kembali, karena dalam sistem demokrasi yang baru tumbuh tidak ada lagi faktor lokal yang mendorong radikalisasi, jelasnya.
Jones menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat memberikan kesempatan bagi kelompok radikal untuk menyuarakan aspirasinya terkait penerapan hukum Islam dan pembentukan negara Islam tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan. Ia juga mengakui adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kebebasan tersebut, namun menurutnya hal ini justru membantu menjaga jumlah ekstremis yang berbahaya tetap dalam batas yang terkendali.
Penolakan Kuat
Menurut IPAC, keberadaan ISIS telah memicu penolakan yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya di kalangan komunitas muslim, sehingga dukungan terhadap kelompok ini tetap terbatas hanya pada sebagian kecil kalangan radikal. Penolakan tersebut tidak hanya datang dari NU, tetapi juga dari organisasi muslim arus utama lain, termasuk Forum Persaudaraan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menolak ideologi ISIS. Bahkan di lingkungan jihadis sendiri, ISIS tidak mendapat penerimaan luas. Tindakan brutal serta deklarasi kekhalifahan yang dilakukan ISIS menuai kritik dari media jihadis maupun ulama radikal. Sebagian besar komunitas muslim garis keras memilih menjauh atau bersikap menunggu, termasuk Majelis Mujahidin Indonesia yang menilai ISIS sebagai gerakan sesat. Menanggapi pertanyaan tentang efektivitas program deradikalisasi pemerintah, Jones menekankan bahwa akal sehat mayoritas muslimlah, bukan kebijakan pemerintah, yang menjaga jumlah pendukung ISIS tetap rendah.
Akal sehat tersebut tampaknya turut dipengaruhi oleh adanya sistem politik yang stabil dan representatif, yang menghargai aspirasi umat muslim. Bahkan di kalangan yang lebih radikal sekalipun, banyak yang secara tegas menolak praktik maupun narasi ISIS. Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah pengalaman dari negara seperti Indonesia dapat diterapkan di negara-negara Timur Tengah yang masih diliputi represi dan konflik, atau pada komunitas muslim di Eropa yang mengalami marginalisasi? Jawaban atas pertanyaan ini bisa menjadi faktor penentu bagi kemampuan ISIS dalam merekrut anggota baru.