Pada awal tahun ini, perdebatan pemilu memunculkan diskusi nasional mengenai arah dan rencana strategis maritim Indonesia di Indo-Pasifik. Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan komitmen kampanyenya pada Mei 2014 untuk memperkuat keamanan maritim dan memperluas diplomasi regional. Ia juga berjanji menjadikan angkatan laut sebagai kekuatan maritim regional yang mendapat penghormatan di Asia Timur. Pada Juni 2014, ia menyatakan ambisi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Setelah memenangkan pemilu pada Juli 2014, ia menekankan kembali visinya dan mengajak rakyat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim global. Pada 20 Oktober 2014, Jokowi menjabat presiden ketujuh dan menegaskan visinya melalui seruan ikonik Jalesveva Jayamahe.
Pernyataan Presiden Jokowi menandai kemajuan signifikan dalam penyusunan strategi maritim berskala besar. Ia mengusung visi yang berfokus pada pencapaian keamanan maritim. Ia juga bertujuan mentransformasikan Indonesia menjadi kekuatan maritim. Ia menjadi presiden demokratis pertama yang terbuka menyampaikan doktrin keamanan maritim dan memindahkan isu tersebut ke wacana strategis politik nasional.
Konektivitas dan Perdagangan Maritim
Visi Jokowi mengenai poros maritim dunia menargetkan penguatan konektivitas antarwilayah kepulauan dan pembenahan infrastruktur pelabuhan. Banyak pulau belum menjalin hubungan memadai dengan pulau sekitarnya, dan sebagian besar hanya terhubung terbatas atau tidak konsisten. Keterbatasan konektivitas paling terasa di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat sejumlah pulau berjalan secara ekonomi terpisah dan tidak berperan dalam sistem produksi serta distribusi nasional. Pelabuhan di berbagai wilayah menghadapi kurangnya perawatan dan kendala pendanaan selama bertahun-tahun. Banyak pelabuhan berada dalam kondisi buruk sehingga memperlambat arus perdagangan domestik maupun internasional. Kondisi itu menimbulkan hilangnya pendapatan, keterlambatan pengiriman, prosedur berbelit, serta fasilitas tidak memadai. Laporan Bank Dunia mencatat biaya pengiriman kontainer Padang–Jakarta lebih dari tiga kali ongkos Jakarta–Singapura. Fakta tersebut menunjukkan sektor perdagangan maritim belum mencapai potensi optimal.
Doktrin maritim menargetkan perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal untuk mendorong Indonesia menjadi pusat niaga maritim kawasan. Peningkatan konektivitas antarpulau diharapkan mendukung pemanfaatan sumber daya internal dan mencegah eksploitasi asing. Pulau-pulau yang saling terhubung memungkinkan penggunaan titik strategis dan jalur laut secara maksimal untuk menunjang perdagangan.
Meskipun konsep poros maritim dunia terdengar baru bagi sebagian kalangan, ide ini sejatinya telah berkembang sejak lama. Kementerian Perhubungan bahkan telah merancang proyek tiga jalur sabuk kepulauan—Utara, Tengah dan Selatan—guna menyambungkan berbagai wilayah nusantara. Isu konektivitas maritim juga menjadi agenda utama dalam FGD APEC pada bulan April 2013. ASEAN mendorong integrasi antarpulau melalui rencana pembangunan jaringan pelayaran laut atau jalur maritim melingkar di Asia Tenggara. Rencana tersebut menjadi bagian dari Rencana Induk Konektivitas ASEAN. Pemerintah mulai memberi perhatian serius terhadap gagasan penyatuan ribuan pulau dalam Buku Putih Pertahanan 2003. Pemerintah kemudian memperjelas gagasan itu kembali dalam edisi Buku Putih Pertahanan tahun 2008.
Keamanan Maritim: Kekuatan Pokok Minimum
Upaya untuk memperkuat pengelolaan wilayah maritim juga berkaitan erat dengan aspek keamanan. Pengalaman sejarah membentuk kesadaran pemimpin tentang pentingnya stabilitas maritim. Belanda berusaha menghidupkan kolonialisme pasca-Perang Dunia II melalui penguasaan laut. Pemberontak Sumatra melakukan aksi subversif lewat jalur laut selama PRRI/Permesta tahun 1957. Belanda mengerahkan kapal induk di perairan Indonesia saat krisis Irian Jaya tahun 1960. Kesadaran itu menumbuhkan kewaspadaan terhadap keterlibatan asing berlebihan dalam pengawasan pembajakan. Pemimpin bersikap hati-hati meski kemampuan operasional penjaga pantai masih terbatas.
