Indonesia berada di Asia Tenggara. Samudra Pasifik mengelilinginya di timur laut. Laut Cina Selatan terletak di barat laut. Samudra Hindia berada di barat daya. Australia terletak di bagian tenggara. Negara ini mencakup 13.677 pulau, sekitar 6.000 di antaranya berpenghuni, dan menampung populasi sekitar 240 juta jiwa. Dunia mengenal Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya dan toleransi etnis terbesar. Masyarakat di berbagai pulau mengekspresikan keberagaman itu melalui banyak bahasa dan agama. Walaupun pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, masyarakat tetap menggunakan sekitar 583 bahasa daerah. Sebagian besar penduduk memeluk agama Islam, sementara Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha juga dianut secara luas.
Indonesia memiliki jejak pengaruh Belanda yang sangat kuat. Potensi keuntungan dari perdagangan rempah-rempah di pasar Eropa memicu kedatangan Belanda ke Nusantara. Selama hampir empat abad, Belanda menguasai wilayah Indonesia, meskipun pada masa tertentu Inggris dan Jepang juga sempat menduduki sebagian daerah. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan menuju kebebasan melalui perlawanan dan diplomasi berlangsung panjang dan penuh tantangan. Seiring perkembangan bangsa, arus globalisasi turut membentuk Indonesia menjadi seperti sekarang.
Populasi dan Konsumsi
Pada tahun 1979, di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, pemerintah meluncurkan program transmigrasi untuk membantu keluarga miskin dan tidak memiliki lahan di wilayah padat penduduk agar memperoleh pekerjaan serta lahan pertanian. Program ini memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Jawa dan Madura ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Program transmigrasi membentuk tenaga kerja di sektor pertanian, pertambangan, dan penebangan kayu untuk mendukung bidang yang membutuhkan banyak tenaga. Antara tahun 1979 hingga 1984, pemerintah memindahkan sebanyak 535.000 orang. Pemerintah menyediakan lahan pertanian yang belum termanfaatkan dan membangun rumah di daerah tujuan, serta menyalurkan bahan pangan sampai keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Program ini memberikan kesempatan kerja, pangan dan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat pengangguran dan kelaparan di Jawa dan Madura. Selain itu, setiap keluarga yang bermigrasi turut membantu meningkatkan ketersediaan beras bagi penduduk yang tetap tinggal di daerah asal.
Pemerintah mulai menghadapi kemunduran dalam pelaksanaan program transmigrasi sejak 1984 dan akhirnya menghentikannya secara resmi pada Agustus 2000. Ketegangan antara transmigran dan masyarakat lokal, keterbatasan dana, serta terputusnya kedekatan dengan keluarga dan sahabat yang memiliki ikatan antargenerasi yang kuat memicu kegagalan program tersebut.
Pemerintah berhasil menekan angka kelahiran, tetapi jumlah penduduk yang berlebih tetap menekan sumber daya negara. Generasi berikutnya mewarisi lahan pertanian keluarga dan terus memecahnya, sehingga ukuran sawah semakin menyusut. Kondisi ini mendorong banyak anak muda untuk merantau ke kota demi mencari pekerjaan. Namun, lonjakan tenaga kerja di perkotaan justru memicu tingkat pengangguran yang sangat tinggi.
Kelaparan dan Kemiskinan
Economic Reform Today (2000) menuntut pemerintah agar lebih aktif mengambil langkah untuk meningkatkan daya saing industri dan bisnis di tingkat global. Globalisasi menempatkan tanggung jawab besar pada pemerintah untuk mendorong pembangunan sektor usaha, baik internasional maupun domestik. Persepsi negatif terhadap globalisasi menciptakan tantangan serius yang harus pemerintah kelola. Ketimpangan pendapatan serta akses ekonomi yang tidak merata di antara kelompok masyarakat, wilayah, dan usaha kecil menimbulkan kesan bahwa globalisasi memperlebar jurang ketidaksetaraan alih-alih menjadi alasan berjalannya reformasi.
Pertambahan jumlah penduduk semakin menekan ketersediaan pangan dan air. Berdasarkan Indonesia: A Global Studies Handbook, populasi antara tahun 1929 hingga 1938 naik sebesar 15%, sementara produksi pangan hanya bertambah 3,5%. Pada Juli 2001, jumlah penduduk mencapai sekitar 225 juta jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan 1,6%. Data IndexMundi.com (2010) mencatat populasi pada Juli 2009 sebanyak 240.271.522 orang dan menunjukkan peningkatan 1,16% daripada periode yang sama pada 2008.