Visi Jokowi menanggapi kekhawatiran dengan membangun sistem pertahanan kokoh. Ia memperkuat armada laut berteknologi tinggi. Armada itu menjaga kekayaan maritim, jalur pelayaran, dan wilayah perairan nasional. Jokowi juga mengantisipasi ancaman keamanan non-tradisional serta potensi serangan luar. Namun, langkah ini bukan satu-satunya. Jokowi terus mengarahkan pandangan strategisnya untuk memosisikan Indonesia sebagai kekuatan maritim regional, salah satunya dengan komitmen meningkatkan kapabilitas angkatan laut. Ia mengusulkan konsep pertahanan berlapis tiga dalam kerangka strategi jangka panjang. Pemerintah belum mempublikasikan rincian rencana tersebut secara resmi.
Beberapa negara Asia Tenggara yang lebih kecil, seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam, memiliki kemampuan angkatan laut lebih kuat dari Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2005. Program tersebut merancang strategi modernisasi militer jangka panjang selama dua dekade dengan fokus pada kekuatan laut dan udara. Pemerintah menargetkan pembangunan lima armada yang terdiri dari 274 kapal tempur, patroli, dan dukungan pada tahun 2020. Pemerintah juga mengadakan sistem persenjataan, mengembangkan industri pertahanan nasional, dan meningkatkan sarana penelitian pertahanan. Pemerintahan SBY mencatat kemajuan dengan menambah kapal perang dan kapal selam. Pemerintah juga memperluas jaringan pangkalan operasional. Mereka membentuk tiga armada baru untuk memperkuat pertahanan maritim nasional.
Angkatan Laut
Proses modernisasi angkatan laut berjalan lambat karena keterbatasan sumber daya. Infrastruktur belum memadai, dan fasilitas riset pertahanan usang. Pandangan sempit serta keterbatasan anggaran memengaruhi strategi pembangunan maritim. Anggaran pertahanan meningkat dari Rp7,3 triliun tahun 2001 menjadi Rp30 triliun tahun 2013. Jumlah itu tetap belum mencapai 1% PDB nasional. Minimnya peningkatan anggaran memperlambat reformasi kekuatan laut. Negara-negara Asia rata-rata mengalokasikan lebih dari 2% PDB untuk pertahanan. Pada 2013, anggaran Indonesia Rp30 triliun masih jauh di bawah Australia, China, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Angkatan laut memperluas cakupan operasi, tetapi program Minimum Essential Force berjalan lambat dan kurang konsisten. PT Pindad dan PT PAL menghadapi kekurangan dana serta peralatan sehingga peran mereka terbatas. Lebih dari 70% komponen kapal masih bergantung pada impor, dengan kontribusi domestik hanya tenaga kerja galangan. Pemerintah memberikan dukungan minim terhadap industri galangan kapal nasional. Rencana memproduksi alutsista berbasis teknologi tinggi di dalam negeri tetap sebatas gagasan. Purnomo Yusgiantoro menyatakan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor jet tempur dan kapal berteknologi tinggi pada 2022. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut terlalu ambisius dan sulit tercapai.
Jokowi mengadopsi strategi ganda dengan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 1,5% PDB dalam lima tahun. Ia mendorong masuknya investasi asing untuk mendukung modernisasi sektor pertahanan. Pemerintah berharap anggaran 1,5% PDB menjadi sumber dana penting bagi kebangkitan industri pertahanan domestik. Jokowi mengambil langkah konkret menarik investasi luar negeri, khususnya pengembangan infrastruktur maritim dan sektor pertahanan nasional. Pada kunjungan ke Jepang Agustus 2014, ia memperoleh komitmen pembangunan infrastruktur maritim dari pemerintah Jepang. Ia menyatakan niat meraih dukungan serupa dari negara besar lain. Jokowi ingin memperkuat kerja sama pertahanan dengan mitra utama seperti Amerika Serikat, China, Korea Selatan, dan Rusia.
Memperbaiki Persepsi Anomali Ancaman Negara Kepulauan
Isu keamanan maritim, yang dulunya hanya menjadi perhatian terbatas di kalangan pejabat dan ahli strategi, kini telah bergeser menjadi topik sentral dalam wacana keamanan nasional, berkat manifesto kampanye dan pidato politik Jokowi. Untuk pertama kalinya, topik ini menjadi sorotan luas dalam debat pemilu. Sejak saat itu, muncul peningkatan signifikan dalam diskusi publik mengenai visi maritim. Para ahli dan pelaku bidang maritim mengemukakan beragam penafsiran atas doktrin baru yang Jokowi perkenalkan. Mereka menafsirkan doktrin itu sebagai kebangkitan identitas negara kepulauan, harapan kejayaan maritim nasional, dan ajakan menuju persatuan.
Fokus Jokowi terhadap isu maritim menandai kemajuan signifikan dalam menggeser paradigma lama tentang keamanan nasional. Untuk pertama kalinya, para pemangku kepentingan mengakui secara serius pentingnya keamanan laut dan kekuatan angkatan laut. Masyarakat dan pemerintah meningkatkan kesadaran bahwa tantangan utama keamanan yang muncul negara kepulauan bersumber dari aspek maritim. Mereka tidak lagi dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut melalui pendekatan pertahanan konvensional yang hanya berbasis teritorial militer. Oleh karena itu, mereka menuntut kehadiran angkatan laut yang tangguh sebagai langkah preventif dan respons awal untuk menghadapi potensi serangan eksternal, sekaligus melindungi garis pantai yang luas, ribuan pulau yang tersebar, titik-titik rawan strategis, jalur perdagangan antar samudra, serta wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang luas.
Para pengambil kebijakan kembali memberikan perhatian pada isu keamanan maritim sebagai aspek strategis nasional setelah runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada 1998 dan setelah militer mengakhiri keterlibatannya dalam urusan politik serta kepolisian. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) memelopori langkah memasukkan topik ini ke dalam wacana keamanan nasional yang lebih luas. Sejak saat itu, pemerintah menyusun berbagai dokumen resmi, cetak biru pembangunan, dan postur pertahanan dengan cakupan jangka menengah hingga panjang. Namun demikian, Presiden Jokowi menekankan isu ini dengan cara yang berbeda dan menampilkan penekanan yang lebih menonjol dari dokumen-dokumen sebelumnya.
Buku Putih
Walaupun Buku Putih Pertahanan 2008 yang terdiri dari 182 halaman menyebutkan istilah “maritim” sebanyak 19 kali, manifesto kampanye Jokowi yang jauh lebih ringkas—hanya 40 halaman—menyebut kata tersebut hingga 17 kali. Manifesto itu juga menyertakan referensi kepada “ASEAN” sebanyak tujuh kali dan “Indo-Pasifik” sebanyak tiga kali. Hal ini menunjukkan penekanan kuat terhadap isu maritim dalam visi kepemimpinannya. Masa kepresidenan Jokowi berpotensi menjadi momen penting dalam mengoreksi kejanggalan strategi pertahanan nasional, yaitu kecenderungan negara kepulauan mengandalkan kekuatan militer berbasis darat.
Seiring membaiknya kondisi keamanan di Aceh, Timor Timur, dan sebagian Papua, para pembuat kebijakan meninjau ulang arah serta prioritas strategis pertahanan nasional. Fokus Jokowi pada sektor maritim turut mencerminkan adanya kesepakatan politik bahwa Indonesia menghadapi potensi ancaman eksternal signifikan. Pemerintah merasa perlu mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah.
Eskalasi Militer
Eskalasi militerisasi di kawasan maritim Samudra Hindia dan Pasifik serta meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan memperkuat kekhawatiran tersebut. Klaim China atas wilayah Kepulauan Natuna semakin menambah urgensi. Sebagai respons, Indonesia mulai mempertimbangkan pembangunan infrastruktur pertahanan laut yang memadai guna menjaga pulau-pulau, sumber daya kelautan, perairan nasional, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahkan menyoroti lemahnya respons negara terhadap pelanggaran wilayah asing, termasuk insiden angkatan laut Malaysia pada 2006 dan 2007.