Keluarga besar mengelola lahan pertanian, sehingga perempuan biasanya melahirkan hingga 10 anak atau lebih. Namun, sebagian dari mereka tidak bertahan hingga dewasa. Pasca Perang Dunia II, tingkat kematian bayi menurun tajam berkat penggunaan antibiotik dan berbagai obat-obatan, sehingga semakin banyak bayi dan anak yang dapat hidup. Penurunan angka kematian anak ini memicu lonjakan populasi serta meningkatnya ketergantungan pada sumber daya pemerintah dan bantuan internasional, yang akhirnya mendorong pemerintah melakukan impor pangan, seperti beras.
Pada dekade 1970-an, untuk mengatasi kekurangan beras, International Rice Research Institute (IRRI) menciptakan varietas padi baru yang mampu menghasilkan lebih banyak gabah per tanaman. Inovasi ini berkontribusi dalam mengurangi persoalan swasembada beras. Namun, kebutuhan tenaga kerja di sawah menjadi berkurang, sehingga banyak anak muda memilih pindah ke kota guna mencari lapangan pekerjaan.
Mengandalkan Impor
Pemerintah saat ini semakin mengandalkan impor, termasuk buah-buahan dan produk manufaktur, karena hasil produksi petani dan pabrikan di Jawa tidak mampu bersaing dengan barang impor. Keterbatasan bahan baku mendorong perusahaan menekan biaya tenaga kerja serendah mungkin agar tetap kompetitif di pasar global.
Penurunan inflasi dan stabilisasi biaya pasokan pangan, bersama investasi di sektor pertanian yang meningkatkan produktivitas, mendorong kenaikan pendapatan masyarakat pedesaan dan menjaga harga beras tetap stabil. Kondisi ini memungkinkan petani mencapai swasembada beras. Berdasarkan data Weatherhead Center for International Affairs (2001), tingkat kemiskinan nasional turun dari 60% pada tahun 1970 menjadi 40% enam tahun kemudian. Pada tahun 1990, angka tersebut kembali menurun menjadi 15% dan mencapai 11,5% enam tahun setelahnya.
Lingkungan Hidup
Dampak paling serius dari globalisasi terhadap lingkungan adalah kerusakan hutan hujan. Penebangan berlebihan oleh perusahaan kayu untuk memenuhi permintaan ekspor telah menghancurkan ekosistem hutan. Selain itu, kebakaran hutan juga menjadi masalah besar, baik yang berasal dari aktivitas di kamp perusahaan maupun yang terjadi secara alami, seperti akibat sambaran petir, sehingga menghanguskan ribuan hektar hutan dan lahan.
Hilangnya habitat akibat penebangan hutan secara masif serta meluasnya pemukiman karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas pertanian membuat banyak satwa dan spesies berada di ambang kepunahan. Praktik perdagangan ilegal terhadap hewan, seperti orangutan, badak Jawa dan harimau Sumatra, semakin mempercepat ancaman kepunahannya. Selain itu, anggrek langka dan berbagai tanaman eksotis turut terancam akibat laju deforestasi hutan hujan yang tinggi. Belakangan, perusahaan farmasi mulai menaruh perhatian pada hutan hujan sebagai sumber potensial untuk penemuan obat-obatan baru.
Desa-desa berpenduduk besar biasanya meninggalkan metode tebang bakar setelah tanah kehilangan kesuburannya untuk bercocok tanam. Warga desa menebang pepohonan dan vegetasi, lalu membakar semuanya di lahan yang akan menjadi area tanam. Mereka memanfaatkan lahan tersebut selama satu hingga tiga tahun sebelum meninggalkannya agar vegetasi alami dapat tumbuh kembali. Setelah itu, mereka memilih lokasi baru dan kembali menerapkan teknik tebang bakar, yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya luas hutan secara bertahap.
Sebagai langkah perlindungan, pemerintah menetapkan berbagai kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Leuser. Pemerintah menjaga sejumlah cagar alam, suaka margasatwa, taman laut, hutan rekreasi, kawasan perburuan, wilayah kelautan, serta taman nasional lainnya untuk melestarikan keanekaragaman hayati.
Penyakit dan Pelayanan Kesehatan
Proses globalisasi yang semakin meluas turut berkontribusi pada meningkatnya kasus HIV dan AIDS. Infeksi ini paling banyak menyerang perempuan yang bekerja di sektor perdagangan seks. Di Jakarta, laporan mencatat sekitar 17% pekerja seks terjangkit HIV/AIDS. Sementara itu, di sejumlah desa di Papua, persentase perempuan yang terinfeksi—meskipun tidak terlibat dalam prostitusi—mencapai 26%. Rendahnya penggunaan kondom, khususnya di kalangan sebagian pria muslim, memperburuk laju penyebaran penyakit tersebut.