Sejalan dengan hal itu, pada 10 September 2014, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengumumkan rencana pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna. Ia menekankan pentingnya menjaga wilayah perbatasan yang bersinggungan dengan Laut China Selatan, mengingat klaim tumpang tindih dari Vietnam, China, Filipina, dan Malaysia. Sementara itu, pernyataan resmi terkait klaim China atas Natuna masih ambigu. Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri, pada Juni 2014 menegaskan bahwa Indonesia tidak termasuk pihak dalam sengketa Laut China Selatan. Pernyataannya menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim Kepulauan Natuna secara sah dan menegaskan klaim tersebut tidak bisa digugat. Menghadapi kondisi ini, Indonesia mulai membentuk kebijakan maritim yang lebih tegas untuk merespons ancaman eksternal.
Menghidupkan Kembali Doktrin Dua Samudra
Kendati sejumlah dokumen kebijakan dan buku putih telah merinci aspek logistik, operasional, dan kerangka strategi maritim, Jokowi mengusung visi pan-Indo-Pasifik yang memberikan cakupan geopolitik lebih luas sebagai landasan implementasi strategi tersebut. Gagasan ini menghidupkan kembali perspektif global yang pernah Mohammad Hatta ungkap mengenai posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Jokowi berambisi mengembalikan peran strategis Samudra Hindia ke dalam dinamika kawasan dan menjadikannya poros kekuatan yang menghubungkan ribuan pulau antara Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik.
Sebagian kalangan strategis menilai keterikatan pada ASEAN membatasi jangkauan diplomasi kawasan dan berpendapat bahwa pemerintah perlu memperluas ekspansi ke audiens yang lebih luas. Rizal Sukma, salah satu tokoh strategis, menekankan bahwa meskipun ASEAN tetap relevan, ia tidak menjadi satu-satunya fokus. Dalam konteks ini, Jokowi menggunakan visi Indo-Pasifik untuk memberikan kerangka konseptual yang menjembatani ASEAN dengan lanskap geopolitik yang lebih luas. Jika pemerintah mewujudkan visi ini, Indonesia berpotensi tampil sebagai kekuatan maritim yang berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik.
Visi Indo-Pasifik yang diusung Jokowi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan konsep yang pernah disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Dalam pidatonya di Center for Strategic and International Studies di Amerika Serikat pada bulan Mei 2013, Marty menggambarkan kawasan Pasifik-Indo-Pasifik secara pragmatis dan fungsional—sebagai wilayah segitiga yang mencakup Samudra Pasifik dan Hindia, dengan batas-batas geografis Jepang di utara, Australia di tenggara dan India di barat daya, menempatkan Indonesia di titik tengahnya. Sementara itu, Jokowi memperkenalkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Indo-Pasifik, sebagai wilayah maritim yang terintegrasi antara kedua samudra tersebut. Fokus Marty tertuju pada aktor-aktor utama dan dinamika politik diplomasi kawasan, sedangkan Jokowi menitikberatkan pada aspek geografis dalam pendekatan diplomatik. Jika Marty menyebut kawasan ini sebagai Pasifik-Indo-Pasifik, maka Jokowi menggambarkannya sebagai poros maritim dunia. Marty mengacu pada India sebagai batas kawasan, sementara Jokowi menyoroti peran sentral Samudra Hindia.
Komitmen Jokowi
Jokowi memperlihatkan komitmennya untuk melanjutkan inisiatif yang telah dirintis oleh Presiden SBY, khususnya dalam menyoroti kembali pentingnya Samudra Hindia dalam kerangka geopolitik. Dalam pidatonya di forum Shangri La Dialogue pada tahun 2012 di Singapura, SBY menekankan potensi strategis Samudra Hindia di abad ke-21 serta perlunya mencegah kawasan ini menjadi arena perebutan kekuasaan. Ia juga mengajak negara-negara di kawasan untuk menumbuhkan kerja sama jangka panjang yang didasarkan pada kepentingan bersama.
Indonesia memiliki garis batas laut sepanjang hampir 1.300 km di Samudra Hindia dengan empat negara, yaitu Australia, India, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, Indonesia menguasai Zona Ekonomi Eksklusif seluas sekitar 1,5 juta km persegi di bagian timur samudra tersebut. Pernyataan SBY mencerminkan bahwa Samudra Hindia semakin dipandang sebagai wilayah dengan potensi pertumbuhan, titik rawan strategis, dan peluang bagi peningkatan kerja sama regional maupun multilateral.
Samudra Hindia sebelumnya kurang diperhatikan dalam kerangka strategi nasional, hingga bencana tsunami besar pada Desember 2004 menyadarkan pentingnya wilayah ini. Sejak itu, Kementerian Luar Negeri mulai menjadikan Indian Ocean Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) sebagai prioritas dalam agenda diplomasi multilateral regional. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia merencanakan partisipasi aktif selama masa kepemimpinannya di IOR-ARC yang dijadwalkan berlangsung dua tahun, dari 2015 hingga 2017.
Saat ini, Indonesia menjabat sebagai wakil ketua dan dijadwalkan menggantikan Australia pada tahun 2015. Kepentingan strategis Samudra Hindia juga semakin terlihat pada tahun 2013 ketika Indonesia memberikan izin kepada China untuk menggelar latihan angkatan laut di kawasan timur samudra, dekat dengan Kepulauan Christmas milik Australia. Samudra Hindia kemudian ditetapkan sebagai salah satu dari lima fokus utama kerja sama regional yang diprioritaskan oleh Jokowi dalam manifesto kampanyenya. Dengan menjadikan Samudra Hindia bagian dari agenda strategis, Indonesia memperluas cakupan visinya dalam isu maritim dan menegaskan kembali posisinya sebagai titik sentral yang menghubungkan dua kawasan kelautan utama dunia.
Jalan ke Depan
Visi maritim Presiden Joko Widodo dirancang dengan ambisi besar dan membutuhkan penguatan kelembagaan yang signifikan. Modernisasi angkatan laut menuntut dukungan politik, pembiayaan memadai, sumber daya manusia berkualitas, serta infrastruktur riset yang terfokus. Dalam kerangka ini, peran kabinet menjadi sangat penting. Pemerintah membentuk posisi baru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memperkuat sinergi lintas kementerian strategis seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertahanan.
Retno Marsudi, seorang diplomat berpengalaman dengan latar belakang Eropa, dipercaya memimpin Kementerian Luar Negeri. Susi Pudjiastuti, yang memiliki pengalaman dalam dunia usaha, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua kementerian ini diharapkan bekerja sinergis dengan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Ryamizard Ryacudu, tokoh militer pertama dalam lebih dari satu dekade yang menduduki posisi tersebut. Sinergi lintas kementerian menjadi kunci memperkuat pelaksanaan agenda maritim nasional.
Lima tahun awal kepemimpinan Jokowi menjadi periode krusial dalam merancang landasan kebijakan untuk mewujudkan ambisi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim. Untuk merealisasikan visi tersebut, sejumlah elemen kunci harus bersinergi, antara lain penyusunan cetak biru komprehensif, dukungan politik dari parlemen, pembangunan infrastruktur lokal yang menunjang inovasi, serta pembentukan citra internasional yang menarik bagi investor asing. Namun, Jokowi menghadapi tantangan berupa terbatasnya dukungan legislatif dan kemampuan domestik dalam teknologi serta produksi. Meski demikian, minat besar dari komunitas internasional tetap hadir.
Sejumlah tantangan berpotensi menghambat realisasi visi maritim Jokowi. Salah satunya adalah kesulitan menaikkan anggaran pertahanan dari 0,9% menjadi 1,5% PDB karena keterbatasan dukungan politik. Untuk mencapai target tersebut, Jokowi perlu melakukan negosiasi intensif menembus pola pikir konservatif yang masih kuat dalam institusi politik dan pertahanan. Perjalanan mewujudkan ambisi ini menjadi ujian nyata bagi kemampuan politik dan diplomatiknya, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Meski demikian, ia telah memulai langkah awal positif, sesuai ungkapan bijak bahwa awal yang baik adalah setengah keberhasilan.