Penggunaan narkoba melalui suntikan turut mempercepat penyebaran HIV/AIDS. Berdasarkan laporan Jakarta Post tanggal 1 Desember 2002, tercatat sekitar 43.000 dari 120.000 orang yang terinfeksi HIV/AIDS merupakan pengguna narkoba suntik.
Pada tahun 1997, kebakaran besar terjadi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, menghanguskan ribuan hektar kawasan hutan. Peristiwa tersebut menambah ancaman baru terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, di luar persoalan yang telah lebih dulu ada.
Penduduk Asli
Richard Robbins (2008) menyoroti masyarakat Meratus Dyak yang hidup terisolasi di Pegunungan Meratus sebagai contoh bagaimana komunitas adat terdampak oleh arus globalisasi. Kehidupan mereka masih bertumpu pada aktivitas berburu, mengumpulkan hasil hutan, serta praktik pertanian tebang bakar dengan berpindah ke lahan subur di pegunungan. Pemerintah menilai budaya tersebut sebagai tanda ketidakberadaban sekaligus ancaman bagi stabilitas nasional, lalu meluncurkan program Pengelolaan Penduduk Terisolasi untuk mendisiplinkan sekitar 1,5 juta kelompok masyarakat, termasuk Meratus, serta mengatur pola hidup mereka.
Pemerintah mendirikan kompleks perumahan yang berdekatan sebagai tempat relokasi bagi kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, mereka menjalankan program gizi dan keluarga berencana untuk mengarahkan masyarakat mengenai pola konsumsi yang dianggap tepat serta membatasi jumlah anggota keluarga. Kebijakan ini secara tidak langsung berkontribusi pada hilangnya budaya asli masyarakat adat.
Demonstrasi
Pada tahun 1997, Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pinjaman sebesar 42 miliar dolar untuk menopang kondisi ekonomi yang memburuk. Namun, dua bulan kemudian, Jenderal Soeharto membuat IMF marah dengan mengajukan anggaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pinjaman tersebut. Situasi ini memicu kemarahan masyarakat. Ketika harga bahan pangan melonjak pada 1998, kerusuhan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Terpilihnya kembali Jenderal Soeharto semakin memperbesar penolakan publik, sehingga gelombang demonstrasi merebak di kampus-kampus, di mana mahasiswa menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kepemimpinan Soeharto.
Pada masa kolonial Belanda, komunitas China memperoleh posisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat lokal, sehingga kerap menjadi sasaran kekerasan ketika Indonesia menghadapi masa sulit. Dalam situasi kerusuhan, toko-toko milik orang China sering dijarah dan dibakar. Kebijakan kolonial memberi mereka kesempatan untuk berdagang dan memiliki usaha, yang membedakan mereka dari para petani pribumi. Hanya sedikit orang China yang bekerja sebagai petani, sehingga mereka tidak terbebani oleh kewajiban produksi pertanian besar untuk memenuhi kuota Belanda, seperti halnya orang Indonesia. Pada demonstrasi tahun 1998 di Jakarta, terjadi kerusuhan yang disertai tindak kekerasan dan pemerkosaan terhadap komunitas China.
Pertumbuhan jumlah penduduk yang dibarengi dengan menipisnya sumber daya alam dan lingkungan menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan pangan dan air. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peran IRRI dan kemajuan teknologi mampu sedikit meredakan tekanan pada pasokan pangan. Namun, keterbatasan pasokan air tetap berisiko menjadi pemicu ketegangan bahkan konflik di masa mendatang.
Kesimpulan
Seluruh aspek globalisasi yang dibahas saling berkaitan dan menimbulkan dampak buruk. Pulau-pulau berpenduduk padat, seperti Jawa, mengalami tingkat pengangguran tinggi akibat jumlah penduduk yang berlebihan dan terbatasnya lapangan kerja. Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah mendorong migrasi ke pulau-pulau yang lebih jarang penduduk dengan harapan masyarakat dapat menjadi petani mandiri. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penduduk asli maupun para pendatang. Pertumbuhan populasi semakin menekan ketersediaan pangan dan air, sehingga memaksa negara melakukan impor yang menguras anggaran. Kerusakan lingkungan pun terjadi karena hutan hujan ditebang demi kayu serta flora dan fauna bernilai tinggi. Ketidakseimbangan ekosistem hutan hujan mengakibatkan gangguan pada sumber daya dan kesehatan. Masuknya pariwisata membawa penyakit dari luar, termasuk HIV/AIDS, yang merugikan perempuan dan anak-anak. Selain itu, masyarakat adat yang dipaksa mengikuti norma pemerintah kehilangan budayanya. Demonstrasi muncul sebagai wadah ketidakpuasan rakyat, sementara komunitas China kembali menjadi sasaran akibat hak istimewa yang pernah diberikan di masa kolonial. Semua hal ini menunjukkan bahwa globalisasi membawa konsekuensi negatif.
